PAMEKASAN, Newsline.id — Dugaan skandal yang menyeret oknum anggota DPRD Kabupaten Pamekasan Komisi II berinisial SAF dari Partai Bulan Bintang (PBB) terus bergulir dan memantik tekanan publik yang semakin luas. Setelah muncul dugaan pesta miras dan penyalahgunaan narkoba di gudang Bulog, kini lokasi lain ikut terseret: gudang produksi rokok ilegal yang diduga memproduksi rokok tanpa pita cukai bermerek Fly.
Informasi yang dihimpun redaksi menyebutkan, gudang tersebut bukan sekadar tempat produksi rokok ilegal, melainkan juga diduga difungsikan sebagai lokasi hiburan malam terselubung. Aktivitas pesta miras, konsumsi obat-obatan terlarang, hingga dugaan praktik prostitusi disebut berlangsung secara berulang.
Sejumlah sumber menyatakan, aktivitas tersebut sudah lama menjadi rahasia umum di kalangan tertentu, namun seolah tak tersentuh penindakan. Kondisi ini memunculkan pertanyaan serius terkait pengawasan aparat penegak hukum, khususnya Bea Cukai dan Kepolisian.
“Kalau gudang rokok ilegal bisa beroperasi, bahkan diduga jadi tempat pesta narkoba, ini bukan kelalaian biasa. Ada yang salah dalam sistem pengawasan,” ujar aktivis Pamekasan.
Sorotan juga mengarah tajam ke Badan Kehormatan (BK) DPRD Pamekasan. Hingga kini, belum ada langkah konkret berupa pemanggilan terbuka atau klarifikasi resmi terhadap SAF. Sikap ini dinilai publik sebagai bentuk pembiaran yang berpotensi merusak marwah lembaga legislatif.
“BK jangan jadi macan kertas. Kalau ini dibiarkan, DPRD Pamekasan akan dicap melindungi oknum,” tegas aktivis tersebut.
Lebih jauh, posisi SAF sebagai Ketua Komisi II DPRD, yang salah satu tugasnya mengawasi sektor ekonomi dan perdagangan, dinilai sangat problematik. Dugaan keterlibatan dalam rokok ilegal justru berseberangan langsung dengan fungsi pengawasan yang melekat pada jabatannya.
Di sisi lain, Partai Bulan Bintang (PBB) sebagai partai pengusung juga menuai kritik keras. Hingga berita ini diturunkan, tidak ada pernyataan resmi dari ketua maupun pengurus PBB di tingkat daerah. Sikap bungkam tersebut dinilai publik sebagai sinyal lemahnya komitmen partai terhadap penegakan etik kader.
“Partai jangan hanya muncul saat kampanye. Ketika kader terseret skandal serius, publik menunggu sikap tegas, bukan diam,” tegas aktivis Pamekasan.
Desakan kini mengarah pada langkah konkret: pemeriksaan etik terbuka oleh BK DPRD, investigasi menyeluruh oleh aparat penegak hukum, serta audit terhadap dugaan produksi rokok ilegal. Publik juga meminta agar proses hukum berjalan tanpa pandang bulu, mengingat posisi SAF sebagai pejabat publik.
Kasus ini dinilai sebagai ujian integritas bagi DPRD Pamekasan, aparat penegak hukum, dan partai politik. Apakah negara hadir menegakkan hukum, atau justru membiarkan praktik ilegal berlindung di balik kekuasaan.
Hingga berita ini diturunkan, SAF, pimpinan DPRD Pamekasan, serta pengurus Partai Bulan Bintang belum memberikan keterangan resmi. Redaksi Newsline.id tetap membuka ruang hak jawab sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.(*)
Hak Jawab Salman Al Farisi Atas Empat Berita yang Ditayangkan jatimnewsline.id
Catatan: Artikel ini telah dinilai oleh Dewan Pers melanggar Kode Etik Jurnalistik (KEJ dan Pedoman Pemberitaan Media Siber (PPMS)
Penulis : OR
Editor : R IE Q
