Sanimas Desa Pakamban Laok Diduga Bermasalah, Anggaran Rp300 Juta Hanya Terlihat 20 Titik

Thursday, 18 September 2025

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

SUMENEP, Newsline.id – Program Sanitasi Masyarakat (Sanimas) tahun 2024 di Desa Pakamban Laok, Kecamatan Pragaan, Kabupaten Sumenep, menuai sorotan publik. Dengan anggaran sekitar Rp300 juta, proyek tersebut hanya terlihat dikerjakan pada 20 titik. Jumlah itu dinilai tidak sebanding dengan besaran dana yang digelontorkan.

Warga setempat menyebut, kualitas pekerjaan pun dinilai jauh dari harapan.

“Kalau dilihat dari hasilnya, tidak sepadan dengan dana sebesar itu. Diduga ada pemotongan anggaran untuk kepentingan pribadi,” ujar salah seorang warga yang enggan disebutkan namanya, Rabu (18/9/2025).

Seperti diketahui, program Sanimas merupakan upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat melalui pembangunan sarana sanitasi yang layak. Namun, pelaksanaan di lapangan seringkali mendapat sorotan karena dugaan ketidaksesuaian antara anggaran dan realisasi pekerjaan.

Baca Juga  Langgar Aturan Daerah, Teman Djuang Cafe di Pamekasan Ditutup Usai Gelar Acara DJ

Di Desa Pakamban Laok, anggaran ratusan juta rupiah seharusnya mampu menghasilkan lebih banyak titik pembangunan sanitasi. Faktanya, warga hanya menemukan sekitar 20 titik.

“Seharusnya lebih dari itu, apalagi dengan dana segitu besar,” tambah warga lainnya.

Hingga kini, pihak pemerintah desa maupun kelompok pelaksana kegiatan belum memberikan penjelasan resmi terkait dugaan penyimpangan tersebut. Media ini berupaya menghubungi kepala desa Pakamban Laok, namun belum ada jawaban.

Aktivis pemerhati kebijakan publik di Sumenep menilai, kasus seperti ini harus segera diusut.

“Kalau memang benar hanya 20 titik, itu jelas janggal. Aparat penegak hukum wajib turun tangan untuk menyelidiki dugaan pemotongan anggaran,” tegas salah satu aktivis yang kerap mengkritisi penggunaan dana desa.

Baca Juga  Penggunaan Dana BK Desa 2025 di Larangan Barma Dikecam Tak Transparan

Kasus ini menambah daftar panjang dugaan penyimpangan program infrastruktur berbasis masyarakat di Sumenep. Publik pun mendesak agar transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran benar-benar ditegakkan, agar program yang seharusnya meningkatkan kesejahteraan warga tidak justru menjadi bancakan oknum tertentu.

Berita Terkait

RSUD dr. H. Moh. Anwar Sumenep Perkuat Budaya Keselamatan Pasien Lewat Gebyar 3M
GMNI Sumenep Bongkar Temuan di Desa Meddelan, DPMD Didesak Buka SPJ BUMDes
Kadis PUTR Sumenep Kembali Bungkam, Dua Paket Meubelair Polres Senilai Rp462 Juta Jadi Sorotan
Tata Kelola Akademik UNIBA Kembali Disorot, Dokumen Administrasi Mahasiswa 2020 Disebut Hilang
Dandim 0827/Sumenep Pastikan Program RTLH Berjalan Optimal, Empat Rumah Warga Jadi Sasaran Renovasi
Sinkronisasi Program PPM 2026, Medco Energi dan Pemkab Sumenep Perkuat Kolaborasi Pembangunan Masyarakat
Ahsanul Qosasi Perlu Tahu? Polemik Ijazah Belum Usai, Dugaan Diskriminasi Oleh Rektor Terhadap Mahasiswa Disorot
DR. IMAM HIDAYAT, S.H., M.H., KETUA UMUM DPN PERADI: APAPUN PUTUSAN HUKUM TIDAK BERPENGARUH PADA PERADI YANG KAMI PIMPIN
Berita ini 23 kali dibaca

Berita Terkait

Sunday, 7 June 2026 - 00:58

RSUD dr. H. Moh. Anwar Sumenep Perkuat Budaya Keselamatan Pasien Lewat Gebyar 3M

Friday, 5 June 2026 - 20:29

GMNI Sumenep Bongkar Temuan di Desa Meddelan, DPMD Didesak Buka SPJ BUMDes

Friday, 5 June 2026 - 17:48

Kadis PUTR Sumenep Kembali Bungkam, Dua Paket Meubelair Polres Senilai Rp462 Juta Jadi Sorotan

Friday, 5 June 2026 - 17:29

Tata Kelola Akademik UNIBA Kembali Disorot, Dokumen Administrasi Mahasiswa 2020 Disebut Hilang

Friday, 5 June 2026 - 17:17

Dandim 0827/Sumenep Pastikan Program RTLH Berjalan Optimal, Empat Rumah Warga Jadi Sasaran Renovasi

Berita Terbaru