PAMEKASAN, Newsline.id – Kasus temuan telur lalat dalam menu Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Dapur SPPG Yayasan Al-Bukhori Murtajih terus menuai sorotan. Kali ini, tekanan publik mengarah langsung kepada Kepala Desa Murtajih yang dinilai tidak bisa lepas tangan, mengingat posisinya sebagai mitra dapur dalam pelaksanaan program tersebut.
Masyarakat menilai, keterlibatan pemerintah desa dalam program MBG bukan sekadar formalitas. Status sebagai mitra dapur justru menuntut adanya tanggung jawab penuh terhadap kualitas dan kelayakan makanan yang disajikan kepada penerima manfaat, khususnya anak-anak.
Seorang tokoh masyarakat setempat menegaskan bahwa kepala desa tidak boleh bersembunyi di balik alasan teknis pengelolaan dapur.
“Kalau sudah menjadi mitra, berarti ikut bertanggung jawab. Tidak bisa bilang itu urusan dapur saja. Ini program di wilayahnya, dan menyangkut kesehatan anak-anak,” tegasnya.
Dalam pelaksanaan MBG, dapur SPPG Yayasan Al-Bukhori Murtajih diketahui bermitra dengan pemerintah desa. Namun, kemitraan tersebut kini justru menjadi titik kritik.
Publik mempertanyakan sejauh mana peran kepala desa dalam memastikan standar kebersihan dan pengawasan berjalan dengan baik. Temuan telur lalat dianggap sebagai bukti nyata lemahnya kontrol di lapangan.
“Kalau sampai makanan bisa terkontaminasi seperti itu, berarti ada sistem yang gagal. Kepala desa sebagai mitra tidak bisa cuci tangan,” ujar warga lainnya.
Sejumlah pihak bahkan menduga adanya pembiaran dalam pengelolaan dapur MBG.
Pasalnya, masalah higienitas dinilai bukan persoalan yang muncul tiba-tiba, melainkan akumulasi dari pengawasan yang longgar.
Program MBG yang seharusnya menjadi simbol perhatian terhadap gizi masyarakat justru tercoreng akibat kelalaian yang dinilai fatal.
Aktivis Pamekasan menilai, kepala desa memiliki peran strategis dalam memastikan program berjalan sesuai standar.
“Kepala desa itu ujung tombak di tingkat lokal. Kalau ada masalah seperti ini, berarti fungsi kontrol tidak berjalan. Ini harus dievaluasi serius,” ungkapnya.
Masyarakat kini mendesak adanya sikap terbuka dari Kepala Desa Murtajih terkait perannya dalam program MBG. Transparansi dinilai penting untuk menjawab kecurigaan publik sekaligus memulihkan kepercayaan.
Kasus di Desa Murtajih dinilai harus menjadi momentum evaluasi total terhadap pelaksanaan MBG, khususnya yang melibatkan kemitraan dengan pemerintah desa.
Jika tidak ada tindakan tegas, dikhawatirkan praktik serupa akan terus berulang di tempat lain.
Kini publik menunggu langkah nyata dari Kepala Desa Murtajih. Apakah akan berani mengambil tanggung jawab sebagai mitra dapur, atau justru memilih diam di tengah derasnya kritik?
Yang jelas, dalam program yang menyangkut kebutuhan dasar dan kesehatan masyarakat, tidak ada ruang untuk kelalaian terlebih jika sudah memakan korban kepercayaan publik.
Penulis : Red
Editor : MTAB
