SUMENEP, Newsline.id— Dugaan skandal mesum yang menyeret Kepala Desa Lapa Taman, Kecamatan Dungkek, Kabupaten Sumenep, kian memanas. Alih-alih memberikan klarifikasi terbuka, sang kepala desa justru disebut masih mengelak dan menepis tudingan yang dialamatkan kepadanya.
Sikap tersebut memicu reaksi keras dari kalangan aktivis yang kini menyatakan siap membuka bukti berupa foto dugaan perbuatan mesum ke ruang publik.
Informasi yang dihimpun redaksi, hingga berita ini diturunkan, Kepala Desa Lapa Taman belum menunjukkan itikad untuk memberikan penjelasan resmi kepada masyarakat. Ia disebut hanya menyampaikan bantahan secara terbatas dan informal, tanpa disertai klarifikasi menyeluruh maupun langkah etik sebagai pejabat publik.
Sikap mengelak itu dinilai memperburuk keadaan, terlebih kasus ini diduga melibatkan perbuatan tidak senonoh dengan perempuan yang bukan mahram dan terjadi di wilayahnya sendiri. Sebagai kepala desa, tindakan tersebut dinilai bukan lagi urusan privat, melainkan telah menyentuh ranah etika publik dan moral pemerintahan desa.
“Kalau memang tidak bersalah, mestinya berani bicara terbuka. Mengelak tanpa klarifikasi hanya memperkuat dugaan publik,” tegas seorang aktivis Sumenep yang sejak awal mengawal kasus ini.
Aktivis tersebut mengungkapkan, pihaknya mengantongi bukti visual berupa foto yang diduga kuat memperlihatkan tindakan tidak pantas sang kepala desa. Bukti tersebut, kata dia, selama ini masih ditahan demi memberi ruang klarifikasi dan penyelesaian secara bermartabat.
Namun, karena yang bersangkutan dinilai terus menghindar, opsi membuka bukti ke publik kini dipertimbangkan serius.
“Kami tidak ingin membunuh karakter seseorang. Tapi ketika pejabat publik berlindung di balik jabatan dan kekuasaan, sementara masyarakat dibiarkan bertanya-tanya, maka membuka bukti ke publik adalah jalan terakhir,” ujarnya.
Ia menegaskan, langkah tersebut bukan bertujuan sensasi, melainkan sebagai bentuk tekanan moral agar aparat pemerintah dan institusi terkait bertindak tegas. Aktivis juga menilai adanya kesan pembiaran dari pihak kecamatan hingga kabupaten, yang semakin menurunkan kepercayaan publik.
Dalam konteks ini, sorotan kembali mengarah pada posisi orang tua kepala desa yang diketahui merupakan anggota DPRD Kabupaten Sumenep dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Publik menilai, sikap bungkam keluarga dan partai justru memperkuat kecurigaan adanya perlindungan politik.
“Ini bukan hanya soal kades. Ini soal integritas kekuasaan. Ketika anak pejabat bermasalah, lalu orang tua yang duduk di DPRD Kabupaten Sumenep memilih diam, maka yang rusak adalah kepercayaan rakyat,” kata pengamat politik lokal.
Ia menambahkan, meskipun secara struktural kewenangan pembinaan kepala desa berada di tangan bupati melalui camat, namun tekanan moral dan politik dari legislator sangat menentukan arah penyelesaian kasus. Diamnya elite politik dinilai sebagai sinyal buruk bagi penegakan etika pemerintahan.
Tokoh masyarakat Kecamatan Dungkek juga menyampaikan kekecewaan. Menurut mereka, kegaduhan yang terjadi seharusnya bisa diredam jika sejak awal kepala desa bersikap jujur dan terbuka.
“Kalau tidak ada apa-apa, jelaskan. Kalau salah, akui dan bertanggung jawab. Jangan membuat masyarakat bertanya-tanya dan malu,” ujar salah satu tokoh masyarakat.
Sementara itu, Pemerintah Kabupaten Kabupaten Sumenep hingga kini belum mengeluarkan pernyataan resmi terkait ancaman pembukaan bukti foto tersebut. Begitu pula pihak kecamatan dan lembaga legislatif yang masih terkesan menunggu situasi berkembang.
Aktivis memastikan, jika dalam waktu dekat tidak ada klarifikasi terbuka dan langkah tegas dari pihak berwenang, bukti yang mereka miliki akan dipublikasikan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat.
“Ini ujian bagi semua pihak: pemerintah daerah, DPRD, partai politik, dan aparat pembina desa. Apakah hukum dan etika benar-benar ditegakkan, atau tunduk pada relasi kuasa,” pungkasnya.
Kasus ini pun tak lagi sekadar menyangkut pribadi Kepala Desa Desa Lapa Taman, melainkan telah menjelma menjadi ujian serius bagi wajah moral dan integritas pemerintahan di tingkat lokal.
Penulis : T2
Editor : MTAB
