PAMEKASAN, Newsline.id — Eskalasi dugaan skandal moral yang menyeret oknum Ketua Komisi II DPRD Pamekasan berinisial SAF terus memanas. Sejumlah aktivis memastikan bahwa pembongkaran bukti tidak berhenti pada satu temuan, melainkan akan dilakukan secara bertahap untuk membuka pola perilaku oknum wakil rakyat tersebut ke ruang publik.
Hari ini, aktivis Dedy, membeberkan bukti awal berupa tangkapan layar percakapan WhatsApp yang dinilai menunjukkan dorongan birahi dan ajakan personal dari akun yang diduga kuat milik SAF. Percakapan itu memperlihatkan rangkaian pesan bernada intim, ajakan bertemu di malam hari, serta upaya membangun rasa aman kepada lawan bicara.
Menurut Dedy, bukti chat tersebut bukan insiden tunggal, melainkan bagian dari rangkaian komunikasi yang mencerminkan perilaku tidak pantas seorang pejabat publik. Mereka menilai isi pesan telah melampaui batas etika, apalagi dilakukan oleh figur yang seharusnya menjadi teladan moral dan penjaga marwah lembaga legislatif.
“Yang kami buka hari ini baru permukaan. Chatan ini menunjukkan dorongan birahi yang sangat jelas. Bukti lain akan kami sampaikan secara bertahap agar publik bisa menilai secara utuh pola kelakuan yang bersangkutan,” ujar salah satu aktivis kepada wartawan.
Aktivis menegaskan bahwa publik perlu melihat kasus ini sebagai pola perilaku, bukan sekadar kesalahan komunikasi. Percakapan yang beredar dinilai memiliki kesamaan dengan keterangan saksi sebelumnya, sehingga memunculkan dugaan kuat adanya kecenderungan berulang dalam pendekatan personal SAF terhadap perempuan.
“Kalau ini berdiri sendiri, mungkin bisa dianggap khilaf. Tapi ketika chat, kesaksian, dan konteksnya saling menguatkan, maka ini sudah masuk wilayah dugaan pelanggaran etik serius,” tambahnya.
Munculnya bukti chat hari ini membuat Badan Kehormatan (BK) DPRD Pamekasan kembali menjadi sorotan. Aktivis mendesak BK agar tidak menunda proses klarifikasi, memanggil SAF secara terbuka, dan menjelaskan ke publik langkah konkret yang akan diambil.
Menurut mereka, sikap pasif atau lamban hanya akan memperdalam krisis kepercayaan masyarakat terhadap lembaga legislatif. “BK jangan jadi tameng. Ini menyangkut kehormatan lembaga,” tegas aktivis.
Hingga berita ini diterbitkan, SAF belum memberikan tanggapan resmi. Upaya konfirmasi redaksi melalui pesan singkat dan sambungan telepon belum memperoleh respons. Sikap bungkam tersebut dinilai memperbesar kecurigaan publik dan menambah tekanan moral.
Redaksi menegaskan bahwa pemberitaan ini disusun berdasarkan informasi dan bukti yang diterima, dengan tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah. Namun, publik menilai jabatan publik tidak boleh menjadi ruang aman untuk perilaku birahi yang merendahkan etika dan martabat wakil rakyat.
Aktivis memastikan, pembongkaran bukti akan terus berlanjut hingga seluruh fakta terungkap dan ada pertanggungjawaban yang jelas, baik secara etik maupun hukum.
Penulis : Red
Editor : R IE Q
