SUMENEP, Newsline.id – Setelah menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung DPRD Sumenep, massa dari Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Sumenep (BEMSU) SUMENEP, Newsline.id – Setelah menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung DPRD Sumenep, massa dari Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Sumenep (BEMSU) melanjutkan demonstrasi dengan mendatangi Kantor Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep. Aksi tersebut dilakukan untuk mendesak pemerintah daerah segera mengambil langkah nyata dalam mengatasi kelangkaan Pertalite yang menyebabkan antrean panjang di sejumlah SPBU serta memicu gejolak ekonomi masyarakat.
Dalam pernyataan resminya, Aliansi BEMSU menilai persoalan kelangkaan BBM bersubsidi tidak semata-mata disebabkan tingginya konsumsi, tetapi merupakan akumulasi dari berbagai persoalan. Mahasiswa menyebut adanya efek substitusi energi setelah harga Pertamax meningkat, sehingga banyak masyarakat beralih menggunakan Pertalite. Peningkatan permintaan tersebut, menurut mereka, tidak diimbangi dengan penyesuaian kuota distribusi.
Selain itu, mahasiswa juga menyoroti kondisi geografis Kabupaten Sumenep yang memiliki banyak wilayah kepulauan, lemahnya pengawasan distribusi, hingga adanya dugaan praktik penimbunan BBM yang semakin memperburuk situasi. Dampaknya dirasakan langsung oleh berbagai sektor, mulai dari nelayan yang kesulitan melaut, petani yang terkendala mengoperasikan alat pertanian, hingga pelaku UMKM yang harus menanggung kenaikan biaya distribusi.
Di hadapan massa aksi, Koordinator Lapangan (Kordum) Aliansi BEMSU, Salman Farid, menegaskan bahwa ketersediaan BBM merupakan kebutuhan mendasar yang sangat menentukan roda perekonomian masyarakat. Namun, menurutnya, respons pemerintah daerah hingga saat ini belum memberikan solusi yang benar-benar dirasakan masyarakat.
“Bupati hanya bisa berkomentar di media, dan bernarasi di media. Yang dibutuhkan kita adalah solusi alternatif dan tindakan. Yang katanya ‘Bismillah Melayani’, tapi siapa yang dilayani? Pelayanan di Kabupaten Sumenep hanya ditujukan pada orang-orang tertentu,” Ujar salman dalam orasinya, (6/7/2026)
Selain mengkritik respons pemerintah, Salman juga mengungkap salah satu temuan yang menjadi perhatian utama mahasiswa selama melakukan pemantauan di lapangan. Ia menyebut terdapat dugaan penyelewengan distribusi BBM di SPBU yang berada dibawah naungan pemerintah kabupaten sumenep.
“Dari temuan-temuan kami, yang paling kita sorot adalah salah satu BBM milik Pemkab, di mana ada dugaan praktik pengisian BBM menggunakan puluhan jerigen,” tegasnya.
Senada dengan itu, Presma Universitas Annuqayah, Ubaidillah, mengatakan bahwa kehadiran mahasiswa di Kantor Pemkab bukan sekadar menyampaikan aspirasi, melainkan menjadi pengingat bagi para pejabat agar lebih peka terhadap kondisi masyarakat yang tengah menghadapi krisis energi.
“Kami di sini datang untuk mengingatkan, takutnya mereka sedang foya-foya dan tidur enak, sedangkan rakyat hidup di balik kegelisahan kelangkaan BBM,” ucap Ubaidillah dengan nada retoris.
Menanggapi tuntutan tersebut, Pemerintah Kabupaten Sumenep melalui perwakilan bupati, Dadang Dedy Iskandar, selaku Kabag Perekonomian dan Sumberdaya Alam Setdakab Sumenep, untuk memberikan penjelasan di hadapan massa aksi. Ia menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak pernah mengambil kebijakan untuk mengurangi pasokan BBM ke SPBU.
Menurut Dadang, antrean panjang yang terjadi lebih disebabkan meningkatnya jumlah pengguna Pertalite setelah banyak masyarakat beralih dari Pertamax, ditambah meningkatnya mobilitas masyarakat pada periode kepulangan jemaah haji.
