SURABAYA, Newsline.id – Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam (BADKO HMI) Jawa Timur menegaskan tetap mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai program strategis pemerintah yang dinilai memiliki dampak sosial dan ekonomi bagi masyarakat. Meski demikian, organisasi mahasiswa tersebut mendesak pemerintah pusat segera melakukan audit forensik terhadap Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) beserta evaluasi total terhadap pelaksanaan program di daerah.
Dorongan tersebut disampaikan Ketua Bidang BADKO HMI Jatim, Mohammad Nur Kholis Majid, menyusul munculnya sejumlah temuan dan dugaan persoalan dalam implementasi program MBG di lapangan.
Menurut Kholis, program MBG memang telah memberikan efek ekonomi, khususnya di sekitar wilayah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Kehadiran program itu disebut membuka peluang kerja baru bagi masyarakat sekitar.
“Manfaat MBG sudah mulai dirasakan masyarakat, terutama terbukanya lapangan pekerjaan di sekitar SPPG. Tetapi pemerintah tidak boleh menutup mata terhadap dugaan penyimpangan yang mulai muncul,” ujarnya, Minggu (17/5/2026).
Ia menilai audit forensik terhadap Kepala BGN penting dilakukan guna memastikan seluruh proses pengelolaan anggaran berjalan transparan dan bebas dari praktik korupsi.
BADKO HMI Jatim menyoroti sejumlah pengadaan yang dinilai tidak relevan dengan prioritas utama program, mulai dari pengadaan sepeda motor hingga kaos kaki. Pengadaan tersebut dianggap memunculkan pertanyaan publik terkait efektivitas penggunaan anggaran MBG.
Selain itu, Kholis mengungkapkan adanya indikasi persoalan dalam perekrutan tenaga kerja di sejumlah SPPG. Berdasarkan temuan di lapangan, beberapa perekrutan disebut lebih banyak melibatkan keluarga internal atau pekerja dari luar desa dibanding masyarakat sekitar wilayah pelaksanaan program.
“Program ini seharusnya memberdayakan masyarakat sekitar. Tetapi ada laporan perekrutan justru didominasi keluarga sendiri atau tenaga dari luar wilayah,” katanya.
Tak hanya soal tenaga kerja, BADKO HMI Jatim juga meminta evaluasi menyeluruh terhadap anggaran operasional MBG yang mencapai sekitar Rp6 juta per hari. Mereka menduga terdapat manipulasi kualitas menu makanan yang tidak sebanding dengan besarnya anggaran yang digelontorkan.
“Ada dugaan menu makanan yang diberikan kepada penerima manfaat tidak sesuai dengan besaran anggaran yang diterima. Ini harus ditelusuri serius,” tegas Kholis.
Ia juga menilai pendataan penerima manfaat program masih perlu dibenahi. Menurutnya, ditemukan indikasi data sekolah penerima yang bermasalah hingga dugaan keberadaan sekolah bodong dalam sistem pendataan program MBG.
BADKO HMI Jatim berpandangan bahwa program makan gratis seharusnya lebih diprioritaskan bagi siswa dari keluarga kurang mampu, bukan diberikan secara merata kepada seluruh kelompok ekonomi.
“Kalangan ekonomi menengah ke atas seharusnya bukan prioritas utama penerima MBG. Program ini mestinya fokus kepada siswa yang benar-benar membutuhkan,” ujarnya.
Sebagai bahan evaluasi, Kholis membandingkan skema bantuan makan gratis di sejumlah negara lain. Di India, program Mid-Day Meal difokuskan bagi anak dari keluarga miskin dan kelompok marginal. Sementara di Jerman dan Chili, bantuan makanan lebih diprioritaskan untuk keluarga berpenghasilan rendah serta kelompok rentan.
Meski mengkritisi sejumlah persoalan, BADKO HMI Jatim memastikan dukungan terhadap program MBG tetap diberikan selama pemerintah serius melakukan pembenahan.
“Kami mendukung MBG karena manfaatnya nyata. Tetapi audit forensik terhadap Kepala BGN dan evaluasi total terhadap pelaksanaan program wajib dilakukan agar tujuan program benar-benar tepat sasaran,” pungkasnya.
Penulis : Red
Editor : MTAB
Sumber Berita: Newsline.id
