OPINI, Newsline.id – Tantangan pendidikan di wilayah kepulauan bukan sekadar angka statistik di atas meja birokrat. Bagi kami di KOPRI Komisariat UNIJA, ini adalah realitas kemanusiaan yang menuntut keberpihakan.
Ketika kita bicara tentang keterbatasan akses, minimnya fasilitas, dan ketimpangan rasio guru di kepulauan, kita sedang membicarakan masa depan anak-anak bangsa, terutama anak perempuan dan perempuan muda di wilayah pesisir, yang hak-hak dasarnya sering kali terpinggirkan oleh batas geografis.
Sebagai kader pergerakan, kami melihat problem ini dari tiga kacamata krusial:
1. Kerentanan Ganda Anak Perempuan Kepulauan
Keterbatasan akses transportasi antarpulau dan jarak sekolah yang jauh bukan sekadar hambatan fisik, melainkan ancaman terhadap ruang aman bagi anak perempuan. Ketika akses sekolah sulit dan berbahaya, anak perempuan menjadi kelompok paling rentan yang dipaksa putus sekolah lebih awal. Risikonya jelas: tingginya angka perkawinan anak di bawah umur dan hilangnya kesempatan mereka untuk mandiri secara ekonomi. Bagi KOPRI, pembenahan transportasi laut dan penyediaan fasilitas pendidikan yang dekat adalah mutlak demi mewujudkan ruang aman dan keadilan gender di sektor pendidikan.
2. Ketimpangan Guru adalah Bentuk Pengabaian Struktural
Sistem yang membiarkan guru-guru menumpuk di daratan utama, sementara sekolah-sekolah di pulau terluar kekurangan pengajar berkualitas, adalah potret nyata dari ketimpangan struktural. Menuntut pengabdian tanpa batas dari guru-guru di kepulauan tanpa dibarengi jaminan kesejahteraan, fasilitas rumah dinas yang layak, dan insentif khusus adalah tindakan yang tidak adil. Negara dan pemerintah daerah tidak boleh menutup mata; redistribusi guru yang adil harus dipaksa melalui kebijakan regulasi yang tegas, bukan sekadar imbauan moral.
3. Memutus “Mitos” Rendahnya Minat Pendidikan Tinggi
Siswa di kepulauan bukannya tidak punya mimpi untuk duduk di bangku kuliah seperti kami di UNIJA. Namun, mimpi mereka sering kali layu sebelum berkembang akibat sistem seleksi yang tidak adil dan beban ekonomi yang mencekik. Bagaimana mungkin siswa yang bersekolah dengan fasilitas minim harus bertarung di jalur seleksi yang sama dengan siswa di kota besar? Ditambah lagi, biaya transportasi dan biaya hidup di daratan menjadi tembok besar bagi keluarga nelayan.
KOPRI UNIJA mendesak adanya perluasan beasiswa afirmasi khusus anak kepulauan yang komprehensif—tidak hanya menanggung UKT, tetapi juga biaya hidup dan akomodasi mereka selama merantau.
Editor : MTAB
Sumber Berita: Newsline.id