“Antrean terjadi disebabkan peralihan dari Pertamax ke Pertalite dan di bulan Juni juga bertepatan dengan kepulangan jamaah haji,” ujar Dadang mengklarifikasi fenomena antrean panjang tersebut.
Ia juga menjelaskan bahwa Pemkab telah melakukan sejumlah langkah efisiensi sebagai bentuk upaya mengurangi konsumsi BBM di lingkungan pemerintah. Salah satunya melalui kebijakan setiap hari Rabu yang mewajibkan aparatur sipil negara tidak menggunakan kendaraan bermotor.
Sementara itu, terkait tudingan adanya penyalahgunaan distribusi BBM, Dadang meminta agar setiap dugaan yang dimiliki mahasiswa maupun masyarakat dilaporkan melalui mekanisme resmi agar dapat segera ditindaklanjuti bersama pihak terkait.
“Jika ada penyelewengan silakan laporkan supaya kita tindak, bahkan kita laporkan ke Pertamina,” katanya.
Mengenai tuntutan penambahan kuota BBM untuk Kabupaten Sumenep, Dadang mengungkapkan bahwa pemerintah daerah telah mengajukan permohonan penambahan pasokan kepada Pertamina. Namun, menurutnya, proses tersebut tidak dapat dilakukan secara instan karena harus melalui tahapan evaluasi dan pertimbangan dari pihak penyedia BBM.
“Namun prosesnya tidak akan langsung di-acc saat itu juga, pastinya akan ada pertimbangan dan tinjauan dari Pertamina sebelum di salurkan,” pungkas Dadang.
Aksi demonstrasi berlangsung secara dinamis dan berakhir dengan penyerahan rekomendasi kebijakan dari Aliansi BEMSU kepada Pemerintah Kabupaten Sumenep. Dalam rekomendasi tersebut, mahasiswa mendesak percepatan distribusi BBM ke wilayah kepulauan, keterbukaan informasi mengenai ketersediaan stok secara berkala untuk mencegah panic buying, optimalisasi digitalisasi distribusi melalui sistem QR Code, serta pembentukan Posko Pengawasan Terpadu yang melibatkan pemerintah, kepolisian, kejaksaan, dan berbagai pihak terkait agar penyaluran subsidi energi benar-benar tepat sasaran.
demonstrasi dengan mendatangi Kantor Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep. Aksi tersebut dilakukan untuk mendesak pemerintah daerah segera mengambil langkah nyata dalam mengatasi kelangkaan Pertalite yang menyebabkan antrean panjang di sejumlah SPBU serta memicu gejolak ekonomi masyarakat.
Dalam pernyataan resminya, Aliansi BEMSU menilai persoalan kelangkaan BBM bersubsidi tidak semata-mata disebabkan tingginya konsumsi, tetapi merupakan akumulasi dari berbagai persoalan. Mahasiswa menyebut adanya efek substitusi energi setelah harga Pertamax meningkat, sehingga banyak masyarakat beralih menggunakan Pertalite. Peningkatan permintaan tersebut, menurut mereka, tidak diimbangi dengan penyesuaian kuota distribusi.
Selain itu, mahasiswa juga menyoroti kondisi geografis Kabupaten Sumenep yang memiliki banyak wilayah kepulauan, lemahnya pengawasan distribusi, hingga adanya dugaan praktik penimbunan BBM yang semakin memperburuk situasi. Dampaknya dirasakan langsung oleh berbagai sektor, mulai dari nelayan yang kesulitan melaut, petani yang terkendala mengoperasikan alat pertanian, hingga pelaku UMKM yang harus menanggung kenaikan biaya distribusi.
Di hadapan massa aksi, Koordinator Lapangan (Kordum) Aliansi BEMSU, Salman Farid, menegaskan bahwa ketersediaan BBM merupakan kebutuhan mendasar yang sangat menentukan roda perekonomian masyarakat. Namun, menurutnya, respons pemerintah daerah hingga saat ini belum memberikan solusi yang benar-benar dirasakan masyarakat.
