SUMENEP, Newsline.id – Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa se-Kabupaten Sumenep (BEMSU) mengkritik kebijakan pemerintah yang menaikkan Tunjangan Kinerja (Tukin) bagi prajurit TNI dan pegawai di lingkungan Kementerian Pertahanan. Mahasiswa mempertanyakan konsistensi pemerintah yang sebelumnya gencar menggaungkan efisiensi anggaran.
Kebijakan tersebut diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2026 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan TNI dan Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2026 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Pertahanan.
Koordinator BEMSU, Salman Farid, menegaskan pihaknya tidak menolak peningkatan kesejahteraan prajurit TNI. Namun, pemerintah dinilai perlu menjelaskan alasan di balik penambahan anggaran tersebut di tengah narasi penghematan.
“Kami tidak mempersoalkan TNI mendapatkan kesejahteraan yang layak. Yang kami pertanyakan adalah konsistensi kebijakan pemerintah di tengah narasi efisiensi anggaran,” ujar Salman.
Menurutnya, persoalan utama bukan pada besaran Tukin, melainkan penentuan prioritas belanja negara yang harus dijalankan secara adil dan transparan.
BEMSU juga menyoroti kesejahteraan guru yang dinilai masih membutuhkan perhatian serius. Salman mengatakan pemerintah tidak boleh hanya fokus pada peningkatan kesejahteraan satu sektor, sementara persoalan guru belum sepenuhnya terselesaikan.
“Kalau TNI layak sejahtera, maka guru juga layak sejahtera. Negara membutuhkan keduanya secara bersamaan,” katanya.
Selain itu, BEMSU meminta pemerintah menerapkan efisiensi secara konsisten dengan memangkas belanja yang tidak produktif, bukan mengurangi anggaran yang berdampak langsung bagi masyarakat.
Mahasiswa juga mengingatkan bahwa setiap kenaikan tunjangan harus diikuti peningkatan kinerja aparatur agar manfaatnya benar-benar dirasakan publik.
“Ketika tunjangan naik, maka kinerja juga harus meningkat. Masyarakat berhak merasakan manfaat dari setiap rupiah anggaran negara,” tegas Salman.
BEMSU memastikan akan terus mengawal kebijakan pemerintah secara kritis dan konstitusional agar pengelolaan anggaran negara tetap berpihak pada kepentingan masyarakat luas.
Penulis : Moh. Fairuz Zamzami
Editor : MTAB
Sumber Berita: Newsline.id
