SUMENEP, Newsline.id — Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Sumenep, Hosnan, kembali menegaskan sikap tegas partainya dalam merespons wacana pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui DPRD. Ia menilai, gagasan tersebut bukan solusi, melainkan ancaman serius bagi kualitas demokrasi lokal.
Pernyataan itu disampaikan Hosnan dalam diskusi publik bertajuk “Pilkada Lewat DPRD: Solusi atau Kemunduran Demokrasi” yang digelar Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Kabupaten Sumenep di Hotel Kaberaz, Rabu (21/1/2026).
Menurut Hosnan, pilkada langsung merupakan hasil perjuangan panjang reformasi yang tidak seharusnya ditarik kembali. Ia mengingatkan bahwa demokrasi tidak boleh direduksi hanya atas dasar alasan efisiensi atau stabilitas politik semata.
“Kalau hak rakyat untuk memilih pemimpinnya dicabut, itu bukan perbaikan sistem, tapi kemunduran demokrasi,” tegasnya.
Ia menilai, mekanisme pemilihan melalui DPRD berpotensi menjauhkan rakyat dari proses politik yang seharusnya inklusif. Selain itu, menurutnya, sistem tersebut rawan melahirkan kompromi elite yang tidak selalu sejalan dengan aspirasi publik.
Hosnan juga menepis anggapan bahwa pilkada langsung selalu identik dengan konflik sosial. Baginya, dinamika yang muncul justru merupakan cerminan masyarakat yang semakin sadar politik.
“Perbedaan pilihan itu wajar. Demokrasi memang tidak steril dari perdebatan. Justru dari situ rakyat belajar menilai pemimpin,” ujarnya.
Sebagai Wakabid DPC PDI Perjuangan Sumenep, Hosnan menegaskan bahwa partainya tetap konsisten berpihak pada rakyat kecil. Sikap menolak pilkada tidak langsung, kata dia, merupakan bagian dari komitmen ideologis PDI Perjuangan.
“PDI Perjuangan lahir dari rahim rakyat. Maka menjaga kedaulatan rakyat adalah harga mati,” tandasnya.
Ia pun mempertanyakan logika mengubah sistem pemilihan di tengah meningkatnya literasi politik masyarakat. Menurutnya, ketika publik semakin kritis, justru ruang partisipasi harus diperluas, bukan dipersempit.
Diskusi publik tersebut berlangsung dinamis dan dihadiri beragam elemen, mulai dari pengurus partai politik, aktivis organisasi kemasyarakatan, pemuda, hingga mahasiswa. Sejumlah peserta turut menyampaikan pandangan kritis terkait masa depan demokrasi lokal jika pilkada tidak lagi dilaksanakan secara langsung.
Penulis : T2
Editor : R IE Q