“Bupati hanya bisa berkomentar di media, dan bernarasi di media. Yang dibutuhkan kita adalah solusi alternatif dan tindakan. Yang katanya ‘Bismillah Melayani’, tapi siapa yang dilayani? Pelayanan di Kabupaten Sumenep hanya ditujukan pada orang-orang tertentu,” Ujar salman dalam orasinya, (6/7/2026)
Selain mengkritik respons pemerintah, Salman juga mengungkap salah satu temuan yang menjadi perhatian utama mahasiswa selama melakukan pemantauan di lapangan. Ia menyebut terdapat dugaan penyelewengan distribusi BBM di SPBU yang berada dibawah naungan pemerintah kabupaten sumenep.
“Dari temuan-temuan kami, yang paling kita sorot adalah salah satu BBM milik Pemkab, di mana ada dugaan praktik pengisian BBM menggunakan puluhan jerigen,” tegasnya.
Senada dengan itu, Presma Universitas Annuqayah, Ubaidillah, mengatakan bahwa kehadiran mahasiswa di Kantor Pemkab bukan sekadar menyampaikan aspirasi, melainkan menjadi pengingat bagi para pejabat agar lebih peka terhadap kondisi masyarakat yang tengah menghadapi krisis energi.
“Kami di sini datang untuk mengingatkan, takutnya mereka sedang foya-foya dan tidur enak, sedangkan rakyat hidup di balik kegelisahan kelangkaan BBM,” ucap Ubaidillah dengan nada retoris.
Menanggapi tuntutan tersebut, Pemerintah Kabupaten Sumenep melalui perwakilan bupati, Dadang Dedy Iskandar, selaku Kabag Perekonomian dan Sumberdaya Alam Setdakab Sumenep, untuk memberikan penjelasan di hadapan massa aksi. Ia menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak pernah mengambil kebijakan untuk mengurangi pasokan BBM ke SPBU.
Menurut Dadang, antrean panjang yang terjadi lebih disebabkan meningkatnya jumlah pengguna Pertalite setelah banyak masyarakat beralih dari Pertamax, ditambah meningkatnya mobilitas masyarakat pada periode kepulangan jemaah haji.
“Antrean terjadi disebabkan peralihan dari Pertamax ke Pertalite dan di bulan Juni juga bertepatan dengan kepulangan jamaah haji,” ujar Dadang mengklarifikasi fenomena antrean panjang tersebut.
Ia juga menjelaskan bahwa Pemkab telah melakukan sejumlah langkah efisiensi sebagai bentuk upaya mengurangi konsumsi BBM di lingkungan pemerintah. Salah satunya melalui kebijakan setiap hari Rabu yang mewajibkan aparatur sipil negara tidak menggunakan kendaraan bermotor.
Sementara itu, terkait tudingan adanya penyalahgunaan distribusi BBM, Dadang meminta agar setiap dugaan yang dimiliki mahasiswa maupun masyarakat dilaporkan melalui mekanisme resmi agar dapat segera ditindaklanjuti bersama pihak terkait.
“Jika ada penyelewengan silakan laporkan supaya kita tindak, bahkan kita laporkan ke Pertamina,” katanya.
Mengenai tuntutan penambahan kuota BBM untuk Kabupaten Sumenep, Dadang mengungkapkan bahwa pemerintah daerah telah mengajukan permohonan penambahan pasokan kepada Pertamina. Namun, menurutnya, proses tersebut tidak dapat dilakukan secara instan karena harus melalui tahapan evaluasi dan pertimbangan dari pihak penyedia BBM.
“Namun prosesnya tidak akan langsung di-acc saat itu juga, pastinya akan ada pertimbangan dan tinjauan dari Pertamina sebelum di salurkan,” pungkas Dadang.
Aksi demonstrasi berlangsung secara dinamis dan berakhir dengan penyerahan rekomendasi kebijakan dari Aliansi BEMSU kepada Pemerintah Kabupaten Sumenep. Dalam rekomendasi tersebut, mahasiswa mendesak percepatan distribusi BBM ke wilayah kepulauan, keterbukaan informasi mengenai ketersediaan stok secara berkala untuk mencegah panic buying, optimalisasi digitalisasi distribusi melalui sistem QR Code, serta pembentukan Posko Pengawasan Terpadu yang melibatkan pemerintah, kepolisian, kejaksaan, dan berbagai pihak terkait agar penyaluran subsidi energi benar-benar tepat sasaran.
Penulis : Moh. Fairuz Zamzami
Editor : MTAB
Sumber Berita: Newsline.id
