PAMEKASAN, Newsline.id – Pemerintah pusat pada Juli 2025 resmi membentuk Satuan Tugas Pencegahan dan Penindakan Barang Kena Cukai Ilegal (Satgas BKC Ilegal). Satgas ini digadang-gadang sebagai ujung tombak negara dalam menekan peredaran rokok ilegal yang selama ini merugikan penerimaan negara.
Namun, pembentukan satgas tersebut langsung dihadapkan pada ujian nyata: perederan rokok ilegal merek Masterclass yang diduga kuat milik H. Munaji, seorang ASN pensiun dini yang sebelumnya juga sempat terseret kasus korupsi.
Di sejumlah warung, toko, hingga tempat nongkrong, rokok Masterclass masih dengan mudah ditemukan. Padahal, rokok ini jelas-jelas tidak memiliki pita cukai. Ironisnya, produk ilegal tersebut bisa beredar bebas tanpa hambatan, seolah kebal dari pengawasan aparat.
“Kalau pemerintah benar serius, ya mulai dari Masterclass dulu. Semua orang tahu itu rokok ilegal, tapi anehnya dibiarkan,” ujar salah satu pedagang di Pamekasan yang enggan disebut namanya.
Satgas BKC Ilegal dibentuk dengan janji memperkuat koordinasi Bea Cukai, Polri, Kejaksaan, hingga pemerintah daerah. Tapi publik kini bertanya-tanya: apakah Satgas ini benar-benar bekerja atau hanya formalitas belaka?
Keterlibatan nama besar seperti H. Munaji justru menambah keraguan masyarakat. Banyak yang menduga ada “permainan mata” antara pengusaha rokok ilegal dengan oknum aparat sehingga produk ilegal tetap bisa beredar.
“Kalau Satgas BKC tidak bisa menindak Masterclass, bagaimana bisa memberantas rokok ilegal lain? Jangan sampai ini hanya satgas di atas kertas,” kritik aktivis di Madura, Hasyim.
Data dari Kementerian Keuangan mencatat, kerugian negara akibat peredaran rokok ilegal mencapai triliunan rupiah setiap tahun. Uang negara yang seharusnya masuk untuk pembangunan malah bocor, sementara mafia rokok ilegal menumpuk kekayaan dengan mudah.
“Negara rugi, rakyat tidak merasakan manfaat, tapi oknum-oknum tertentu hidup mewah. Itu kenyataan pahit dari bisnis rokok ilegal,” tegas Hasyim.
Masyarakat Madura kini menanti langkah konkret Satgas BKC Ilegal. Penindakan terhadap Masterclass akan menjadi indikator utama keseriusan pemerintah. Jika Satgas berani, maka publik akan percaya. Namun jika Masterclass tetap dibiarkan, maka Satgas hanya akan dianggap proyek pencitraan tanpa taring.
“Semua menunggu, apakah Satgas berani sentuh Munaji atau tidak. Itu saja ukurannya,” tutup Hasyim.
