SUMENEP, Newsline.id – Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Sumenep (BEMSU) menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor DPRD Kabupaten Sumenep, Senin (6/7/2026). Aksi yang mengusung tagline “BBM Langka, Harga Naik, Rakyat Melawan” itu digelar sebagai bentuk protes terhadap kelangkaan dan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi yang dinilai berdampak pada sektor perekonomian masyarakat, khususnya petani, nelayan, dan pelaku UMKM di berbagai wilayah Kabupaten Sumenep.
Dalam aksi tersebut, mahasiswa menyampaikan sejumlah tuntutan kepada pemerintah daerah agar segera mengambil langkah konkret dalam mengatasi persoalan distribusi BBM bersubsidi. Mereka juga meminta adanya transparansi dalam setiap kebijakan yang diambil karena persoalan tersebut dinilai menyangkut kepentingan masyarakat luas.
Presma Universitas Annuqayah, Ubaidillah, dalam orasinya turut menyoroti jargon Pemerintah Kabupaten Sumenep, “Bismillah Melayani”, yang menurutnya tidak sejalan dengan kondisi pelayanan publik yang dirasakan masyarakat saat ini.
“Jargon daripada kabupaten sumenep telah menodai terhadap agama yang mayoritas dianut di kabupaten sumenep yang bunyinya ‘bismilah melayani’. Yang mana di jargon tersebut di awali dengan bismilah sedangkan kinerja dari kepemerintahan sangat bobrok, secara tidak langsung bupati sumenep menggunakan alibi bismilah untuk mengambil hati masyarakat sebaiknya jargon tersebut di revisi menjadi FAUZI TIDAK SIAP MELAYANI,” tegas Ubaidillah dalam orasinya.
Selain mengkritisi slogan pemerintah daerah, mahasiswa juga mendesak pemerintah agar menjelaskan secara terbuka penyebab kelangkaan BBM bersubsidi. Mereka mempertanyakan keberpihakan pemerintah terhadap masyarakat di tengah persoalan distribusi energi yang terus berulang.
Ketua BEMSU sekaligus Koordinator Umum aksi, Salman Farid, menilai persoalan kelangkaan BBM di Kabupaten Sumenep telah berkembang menjadi persoalan yang membutuhkan penanganan serius. Menurutnya, antrean panjang kendaraan di sejumlah SPBU akibat langkanya Pertalite yang terjadi bersamaan dengan kenaikan harga Pertamax telah mendorong masyarakat beralih menggunakan BBM bersubsidi sehingga semakin menambah tekanan terhadap ketersediaan pasokan.
“Sumenep memiliki tantangan geografis yang kompleks karena terdiri dari wilayah daratan dan kepulauan. Namun kondisi itu tidak boleh dijadikan alasan pembenar atas terus berulangnya persoalan kelangkaan BBM yang justru semakin membebani masyarakat,” tegas Salman Farid dalam orasinya.
Salman juga menyoroti lemahnya pengawasan distribusi BBM yang dinilai membuka ruang terhadap praktik penyalahgunaan, mulai dari pembelian menggunakan jerigen, dugaan penimbunan, hingga indikasi keterlibatan mafia BBM di sejumlah SPBU.
Senada dengan itu, Sekretaris Jenderal BEMSU, Hidayatullah, menyampaikan bahwa persoalan yang terjadi tidak hanya berkaitan dengan pasokan, tetapi juga menyangkut tata kelola distribusi BBM bersubsidi. Berdasarkan laporan masyarakat yang diterima mahasiswa, dugaan penyalahgunaan distribusi BBM masih terjadi dengan memanfaatkan surat rekomendasi yang dinilai tidak sesuai dengan ketentuan.
“Mari BPH Migas dan Ombudsman RI turun ke Sumenep. Kami aktivis BEMSU siap mendampingi dan bergerak bersama melihat fakta terjadinya permainan mafia BBM bersubsidi di kabupaten paling ujung ini,” pungkas Hidayatullah mendesak dilakukannya inspeksi mendadak (sidak).
Menanggapi tuntutan tersebut, Ketua DPRD Kabupaten Sumenep, H. Zainal Arifin, menemui massa aksi dan menjelaskan bahwa DPRD bersama pihak perekonomian telah melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah SPBU setelah menerima surat pemberitahuan aksi demonstrasi dari mahasiswa.
“Beberapa hari kemarin, saat surat demontrasi dikirim ke kita, melalui intel polres, kami sudah mengambil langkah dengan pihak perekonomian untuk melakukan sidak di beberapa SPBU. Namun sampai hari ini baru delapan titik, dan di Polsek Ambunten berhasil mengamankan tiga orang yang membawa BBM bersubsidi,” paparnya ke masa aksi.
Zainal mengaku tidak mengetahui perkembangan hasil pemeriksaan terhadap ketiga orang yang diamankan tersebut karena proses penegakan hukum merupakan kewenangan aparat kepolisian. Ia juga menegaskan bahwa kebijakan terkait harga BBM bukan menjadi kewenangan DPRD Kabupaten Sumenep, melainkan pemerintah pusat. Meski demikian, pihaknya mengaku telah menyampaikan aspirasi masyarakat kepada pemerintah pusat.
“Karena saya tidak mengikuti hasil daripada pemeriksaan tersebut, karena Itu bukan tugas kami, itu tugas Polsek Ambunten. Soal kebijakan kenaikan BBM, kami telah berusaha semaksimal mungkin datang ke Jakarta menyuaraka hal yang sama dengan jenengan,” imbuh Zainal.
Sebagai tindak lanjut atas aspirasi yang disampaikan mahasiswa, H. Zainal Arifin menyatakan komitmennya untuk mendorong aparat terkait, untuk menindak tegas setiap bentuk penyelewengan distribusi BBM bersubsidi. Komitmen tersebut dituangkan melalui penandatanganan pakta integritas sebagai bentuk kesepakatan penguatan pengawasan di hadapan massa aksi.
Selain itu, DPRD Kabupaten Sumenep juga menyatakan menerima sejumlah rekomendasi yang disampaikan Aliansi BEMSU, di antaranya penguatan sistem digitalisasi QR Code MyPertamina serta pembentukan Posko Pengawasan Terpadu sebagai upaya meningkatkan pengawasan terhadap distribusi BBM bersubsidi di Kabupaten Sumenep.
Meskipun pakta integritas telah ditandatangani, aksi di Kantor DPRD ini menyisakan catatan kritis ketika Ketua DPRD enggan menanggapi pertanyaan mahasiswa mengenai fenomena panic buying yang melanda masyarakat dan memilih menghindari ruang konfirmasi. Sikap tersebut langsung memicu tanda tanya besar di kalangan Aliansi BEMSU terkait pemahaman mendasar unsur pimpinan dewan terhadap istilah kata serta dinamika krisis energi yang sedang terjadi saat ini. Usai menyampaikan aspirasi di gedung parlemen, ratusan massa aksi tersebut langsung bergeser melanjutkan demonstrasi ke Kantor Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep guna mengawal tuntutan serupa ke pihak eksekutif.
Penulis : Moh. Fairuz Zamzami
Editor : MTAB
Sumber Berita: Newsline.id
