SUMENEP, Newsline.id – Sejumlah aktivis pemuda dari Kecamatan Pragaan tengah mempersiapkan langkah hukum dan advokasi untuk mendesak aparat penegak hukum menutup aktivitas galian C yang diduga ilegal di Desa Rombesen. Dalam waktu dekat, surat resmi akan dilayangkan kepada Polres Sumenep, Kepolisian Daerah Jawa Timur (Polda Jatim), serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumenep.
Langkah ini dilakukan menyusul kian maraknya aktivitas pertambangan material yang dinilai merusak lingkungan dan tidak menunjukkan tanda-tanda kepatuhan terhadap regulasi hukum.
“Saya dan teman-teman aktivis Pragaan telah bersepakat untuk bersurat resmi. Kami mendesak agar penambangan yang diduga tidak berizin itu segera ditutup,” ungkap Hasyim Khafani.
Menurutnya, aktivitas galian C di wilayah tersebut bukan hanya tidak transparan dalam aspek legalitas, tetapi juga berpotensi besar melanggar hukum, merusak lingkungan, dan mengancam keselamatan masyarakat sekitar.
“Jika benar tidak mengantongi izin, maka jelas itu melanggar Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba),” tegasnya.
Pasal tersebut berbunyi: “Setiap orang yang melakukan penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak 100 miliar rupiah.”
Surat yang akan dikirimkan aktivis muda Pragaan itu diharapkan menjadi momentum bagi aparat penegak hukum (APH) dan pemerintah untuk menunjukkan keberpihakannya pada penegakan hukum dan keadilan lingkungan.
“Ketika surat kami sudah masuk secara resmi ke Polres Sumenep, Polda Jatim, dan DPRD, kami ingin melihat seberapa serius mereka dalam menegakkan hukum. Ini ujian moral dan integritas bagi mereka,” ujar Hasyim dengan nada tegas.
Para pemuda tersebut juga mengingatkan, jika tidak ada tindakan berarti, maka dugaan keterlibatan oknum di tubuh aparat atau pemerintah dalam praktik pembiaran atau bahkan beking terhadap aktivitas galian ilegal bisa mencuat ke permukaan.
“Jika tidak ada tindakan tegas, kami patut menduga adanya permainan terselubung. Galian C ilegal itu bukan sekadar pelanggaran administratif, tapi kejahatan lingkungan dan ekonomi,” tegasnya.
Aktivis juga mendesak tiga poin penting dalam penanganan kasus ini:
1. Penutupan total aktivitas tambang ilegal di Rombesen, baik sementara maupun permanen, sebelum dokumen legalitas diperlihatkan kepada publik.
2. Penindakan hukum secara pidana dan administratif kepada pelaku usaha yang terbukti melanggar, tanpa tebang pilih.
3. Transparansi dari pihak APH dan pemerintah terkait proses pengawasan dan penindakan kasus pertambangan ilegal di Kabupaten Sumenep.
“Jika aparat tidak mampu bertindak sesuai kewenangan dan hukum, maka publik akan kehilangan kepercayaan terhadap institusi penegak hukum,” tambahnya.
Aktivis berharap Polres Sumenep, Polda Jatim, dan DPRD Sumenep tidak menutup mata. Mereka meminta agar penegakan hukum dilakukan seadil-adilnya, tidak hanya menunggu viral di media sosial atau tekanan publik.
“Sudah saatnya penegakan hukum dilakukan bukan karena viral, tapi karena komitmen menjaga konstitusi dan keselamatan rakyat,” tegas mereka.
Surat resmi yang akan dilayangkan itu menjadi bentuk tekanan moral dan politik terhadap institusi-institusi yang seharusnya menjaga supremasi hukum.
