Jerigen Lebih Aktif dari Satreskrim Sumenep

Monday, 26 January 2026

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Oleh: Moch Thoriqil Akmal B, S.H

OPINI, Newsline.id – Di negeri yang katanya kaya raya ini, solar subsidi bukan lagi bahan bakar. Ia telah berevolusi menjadi komoditas sakti lebih kuat dari aturan, lebih luwes dari hukum, dan lebih licin dari oli bekas.

Solar subsidi seharusnya menjadi penopang hidup nelayan dan petani. Tapi di lapangan, ia justru menjelma menjadi harta karun yang mengalir deras ke jerigen-jerigen besar, truk engkel, hingga lintas kabupaten, bahkan lintas nurani.

Lucunya, semua itu berlangsung terang-terangan. Bukan di lorong gelap, bukan di tengah malam, melainkan di siang bolong di bawah papan nama SPBU, lengkap dengan antrean rapi. Seolah-olah negara sedang menggelar pameran bertajuk “Cara Menguras Subsidi Tanpa Takut Ditangkap.”

Rekom Nelayan: Kertas Ajaib Penakluk Segalanya

Di balik keajaiban ini, ada satu benda keramat: selembar rekomendasi nelayan. Kertas ini luar biasa. Ia bisa membuka kran solar subsidi tanpa perlu kapal, tanpa nelayan, bahkan tanpa alamat yang jelas.

Baca Juga  Hari Pertama Misa Pembukaan Konklaf Digelar di Vatikan, Umat Katolik Dunia Menanti Paus Baru

Tak perlu repot melaut, tak perlu jala, apalagi bau ikan. Cukup selembar rekom maka jerigen pun terisi penuh, hukum pun mendadak rabun.

Kalau Harry Potter punya tongkat sihir, mafia solar punya rekom. Bedanya, tongkat hanya bekerja di dunia fiksi, sementara rekom nelayan bekerja mulus di dunia nyata.

Aparat Sibuk Menghitung, Bukan Menghentikan

Penegakan hukum dalam kisah ini mirip sinetron sore hari. Ada penangkapan, ada drama, ada barang bukti lalu entah bagaimana, semuanya menghilang tanpa jejak. Seperti sulap, tapi tanpa tepuk tangan.

Truk bermuatan solar subsidi bisa ditangkap hari ini, lalu besok menjadi legenda urban: “katanya sih pernah ada, tapi sekarang entah di mana.”

Publik pun bertanya-tanya:

Apakah hukum sedang ditegakkan, atau sekadar diputar seperti meteran taksi?

Baca Juga  Bangun Kolaborasi Positif, AJS dan Kapolres Sumenep Sepakat Perkuat Sinergi Informasi Publik

Solar subsidi berasal dari uang negara. Dari pajak rakyat. Dari jerih payah mereka yang membeli bensin nonsubsidi sambil mengelus dada. Namun ironisnya, yang menikmati justru mereka yang paling lihai memelintir aturan.

Solar itu lalu dijual kembali, dicampur, diperdagangkan, bahkan dikirim keluar daerah. Negara rugi, nelayan gigit jari, mafia tersenyum lebar dan jerigen kembali mengantre.

Di negeri ini, jerigen lebih bebas daripada nelayan. Truk lebih berani daripada aparat. Dan kertas rekom lebih dihormati daripada undang-undang.

Maka jangan heran jika mafia solar tumbuh subur. Mereka hidup di ekosistem yang sempurna:

pengawasan longgar, penindakan setengah hati, dan keheningan yang terlalu lama.

Jika kondisi ini terus dibiarkan, jangan salahkan publik bila suatu hari nanti mereka bertanya sinis:

“Yang disubsidi itu solar, atau kejahatannya?”

Karena di negeri solar ini, yang kehabisan bukan cuma BBM tapi juga kepercayaan.

Penulis : Red

Editor : MTAB

Berita Terkait

Sumenep Kepulauan: Mengganti Nama atau Mengganti Nasib?
Negara Tidak Boleh Membiarkan Penilaian Tembakau Hanya Berdasarkan “Insting”
Polresta Sumenep: Pangkat Naik, Pintu Informasi Turun
Dilema Tafsir Kepemimpinan Politik Vs Kepemimpinan Birokrasi
APHT Guluk-Guluk: Di Balik Gedung-Gedung yang Tumbuh, Keadilan Perlahan Layu
Keunggulan Kuliah di Program Studi PGPAUD Universitas PGRI Sumenep dan Peluang Kerja di Masa Depan
Elegi Daun Emas: Menakar Keadilan di Atas Tanah Bragung
Menatap Pendidikan Kepulauan: Catatan Kritis dari Beranda KOPRI Komisariat UNIJA
Berita ini 18 kali dibaca

Berita Terkait

Monday, 3 August 2026 - 22:03

Sumenep Kepulauan: Mengganti Nama atau Mengganti Nasib?

Monday, 27 July 2026 - 20:53

Negara Tidak Boleh Membiarkan Penilaian Tembakau Hanya Berdasarkan “Insting”

Saturday, 18 July 2026 - 11:04

Polresta Sumenep: Pangkat Naik, Pintu Informasi Turun

Thursday, 16 July 2026 - 23:14

Dilema Tafsir Kepemimpinan Politik Vs Kepemimpinan Birokrasi

Wednesday, 8 July 2026 - 10:00

APHT Guluk-Guluk: Di Balik Gedung-Gedung yang Tumbuh, Keadilan Perlahan Layu

Berita Terbaru