SUMENEP, Newsline.id – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumenep menyoroti kinerja sejumlah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) agar lebih maksimal dalam mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Dorongan tersebut disampaikan Komisi II DPRD Sumenep saat melakukan evaluasi terhadap perusahaan daerah milik Pemerintah Kabupaten Sumenep.
Anggota Komisi II DPRD Sumenep, Masdawi, mengatakan evaluasi dilakukan untuk memastikan seluruh BUMD mampu menjalankan fungsi pelayanan publik sekaligus memberikan dampak nyata terhadap peningkatan pendapatan daerah.
Menurutnya, keberadaan BUMD tidak boleh hanya menjadi pelengkap administrasi pemerintah daerah, tetapi harus mampu menunjukkan kinerja yang sehat dan produktif.
“BUMD harus memiliki arah bisnis yang jelas. Selain memberikan pelayanan kepada masyarakat, perusahaan daerah juga harus mampu memberikan kontribusi maksimal terhadap PAD,” ujar Masdawi.
Dalam evaluasi tersebut, PT Sumekar menjadi salah satu BUMD yang mendapat perhatian serius dari DPRD. Perusahaan transportasi laut milik Pemkab Sumenep itu dinilai perlu melakukan penguatan manajemen di tengah pergantian kepemimpinan baru.
Masdawi menegaskan, sektor transportasi laut memiliki peran vital bagi masyarakat kepulauan di Kabupaten Sumenep. Karena itu, kesiapan armada dan pelayanan penumpang harus menjadi prioritas utama perusahaan.
“Kondisi armada harus benar-benar dipastikan layak. Faktor keselamatan, keamanan, dan kenyamanan masyarakat pengguna jasa transportasi laut tidak boleh diabaikan,” tegas politisi Partai Demokrat tersebut.
Meski begitu, pihaknya mengakui kinerja PT Sumekar dalam beberapa waktu terakhir mulai menunjukkan perkembangan yang cukup positif dibanding sebelumnya.
Namun, DPRD menilai pembenahan internal perusahaan tetap harus dilakukan agar perusahaan mampu berkembang lebih profesional dan memberikan pemasukan lebih besar bagi daerah.
Selain PT Sumekar, DPRD juga menyoroti keberadaan PT Wira Usaha Sumekar (WUS) serta PD Sumekar yang dinilai masih memiliki banyak ruang untuk meningkatkan performa usaha.
Menurut Masdawi, dua BUMD tersebut perlu melakukan inovasi bisnis agar tidak stagnan dan hanya bergantung pada penyertaan modal daerah.
“Potensi usaha sebenarnya masih terbuka lebar. Tinggal bagaimana perusahaan mampu membaca peluang dan memperbaiki tata kelola bisnisnya,” katanya.
Sementara itu, dua perusahaan daerah lainnya yakni BPRS Bhakti Sumekar dan PUDAM Sumekar disebut masih menjadi penyumbang PAD yang cukup stabil bagi Pemerintah Kabupaten Sumenep.
Kedua perusahaan tersebut dinilai lebih konsisten dalam menjaga performa usaha dan pelayanan kepada masyarakat.
“Untuk BPRS dan PUDAM sejauh ini relatif stabil. Kontribusinya terhadap pendapatan daerah juga cukup terasa,” imbuhnya.
Sebagai tindak lanjut hasil evaluasi, DPRD meminta seluruh BUMD menyusun perencanaan bisnis yang lebih terukur dan realistis agar target pertumbuhan perusahaan dapat tercapai.
Tak hanya itu, transparansi pengelolaan keuangan juga menjadi perhatian utama DPRD. Seluruh perusahaan daerah diminta rutin melaksanakan audit keuangan tahunan demi menjaga akuntabilitas dan mencegah persoalan pengelolaan anggaran di internal perusahaan.
“BUMD harus terbuka dalam pengelolaan keuangan. Audit rutin penting agar publik juga mengetahui sejauh mana perusahaan daerah benar-benar sehat dan memberikan manfaat bagi masyarakat,” pungkasnya.(Adv)
Penulis : T2
Editor : MTAB
Sumber Berita: Newsline.id
