SUMENEP, Newsline.id – Kondisi sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep yang masih dipimpin pelaksana tugas (Plt) mulai menjadi perhatian serius kalangan legislatif.
Anggota Komisi I DPRD Kabupaten Sumenep, Hairul Anwar, meminta pemerintah daerah segera mempercepat pengisian jabatan definitif agar roda pemerintahan berjalan lebih efektif dan pelayanan publik tidak terganggu.
Menurutnya, terlalu lamanya posisi strategis diisi oleh Plt berpotensi menghambat proses pengambilan kebijakan di internal pemerintahan. Sebab, pejabat berstatus Plt dinilai memiliki keterbatasan kewenangan dibanding pejabat definitif.
“Pemerintah daerah harus segera mengambil langkah konkret. Jangan sampai kekosongan jabatan ini berlarut-larut karena dapat memengaruhi kinerja OPD,” kata Hairul.
Ia menjelaskan, keberadaan pejabat definitif sangat penting untuk menjaga stabilitas birokrasi sekaligus memastikan program pembangunan daerah berjalan sesuai target.
Menurut Hairul, seorang pimpinan definitif memiliki legitimasi penuh dalam menyusun kebijakan, mengevaluasi program kerja, hingga mengambil keputusan strategis di instansi yang dipimpinnya.
“Kalau hanya dipimpin Plt terlalu lama, tentu ada keterbatasan dalam menentukan arah kebijakan. Padahal pelayanan kepada masyarakat harus tetap maksimal,” ujarnya.
Politikus Komisi I DPRD itu juga menilai percepatan pengisian jabatan kosong menjadi kebutuhan mendesak di tengah tuntutan masyarakat terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik.
Ia khawatir, apabila kondisi tersebut terus dibiarkan, maka proses administrasi pemerintahan dan realisasi program daerah dapat berjalan kurang optimal.
Berdasarkan data yang dihimpun, sedikitnya terdapat lima OPD di lingkungan Pemkab Sumenep yang saat ini masih dipimpin pejabat berstatus Plt.
Beberapa di antaranya yakni Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD), Inspektorat, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan (Disperkimhub), serta posisi Asisten Administrasi Umum.
Hairul berharap pemerintah daerah segera menuntaskan proses pengisian jabatan tersebut agar stabilitas birokrasi tetap terjaga dan pelayanan terhadap masyarakat semakin optimal.
“Ini bukan hanya soal jabatan, tetapi menyangkut efektivitas pemerintahan dan kepentingan masyarakat luas,” pungkasnya.(Adv)
Penulis : T2
Editor : MTAB
Sumber Berita: Newsline.id
