Oleh: Moch Thoriqil Akmal Buchari
Newsline.id – Di negeri +62, semua yang awalnya niatnya mulia biasanya punya dua takdir: jadi program luar biasa atau jadi proyek luar… nalar. Program Makan Gratis (MBG) yang dulu dielu-elukan sebagai penyelamat kaum rentan kini mulai berubah bentuk. Dari upaya membantu perut rakyat, menjelma menjadi upaya mengisi kantong segelintir orang. Singkatnya, MBG bukan lagi Makan Gratis, tetapi Makan Bersama Golongan.
Sebuah transformasi yang begitu halus kayak modus penipuan online tahu-tahu bantuan itu berubah dari paket gizi menjadi paket proyek. Kalau dulu tujuannya mengenyangkan murid, sekarang mengenyangkan “pemain”.
**Rakyat: “Kami lapar.”
Pejabat: “Kami rapat.”**
Ironisnya, ketika rakyat sibuk bertanya kapan bantuan makan gratis turun, para pengambil kebijakan sibuk menggelar rapat koordinasi. Rapat demi rapat diselenggarakan, lengkap dengan konsumsi yang entah kenapa bisa lebih mahal dari harga makan siang sebulan rakyat biasa.
Di atas kertas, MBG dibuat untuk memastikan anak sekolah tidak belajar dalam keadaan perut keroncongan. Tapi di lapangan, yang keroncongan justru para pengusaha yang tiba-tiba berbondong-bondong ikut tender, lengkap dengan berkas administrasi yang dicetak tebal seperti tebalnya niat untuk memanfaatkan program.
Bantuan Gizi atau Bantuan Gizi-Gizio?
Ketika pertama kali diumumkan, banyak orang berharap MBG menjadi langkah konkret demi kualitas SDM. Namun, entah kenapa, aroma-aroma mark up mulai tercium lebih kuat daripada aroma nasi kotak bantuan.
Harga telur mendadak bisa naik 200% hanya karena masuk anggaran program. Sayurnya seperti habis berantem dengan tukang potong, lauknya seolah berasal dari planet lain saking kecilnya. Pokoknya, antara anggaran dan isi kotak itu seperti hubungan LDR: tidak bertemu, tidak seimbang, dan banyak salah paham.
Dalam banyak kasus, yang kenyang justru bukan anak-anak, tetapi para “pengelola kepentingan”. Muncul vendor baru yang entah dari mana, tapi tiba-tiba menang tender. Ada juga organisasi yang tiba-tiba mendadak peduli gizi, padahal sebelumnya paling rajin peduli proposal.
Rakyat cuma bisa mengelus dada: mau gizi anak naik saja harus menunggu gizi integritas pejabat turun dulu.
Dan jangan lupa laporan pertanggungjawabannya (LPJ). Dokumen paling sakral yang seringkali lebih bersih dari programnya sendiri. Kalau saja isi kotak makan anak-anak sebersih LPJ itu, mungkin bangsa ini sudah jadi negara maju.
Lambat laun, masyarakat mulai menyebut MBG dengan istilah baru: Makan Bersama Golongan. Karena yang terlihat kenyang justru orang-orang yang itu-itu saja. Golongan pengusung proyek.
Golongan penerima keuntungan. Golongan yang hadir di setiap program strategis negara seperti bayangan di siang bolong.
Sementara rakyat? Mereka menunggu, berharap setidaknya bantuan itu turun tepat waktu. Tapi yang turun justru berita bahwa bantuan baru akan dikaji ulang, direvisi, dikonsultasikan, disosialisasikan, diforumkan, diseminarkan pokoknya semua “di-” kecuali “dibagi”.
Kalau niat awalnya mulia, kenapa selalu berakhir jadi perkara? Kalau program untuk rakyat, kenapa yang sibuk justru orang-orang proyek? Dan kalau disebut makan gratis, kenapa rasa-rasanya yang gratis cuma janji, sementara anggarannya tidak pernah gratis selalu ada yang “mengambil jatah”?
Pada akhirnya, MBG seperti sebuah cerita:
“Ini untuk rakyat.”
Tapi ending-nya:
“Ini untuk kelompok yang tepat.”
Hingga kini, rakyat hanya bisa bertanya:
“Apakah makan gratis masih tentang makan? Atau sudah jadi makanan empuk bagi yang memakannya?”
