Oleh: M T A B
Newsline, id – Indonesia sedang panas. Tidak hanya karena cuaca, tapi juga karena suasana politik, sosial, dan keadilan yang seakan makin sulit ditemukan. Dari harga sembako yang melonjak, korupsi yang tak kunjung hilang, hingga kasus tragis kematian Affan Kurniawan, seorang driver ojek online yang meregang nyawa, membuat rakyat kembali turun ke jalan.
Di tengah semua itu, pemerintah justru tampil dengan “jurus baru”: live TikTok ditiadakan. Katanya demi ketertiban, demi moral bangsa, demi melindungi generasi muda dari hal-hal negatif. Kalau ini bukan satire kehidupan, entah apa lagi.
Mari kita jujur sebentar. Live TikTok bagi sebagian orang bukan sekadar hiburan. Ia adalah ruang ekspresi, ruang usaha, bahkan ruang untuk menyuarakan kritik. Emak-emak di kampung bisa menjual kerupuk dan baju batik. Anak muda bisa menghibur dengan nyanyi atau stand-up receh. Buruh dan mahasiswa kadang menjadikannya arena curhat politik.
Tapi kini semua itu dipotong. Seakan pemerintah ingin berkata: “Sudah, diamlah. Jangan berisik. Tahan dulu aspirasimu.”
Pertanyaannya, apakah suara rakyat bisa benar-benar dimatikan hanya dengan satu tombol aplikasi?
Lihat saja kenyataan terbaru: rakyat marah atas kematian Affan Kurniawan. Mereka menggelar doa bersama, turun ke jalan, bahkan mendirikan aksi solidaritas. Mereka tidak bisa lagi live di TikTok, tapi mereka justru live di jalanan, di depan kantor polisi, di depan gedung-gedung kekuasaan. Kamera mungkin berbeda, tapi amarahnya sama.
Kematian Affan bukan hanya tentang seorang driver ojol yang malang. Ia adalah simbol rakyat kecil yang selalu berada di posisi paling rentan. Mereka bekerja keras, berjuang di jalanan demi sesuap nasi, tapi justru nyawanya hilang dengan cara yang tidak jelas.
Masyarakat menuntut keadilan. Mereka ingin transparansi, ingin penjelasan, ingin ada pihak yang bertanggung jawab. Tapi apa yang mereka dapat? Sebuah negara yang lebih sigap menutup fitur live TikTok ketimbang membuka tabir kasus yang memicu duka nasional.
Di negeri ini, menertibkan konten live lebih dianggap darurat daripada menertibkan aparat. Menutup mikrofon rakyat lebih cepat dilakukan ketimbang membuka mikrofon keluarga korban.
Keputusan meniadakan live TikTok hanyalah blunder komunikasi politik. Seakan-akan pemerintah lupa, rakyat Indonesia adalah makhluk paling kreatif di dunia. Kalau satu pintu ditutup, mereka akan bikin pintu baru. Kalau live TikTok ditutup, rakyat akan bikin “live demo” dengan kamera HP di jalan.
Doa bersama untuk Affan menjadi bukti, Rakyat berkumpul, berdoa, menyalakan lilin, dan melawan lupa. Semua itu direkam, disiarkan ulang, dibagikan ke media sosial lain. Live TikTok memang mati, tapi semangat “siaran langsung penderitaan” justru pindah ke platform lain.
Dengan kata lain, rakyat sudah bilang: kalian bisa mematikan aplikasi, tapi tidak bisa mematikan aspirasi.
Apa benar sumber masalah bangsa ini adalah emak-emak jualan live TikTok? Apakah benar penyebab keresahan sosial adalah ABG berjoget di layar ponsel?
Tidak. Rakyat gelisah karena harga kebutuhan pokok melambung, karena pejabat pamer harta di tengah krisis, karena aparat dianggap lalai hingga nyawa rakyat melayang.
Kasus Affan jelas memperlihatkan bagaimana negara gagal memberi rasa aman. Tapi alih-alih fokus pada itu, pemerintah justru mengalihkan perhatian dengan mengatur ruang digital. Seakan rakyat akan lupa pada kematian Affan hanya karena sibuk main ular tangga, bukan TikTok.
Ironi ini menohok. Negeri kita tampaknya lebih takut pada keributan maya ketimbang tragedi nyata.
Dalam teori politik, kebijakan yang salah bisa memperburuk situasi. Inilah yang sedang terjadi. Dengan mematikan live TikTok, pemerintah seakan menutup mulut rakyat di dunia maya. Padahal, semakin dibungkam, rakyat justru semakin keras bersuara di dunia nyata.
Demo demi demo akan terus bermunculan. Dari mahasiswa, dari buruh, dari ojol, dari emak-emak pasar. Mereka tidak butuh lagi panggung digital, karena jalan raya sudah jadi studio live yang jauh lebih besar.
Pemerintah mungkin berharap rakyat kembali tenang. Tapi justru sebaliknya, kebijakan ini jadi bensin yang disiram ke api kemarahan.
Yang membuat rakyat makin curiga adalah standar ganda. Live TikTok dilarang, tapi live siaran pejabat joget-joget atau pidato penuh pencitraan masih bebas. Jadi jangan salahkan rakyat kalau mereka berpikir:
Live boleh asal memuji pemerintah.
Saweran boleh asal langsung ke rekening partai.
Joget boleh asal dilakukan pejabat.
Begitulah wajah satir negeri ini. Yang kecil dilarang, yang besar dibiarkan.
Kematian Affan Kurniawan telah membuka luka kolektif. Ia membuat rakyat sadar bahwa suara mereka harus lebih keras, lebih lantang. Dan keputusan mematikan live TikTok justru membuat suara itu mencari jalannya sendiri.
Hari ini doa bersama. Besok bisa jadi demo besar-besaran. Lusa mungkin aksi nasional. Semua itu karena rakyat tidak bisa dimute.
Mereka bisa kehilangan panggung digital, tapi mereka akan selalu menemukan panggung nyata. Mereka bisa kehilangan tombol live, tapi mereka akan selalu menemukan mikrofon lain: dari toa masjid, pengeras suara demo, hingga jeritan di jalan raya.
Blunder pemerintah meniadakan live TikTok hanyalah gambaran betapa jauhnya mereka dari realitas rakyat. Mereka sibuk mengatur layar, sementara rakyat sibuk mengurus nyawa. Mereka sibuk menutup ruang ekspresi, sementara rakyat sibuk mencari keadilan.
Dan selama kasus seperti kematian Affan Kurniawan tidak dituntaskan dengan adil, jangan harap rakyat berhenti bersuara.
Karena pada akhirnya, rakyat akan selalu menemukan cara untuk tetap live entah di TikTok, di Instagram, di YouTube, atau di jalanan.
Pemerintah mungkin berhasil mematikan aplikasi. Tapi mereka lupa: suara rakyat tidak punya tombol off.
