SUMENEP, Newsline.id – Acara syukuran dan ramah tamah memperingati HUT ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia di halaman kantor Bupati Sumenep pada Selasa malam, 19 Agustus 2025, menuai kritik tajam. Pasalnya, pelaksanaan yang dipanitiai Kesbangpol Sumenep dianggap tidak terkelola dengan baik hingga membuat sejumlah undangan terlantar.
Acara tersebut dipimpin langsung oleh Bupati Achmad Fauzi Wongsojudo dan dihadiri pejabat lintas OPD, ASN Pemkab, hingga tamu eksternal dari organisasi profesi dan aparat kepolisian. Namun alih-alih berlangsung khidmat, perhelatan justru menyisakan kekecewaan lantaran panitia dianggap tidak menyiapkan konsep acara secara matang.
Sejak awal, konsep lesehan yang ditawarkan terlihat kacau. Panitia mengandalkan tumpeng partisipasi dari OPD, camat, dan bagian di Sekretariat Daerah untuk konsumsi, alih-alih menyediakan hidangan yang terukur sesuai jumlah undangan. Akibatnya, puluhan tamu undangan termasuk pejabat utama Polres Sumenep tak kebagian makan malam.
“Saya datang dengan harapan acara resmi ini setidaknya tertata rapi. Tapi ternyata tidak ada pembagian konsumsi yang jelas, bahkan tamu dipaksa mencari sendiri. Undangan ribuan, tumpeng tidak sampai 50. Wajar kalau banyak yang tidak kebagian,” ujar salah seorang anggota organisasi profesi yang hadir.
Kekacauan tidak berhenti di situ. Sejumlah tamu undangan yang hadir belakangan terpaksa menggelar karpet sendiri sebagai alas duduk karena tidak ada bantuan dari panitia. Kondisi ini semakin menambah kesan semrawut.
Lebih ironis lagi, pihak Kesbangpol Sumenep saat dikonfirmasi tidak menampik bahwa konsumsi memang hanya berupa tumpeng hasil sumbangan OPD.
“Anggaran kami hanya untuk panggung dan karpet. Soal konsumsi sudah ada surat edaran agar tiap OPD menyumbang tumpeng,” kata Teguh, salah seorang panitia.
Ketika ditanya ihwal tamu yang harus menggelar karpet sendiri, Teguh justru balik bertanya. “Di sebelah mana itu ya?” ucapnya singkat.
Sejumlah pihak menilai, kejadian ini mencoreng citra Pemkab Sumenep, apalagi acara dihadiri dan dipimpin langsung oleh Bupati. Kritik publik pun bermunculan karena acara penting sekelas kabupaten yang semestinya penuh penghormatan kepada para undangan justru berakhir dengan catatan minor.
Acara yang sejatinya digelar untuk mempererat kebersamaan dalam suasana kemerdekaan malah menjadi buah bibir karena minimnya perencanaan.
“Ini bukan soal makan atau tidak makan. Tapi soal wibawa pemerintah yang seharusnya bisa memberi teladan dalam mengelola acara,” pungkas salah satu undangan.
