PAMEKASAN, Newsline.id – Aroma busuk peredaran rokok ilegal di Kabupaten Pamekasan semakin menyengat. Setelah mencuat dugaan keterlibatan seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) bernama H. Munaji sebagai pemilik pabrik rokok ilegal Masterclass, publik kini benar-benar geram.
Seorang ASN yang seharusnya menjadi contoh, justru diduga bermain di bisnis haram yang merampok uang negara. Tidak sedikit warganet, aktivis, hingga tokoh masyarakat yang menyebut tindakan Munaji sebagai “pengkhianatan terhadap rakyat”.
“Ini jelas-jelas wajah bobroknya birokrasi. ASN yang gajinya dari uang pajak rakyat, malah dobel: nyolong lewat rokok ilegal. Kalau benar, pecat, penjarakan, jangan kasih ampun,” kecam Dayat
Munaji kini bukan lagi dipandang sebagai abdi negara, melainkan diduga kuat sebagai mafia rokok ilegal berkedok PNS. Fakta bahwa ia bisa menjalankan pabrik tanpa izin bertahun-tahun tanpa tersentuh hukum hanya mempertebal tudingan adanya “setoran khusus” ke oknum aparat.
“Kalau rakyat kecil bikin rokok tanpa cukai, sejam saja pasti disikat Bea Cukai. Tapi giliran PNS yang main, aman. Ini bukan sekadar tumpul ke atas, ini namanya hukum sudah jadi budak uang,” kata Dayat dari YLBH, dengan nada marah.
Kasus Munaji ini bukan hanya mencoreng nama Pemkab Pamekasan, tetapi juga mempermalukan seluruh ASN di Indonesia. Bayangkan, seorang pegawai negeri, yang setiap bulan digaji dari keringat rakyat, tega-teganya ikut merampok pemasukan negara lewat bisnis ilegal.
“Kalau pejabat atau PNS sudah ikut main, ya bubarkan saja Bea Cukai itu. Mau jadi lembaga apa mereka kalau pelanggaran telanjang kayak gini dibiarkan?” sindir Dayat.
Sampai berita ini diturunkan, Bea Cukai Madura bungkam seribu bahasa. Sementara Pemkab Pamekasan dan Inspektorat seakan ikut tidur panjang. Sikap diam ini justru memperkuat dugaan publik bahwa ada permainan busuk berjamaah di balik bisnis rokok ilegal Masterclass.
“Kalau bupati serius, seharusnya malam ini juga Munaji dicopot dan diperiksa. Kalau cuma diam, artinya mereka semua terlibat dalam lingkaran kotor ini,” tegas Hasyim Kafhani dari LHGN.
Ironisnya, di tengah gegap gempita pemerintah bicara soal “reformasi birokrasi”, di Pamekasan justru ada PNS yang dicurigai bermental maling. Rakyat pun cuma bisa tertawa pahit melihat wajah hukum yang ternyata hanya jadi topeng belaka.
“Sudah jelas ini keterlaluan. Jangan sampai kasus Munaji hanya jadi berita angin lalu. Kalau dibiarkan, Pamekasan akan jadi simbol daerah bobrok: ASN jadi mafia, aparat jadi penonton, hukum jadi bahan lelucon,” Tutup Dayat.
