SUMENEP, Newsline.id — Polemik minimnya transparansi program kegiatan di Desa Lenteng Timur, Kecamatan Lenteng, Kabupaten Sumenep, terus meruncing. Setelah Sekretaris Desa (Sekdes) sebelumnya hanya menjawab “lupa” soal identitas ketua pokmas dan lokasi kegiatan yang bernilai miliaran rupiah, kini persoalan itu melebar menjadi dugaan lebih serius: adanya potensi permainan anggaran yang sengaja ditutupi.
Aktivis Sumenep, Zainul mulai mempertanyakan, bagaimana mungkin desa yang menjadi wilayah implementasi program justru tidak mengantongi data dasar seperti lokasi kegiatan, nama ketua kelompok, dan progres pelaksanaan? Apalagi nilai anggaran yang masuk ke desa tidak kecil, bahkan mencapai miliaran rupiah dari berbagai OPD sepanjang Tahun Anggaran 2024.
Sumber internal desa yang enggan disebut nama mengungkapkan kejanggalan yang selama ini dirasakan masyarakat.
“Seolah-olah pemerintah desa hanya menerima laporan dari atas. Mereka tidak tahu, tidak mau tahu, atau pura-pura tidak tahu. Kalau jawabannya lupa, itu sudah kelewat berani,” katanya.
Respons Sekdes dianggap sebagai bentuk ketidakseriusan pemerintah desa dalam menjalankan fungsi pengawasan. Padahal, setiap bantuan yang mengalir dari OPD ke kelompok masyarakat, sekecil apa pun, selalu melalui proses administrasi yang mensyaratkan rekomendasi, verifikasi, dan pendampingan.
“Ini bukan bantuan insidental. Ini program pemerintah dengan nilai besar. Desa wajib tahu. Kalau mereka bilang tidak tahu, berarti ada yang mereka sembunyikan atau memang sistemnya sudah bermasalah dari awal,” tegas sumber tersebut.
Total anggaran miliaran rupiah yang mengalir melalui Dinas Ketenagakerjaan, Dinas Pertanian, Dinas Lingkungan Hidup (DLH), dan Dinas Perikanan kini menjadi sorotan.
Aktivis Sumenep, Zainul, kembali menegaskan bahwa ketidakjelasan data ini bukan persoalan sepele. Menurutnya, jawaban ‘lupa’ yang dilontarkan Sekdes bukan sekadar kelalaian, melainkan indikator kuat adanya potensi ketidakberesan.
“Itu sinyal merah. Pemerintah desa bukan pendatang di wilayahnya sendiri. Kalau mereka tidak tahu siapa ketua pokmas dan kegiatan di mana, bagaimana publik bisa percaya bahwa anggaran benar-benar digunakan?” ujarnya.
“OPD memberi anggaran, tapi pelaksanaan ada di desa. Jangan sampai ada pola pemakluman bahwa desa hanya formalitas. Itu bahaya. Jika desa melepas tangan, maka celah penyimpangan akan sangat besar,” tambahnya.
Penulis : T2
Editor : R IE Q
