Oleh: M T A B
Newsline.id – Indonesia lagi-lagi membuktikan dirinya sebagai negara paling produktif dalam urusan drama politik. Baru empat hari demo, dari tanggal 25 sampai 28 Agustus 2025, sudah cukup untuk membuat sinetron 300 episode jadi kalah seru. Bedanya, kalau sinetron tayang di televisi, demo ini tayang langsung di jalanan dengan asap ban terbakar, gas air mata, dan spanduk yang entah dicetak di mana dengan dana siapa.
Mari kita kupas, bagaimana republik ini kini terjebak antara Republik Penjahat dan Republik Beda Pendapat.
Negara kita ini lucu. Begitu Kejagung tangkap mafia migas, mafia sawit, mafia tambang, mafia tanah, mafia impor ilegal, sampai cukong judi online dan narkoba, tiba-tiba demo muncul. Katanya demo soal DPR dan demokrasi, tapi kok yang paling gelisah justru para konglomerat yang biasa nongkrong di kafe elite?
Mereka ini seperti raja-raja kecil yang sudah terbiasa hidup enak. Sekali rekening diblokir, langsung kepanasan. Jadi jangan kaget kalau mendadak ada mahasiswa yang dapat konsumsi gratis, ada anarko yang tiba-tiba punya cat semprot baru, atau ada preman yang mendadak jadi orator. Itu semua bukan kebetulan. Semua ada sponsornya.
Slogannya? Bikin saja dramatis: “Bubarkan DPR!” Padahal kalau diterjemahkan dengan jujur, artinya: “Bubarkan penyidik Kejagung, bebaskan rekening kami!”
Di sisi lain, ada “Genk Solo” yang katanya masuk daftar reshuffle. Bayangkan, Bahlil, Tito, Budi Arie, Dito Aryotejo, bahkan Kapolri Sigit. Wah, kalau ini benar terjadi, siapa nanti yang menemani presiden ngopi? Siapa yang melobi proyek-proyek strategis?
Maka demo ini pun ditunggangi. Targetnya bukan menggulingkan Prabowo, tapi bikin dia trauma. Prabowo itu punya sejarah dengan demo mahasiswa trauma yang cukup dalam. Jadi kalau ada ribuan orang teriak di jalan, mungkin beliau akan berpikir ulang sebelum menekan tombol reshuffle.
Ibaratnya, demo jadi semacam “surat cinta terbuka” dari Genk Solo ke presiden: “Mas, jangan lupakan kami, ya. Kalau kami dibuang, bisa-bisa mas repot sendiri.”
Ada pula kelompok oposisi anti-Jokowi yang ikut-ikutan. Mereka ini sebenarnya sudah berharap besar, Prabowo bisa jadi pemimpin yang benar-benar baru. Tapi kenyataannya? Malah makin lengket dengan Jokowi dan keluarganya.
Makanya mereka teriak: “Makzulkan Gibran! Penjarakan Jokowi!” Wah, semangatnya luar biasa. Tapi kalau ditanya siapa yang berani benar-benar memproses hukum Jokowi, semua mendadak diam. Sama seperti teman nongkrong yang paling keras bilang “ayo traktir sate!” tapi begitu bill datang, pura-pura ke toilet.
Civil society dari akademisi, aktivis, sampai ulama tampil sebagai suara idealis. Mereka menilai Prabowo militeristik, hedonis, materialistis, bahkan otoriter. Singkatnya, mereka masih percaya bahwa presiden bisa berubah jadi pahlawan nasional, membebaskan diri dari cengkeraman oligarki.
Tapi inilah kelucuan bangsa ini: civil society masih punya harapan pada presiden yang naik ke kursi karena kompromi dengan oligarki itu sendiri. Ibaratnya, mereka percaya tukang parkir liar bisa tiba-tiba berubah jadi sopir pribadi yang sopan.
Nah, yang paling menghibur adalah kelompok oportunis. Mereka ini tidak peduli Jokowi, Prabowo, Gibran, atau DPR. Yang penting, amplopnya tebal, konsumsi ada, ongkos pulang ditanggung.
Kelompok oportunis ini seperti tukang parkir liar. Mobil siapa saja yang lewat, langsung disemprit: “Sini bang, sini bang!” Kalau oligarki yang kuat, mereka ikut oligarki. Kalau civil society yang ramai, mereka ikut civil society. Kalau pemerintah kasih proyek, mereka balik badan sambil teriak: “Hidup pemerintah!”
Lima kelompok tadi, kalau dikupas, ternyata hanya ada dua kutub besar:
1. Kelompok Penjahat: mafia, oligarki, elit global, pejabat tersandera. Tujuannya cuma dua: cuan dan kursi. Kalau Prabowo tunduk, mereka aman. Kalau tidak, mereka siapkan skenario pelengseran.
2. Kelompok Beda Pendapat: akademisi, aktivis, ulama, rakyat idealis. Mereka berharap Prabowo bisa berubah, meski peluangnya tipis.
Prabowo kini ada di tengah. Mau ikut Penjahat? Aman, tapi rakyat tambah sengsara. Mau ikut Beda Pendapat? Mulia, tapi kursinya goyang.
Pilihan ini ibarat disuruh milih antara nasi kotak basi atau nasi bungkus kadaluarsa. Sama-sama bikin mual, tapi setidaknya yang satu bisa dibuang lebih cepat.
Republik ini memang luar biasa. Presiden bisa naik karena kompromi penjahat, lalu rakyat disuruh demo untuk melawan penjahat yang sama. Seperti maling teriak maling, lalu maling satunya lagi pura-pura jadi polisi.
Kita, rakyat kecil, mau tidak mau jadi penonton sekaligus korban. Kalau ada gas air mata, yang kena bukan oligarki. Kalau ada peluru karet, yang terhantam bukan elit global. Yang kena tetap mahasiswa, pedagang kaki lima, tukang ojol, dan emak-emak yang kebetulan lewat.
Jadi, mari kita simpulkan
Kalau Prabowo pilih Penjahat, Indonesia tetap jadi ladang sapi perah.
Kalau Prabowo pilih Beda Pendapat, mungkin kita masuk era turbulensi.
Kalau Prabowo pilih dua-duanya, maka siap-siaplah kita hidup di negara yang presidennya sibuk makan sate kambing sambil menyeimbangkan dua kursi kekuasaan.
Karena pada akhirnya, paling besar dari republik ini adalah: kita selalu dipaksa memilih antara yang buruk dan yang lebih buruk. Antara Penjahat yang kenyang, atau Beda Pendapat yang lapar.
Pertanyaan penutupnya sederhana: Apakah Prabowo mau dikenang sebagai presiden yang setia pada Penjahat, atau presiden yang akhirnya berani berpihak pada Beda Pendapat? Atau jangan-jangan, beliau memilih jadi presiden yang asyik sendiri, sibuk menghitung tusuk sate?
