SUMENEP, Newsline.id – Ketimpangan pembangunan infrastruktur di wilayah kepulauan kembali mencuat ke permukaan. Kali ini, sorotan tertuju pada kondisi jalan utama di Pulau Paliat, Desa Sauran (Susunan), Kecamatan Sapeken, Kabupaten Sumenep, yang dilaporkan mengalami kerusakan parah selama bertahun-tahun tanpa penanganan signifikan dari pemerintah.
Sebagai wilayah berpenghuni dengan aktivitas sosial dan ekonomi yang terus berjalan, keberadaan jalan yang layak menjadi kebutuhan mendasar bagi masyarakat setempat. Namun, fakta di lapangan menunjukkan sebaliknya. Jalan utama yang menjadi urat nadi mobilitas warga kini dalam kondisi memprihatinkan.
Permukaan jalan dipenuhi lubang, batuan yang mencuat, serta menjadi licin saat hujan turun. Kondisi tersebut tidak hanya menghambat aktivitas masyarakat, tetapi juga meningkatkan risiko kecelakaan, terutama bagi anak-anak yang setiap hari harus menempuh perjalanan menuju sekolah.
Salah satu warga Pulau Paliat, yang enggan disebutkan namanya, mengungkapkan bahwa kerusakan jalan ini sudah berlangsung lama tanpa perbaikan yang memadai.
“Sudah lama rusak, bertahun-tahun. Kalau hujan tambah parah, licin sekali. Anak-anak sekolah sering jatuh,” ujarnya.
Secara fungsional, jalan memiliki peran vital sebagai sarana mobilitas manusia, distribusi barang, serta akses menuju layanan pendidikan dan kesehatan. Ketika kondisi jalan terus dibiarkan rusak, dampaknya meluas tidak hanya pada aspek teknis, tetapi juga sosial dan ekonomi masyarakat.
Minimnya perhatian terhadap perbaikan jalan di Pulau Paliat dinilai mencerminkan lemahnya sistem pemeliharaan infrastruktur yang berkelanjutan, khususnya di wilayah kepulauan. Dalam perspektif tata kelola pemerintahan, kondisi ini mengindikasikan belum optimalnya fungsi pelayanan publik oleh pemerintah daerah maupun pemerintah desa.
Ironisnya, di tengah keterbatasan tersebut, masyarakat justru menunjukkan kepedulian tinggi terhadap lingkungannya. Warga secara swadaya melakukan perbaikan jalan melalui kegiatan gotong royong. Meski demikian, upaya tersebut hanya bersifat sementara dan tidak mampu memberikan solusi jangka panjang.
“Kami sering gotong royong, tambal seadanya. Tapi ya cepat rusak lagi karena bukan perbaikan permanen,” tambah warga lainnya.
Pengamat kebijakan publik menilai bahwa ketergantungan pada swadaya masyarakat tanpa dukungan struktural dari pemerintah berpotensi menimbulkan beban ganda. Di satu sisi, masyarakat harus memenuhi kebutuhan ekonomi sehari-hari, sementara di sisi lain mereka juga harus menanggung biaya perbaikan fasilitas umum.
“Ini tidak sejalan dengan prinsip keadilan sosial. Infrastruktur dasar adalah tanggung jawab negara, bukan dibebankan sepenuhnya kepada masyarakat,” ungkapnya.
Selain berdampak pada mobilitas dan ekonomi, kerusakan jalan juga berimplikasi terhadap kualitas sumber daya manusia. Akses pendidikan yang terhambat serta risiko keselamatan yang tinggi menjadi ancaman nyata bagi generasi muda di wilayah tersebut.
Fenomena ini sekaligus menunjukkan adanya kesenjangan antara perencanaan dan implementasi pembangunan. Dana desa yang sejatinya dapat digunakan untuk perbaikan infrastruktur dasar, dinilai perlu dikelola secara lebih transparan, akuntabel, dan tepat sasaran agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.
Pemerintah daerah diharapkan tidak lagi melakukan perbaikan yang bersifat tambal sulam. Dibutuhkan langkah konkret berupa pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan mempertimbangkan karakteristik geografis wilayah kepulauan.
Selain itu, pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pembangunan juga menjadi hal penting guna memastikan program yang dijalankan tidak hanya bersifat formalitas, tetapi benar-benar menyentuh kebutuhan riil masyarakat.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak pemerintah terkait rencana perbaikan jalan di Pulau Paliat. Upaya konfirmasi masih terus dilakukan oleh redaksi.
Persoalan jalan rusak di Pulau Paliat menjadi gambaran nyata tantangan pembangunan di wilayah kepulauan. Tanpa komitmen yang serius dari pemerintah, pemerataan pembangunan yang selama ini digaungkan berpotensi hanya menjadi wacana tanpa realisasi di lapangan.
Penulis : T2
Editor : MTAB
