Kasus Pesta Miras dan Narkoba Oleh Salman Alfarisi, BK DPRD Pamekasan Panggil Pelapor 15 Januari 2026

Monday, 12 January 2026

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Foto kiri: Terlapor Ketua Komisi 2 Salman Alfirisi, Foto Kanan: Ketua BK DPRD Pamekasan Moh. Ali Fikri

Foto kiri: Terlapor Ketua Komisi 2 Salman Alfirisi, Foto Kanan: Ketua BK DPRD Pamekasan Moh. Ali Fikri

PAMEKASAN, Newsline.id — Badan Kehormatan (BK) DPRD Pamekasan memastikan akan memanggil pelapor untuk dimintai keterangan lanjutan terkait aduan dugaan tindakan amoral yang menyeret nama Salman Alfarisi, Ketua Komisi II DPRD Pamekasan.

Pemanggilan pelapor tersebut dijadwalkan berlangsung pada 15 Januari 2026, sebagai bagian dari tahapan klarifikasi awal atas laporan yang telah diterima BK. Aduan itu memuat dugaan keterlibatan oknum anggota DPRD dalam pesta minuman keras, penyalahgunaan narkoba, serta tindakan asusila.

Ketua BK DPRD Pamekasan menyampaikan bahwa pemanggilan pelapor merupakan prosedur baku sebelum BK melangkah ke tahap berikutnya, termasuk klarifikasi terhadap pihak teradu. Menurutnya, keterangan pelapor diperlukan untuk memperjelas substansi laporan, bukti pendukung, serta kronologi peristiwa yang diadukan.

Baca Juga  Rokok Ilegal “Marbol” Makin Liar di Pamekasan, Aktivis Soroti Lemahnya Pengawasan Bea Cukai di Bawah Novian Dermawan dan Purbaya Sadhewa

“BK bekerja berdasarkan mekanisme dan aturan yang berlaku. Kami akan mendengarkan keterangan pelapor secara langsung untuk memastikan laporan yang masuk memenuhi unsur untuk ditindaklanjuti,” ujar Ketua BK kepada wartawan.

Ia menegaskan, BK akan bersikap objektif dan profesional dalam menangani persoalan tersebut. Setiap tahapan dilakukan secara tertutup demi menjaga asas praduga tak bersalah, sekaligus melindungi marwah lembaga legislatif.

Sementara itu, hingga berita ini diturunkan, Salman Alfarisi belum memberikan pernyataan resmi terkait pemanggilan pelapor oleh BK. Upaya konfirmasi yang dilakukan awak media masih belum mendapat respons.

Di sisi lain, aduan dugaan tindakan amoral ini menuai perhatian publik. Sejumlah elemen masyarakat dan aktivis di Pamekasan mendesak BK DPRD agar transparan dan tegas dalam menegakkan kode etik anggota dewan, terutama jika dugaan tersebut terbukti.

Baca Juga  Kades Lapa Taman Masih Mengelak, Aktivis Buka Bukti Foto Dugaan Mesum ke Publik

“Ini menyangkut integritas wakil rakyat. Kami berharap BK tidak ragu mengambil langkah tegas apabila hasil pemeriksaan nanti menemukan pelanggaran kode etik,” ujar salah seorang aktivis lokal.

BK DPRD Pamekasan memastikan, setelah tahap klarifikasi pelapor rampung, pihaknya akan menentukan langkah selanjutnya, termasuk kemungkinan pemanggilan teradu dan saksi-saksi lain yang dianggap relevan

Penulis : Red

Editor : R IE Q

Berita Terkait

APBD Jalan di Tempat, Vendor Menjerit: Kominfo dan Pemkab Sumenep Dinilai Sibuk Pencitraan
Di Tengah Seruan Efisiensi, Anggaran Seragam Bupati Pamekasan Rp300 Juta Tuai Sorotan
Kemenag Sumenep dan Kepala Sekolah MAN Sumenep Bungkam, Pengadaan TV Android Rp266 Juta Kian Disorot
30 Sertifikat Tanah Warga Parsanga Terdampak Pembangunan Yonif TP 931, Masyarakat Minta Kejelasan Status Lahan
DKPP Sumenep Intensifkan Pemeriksaan Hewan Kurban Jelang Idul Adha
HMI Komisariat Insan Cita UIN Madura Dalami Dunia Penyiaran Lewat Kunjungan ke Karimata Media
Anggaran “Plasma” Disbudporapar Sumenep Rp796 Juta Disorot, Diduga Tak Sesuai Peruntukan
Pemilik King Marmut “Imam” Diduga Beredar Tanpa PR Resmi, Bea Cukai Diminta Jangan Tutup Mata
Berita ini 87 kali dibaca

Berita Terkait

Monday, 25 May 2026 - 23:11

APBD Jalan di Tempat, Vendor Menjerit: Kominfo dan Pemkab Sumenep Dinilai Sibuk Pencitraan

Monday, 25 May 2026 - 22:50

Di Tengah Seruan Efisiensi, Anggaran Seragam Bupati Pamekasan Rp300 Juta Tuai Sorotan

Monday, 25 May 2026 - 22:35

Kemenag Sumenep dan Kepala Sekolah MAN Sumenep Bungkam, Pengadaan TV Android Rp266 Juta Kian Disorot

Monday, 25 May 2026 - 07:12

30 Sertifikat Tanah Warga Parsanga Terdampak Pembangunan Yonif TP 931, Masyarakat Minta Kejelasan Status Lahan

Saturday, 23 May 2026 - 19:01

HMI Komisariat Insan Cita UIN Madura Dalami Dunia Penyiaran Lewat Kunjungan ke Karimata Media

Berita Terbaru