SUMENEP, Newsline.id — Rencana aksi demonstrasi yang akan digelar organisasi Pemuda Demokrasi di depan Mapolres Sumenep, Kamis (22/1/2026), tak pernah benar-benar terwujud. Ketidakhadiran massa di lokasi aksi justru memantik tanda tanya besar di ruang publik, terutama di kalangan aktivis dan pemerhati isu hukum di Kabupaten Sumenep.
Aksi yang sedianya dijadwalkan pukul 13.00 WIB itu sebelumnya mengusung dua isu krusial: desakan penindakan dugaan mafia bahan bakar minyak (BBM) dan penutupan aktivitas tambang galian C ilegal yang dinilai telah lama merusak tata kelola lingkungan dan hukum di ujung timur Pulau Madura.
Dua persoalan tersebut bukan barang baru. Isu mafia BBM dan tambang ilegal selama ini kerap mencuat ke permukaan, namun seolah tak pernah menemukan penyelesaian tuntas. Karena itu, rencana aksi Pemuda Demokrasi sempat menarik perhatian publik.
Namun harapan itu justru berbalik arah. Alih-alih menjadi tekanan moral bagi aparat penegak hukum, gagalnya aksi digelar malah memunculkan spekulasi tentang keseriusan gerakan tersebut.
Sejumlah kalangan menilai, absennya aksi di lapangan menunjukkan lemahnya konsolidasi internal organisasi. Bahkan, muncul anggapan bahwa rencana demonstrasi itu lebih banyak berhenti di tataran wacana dan surat pemberitahuan.
“Kalau isu yang dibawa sebesar itu, seharusnya diimbangi kesiapan yang matang. Ketika aksi tidak jadi digelar tanpa penjelasan yang terang, publik wajar mempertanyakan motif di baliknya,” ujar Aktivis Sumenep (23/1/2026).
Sorotan juga mengarah pada figur Maghfur yang disebut sebagai koordinator lapangan aksi. Sejumlah pihak menilai, narasi yang dibangun sebelumnya terkesan bombastis, namun tidak dibarengi dengan langkah konkret di lapangan.
“Dalam gerakan sosial, konsistensi itu kunci. Pernyataan keras tanpa tindak lanjut justru berpotensi merusak kepercayaan publik terhadap aktivisme itu sendiri,” katanya.
Di tengah kekecewaan publik, beredar pula isu yang lebih sensitif. Pemuda Demokrasi disebut-sebut diduga telah melakukan komunikasi tertentu dengan oknum internal Polres Sumenep menjelang hari pelaksanaan aksi. Meski belum terkonfirmasi kebenarannya, isu tersebut semakin memperkeruh persepsi publik terhadap gerakan yang dibangun.
“Kalau benar ada upaya pengkondisian, itu bukan sekadar aksi yang gagal, tapi persoalan etika gerakan. Aktivisme tidak boleh ditukar dengan kompromi kepentingan,” ujar seorang aktivis senior yang enggan disebutkan namanya.
Hingga berita ini diturunkan, pihak Pemuda Demokrasi maupun Maghfur belum memberikan klarifikasi resmi. Upaya konfirmasi yang dilakukan redaksi juga belum mendapatkan respons.
Ketiadaan penjelasan tersebut membuat publik menunggu, apakah Pemuda Demokrasi akan memberikan jawaban terbuka atas kegagalan aksi ini, atau justru membiarkan tanda tanya itu terus menggantung di ruang publik.
Penulis : T2
Editor : MTAB
