SUMENEP, Newsline.id — Posisi Direktur PT Wira Usaha Sumekar (WUS), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kabupaten Sumenep, kembali menjadi sorotan publik. Kali ini, perhatian tertuju pada latar belakang pendidikan Direktur PT WUS, Zainul Ubbadi, yang dinilai tidak linier dengan kebutuhan pengelolaan perusahaan daerah berbasis bisnis dan migas.
Berdasarkan penelusuran sejumlah kalangan, Zainul Ubbadi diketahui memiliki latar pendidikan pesantren serta gelar Magister Pendidikan. Kondisi ini memunculkan pertanyaan serius terkait kompetensi manajerial dan ekonomi dalam memimpin BUMD yang mengelola sektor strategis, khususnya kerja sama migas dan penerimaan daerah dari Dana Bagi Hasil (DBH).
Aktivis Zainul menilai, BUMD sekelas PT WUS seharusnya dipimpin oleh figur yang memiliki keahlian di bidang ekonomi, manajemen perusahaan, atau tata kelola bisnis energi. Hal tersebut dinilai penting agar perusahaan daerah mampu berkembang, memberikan kontribusi nyata bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.
Isu ini menguat pasca aksi unjuk rasa mahasiswa di depan Kantor Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) beberapa hari lalu. Dalam aksi tersebut, massa menuntut keterbukaan informasi terkait pengelolaan DBH Migas dan pembagian dividen yang diterima daerah. Sikap pimpinan PT WUS saat merespons aksi tersebut turut menuai kritik karena dinilai kurang komunikatif dan tidak mencerminkan etika pejabat publik.
“BUMD bukan perusahaan pribadi. Ia dikelola atas nama rakyat. Maka transparansi dan sikap terbuka adalah kewajiban,” ujar salah satu perwakilan mahasiswa dalam orasinya.
Di sisi lain, Zainul juga mulai mempertanyakan peran Pemerintah Kabupaten Sumenep sebagai pemilik saham utama PT WUS. Bupati Sumenep, Achmad Fauzi Wongsojudo, didesak untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja dan kepemimpinan direksi PT WUS, terutama menyangkut tata kelola keuangan, kontribusi dividen, serta kejelasan pemanfaatan DBH Migas.
Pertanyaan publik semakin menguat ketika manfaat keberadaan industri migas di wilayah kepulauan Sumenep dinilai belum dirasakan secara signifikan oleh masyarakat. Bahkan, pada saat terjadi bencana alam seperti gempa beberapa bulan lalu, masyarakat menilai tidak terlihat peran nyata dari sektor migas dalam upaya pemulihan daerah.
Aktivis menilai, tanpa keterbukaan dan evaluasi serius, kepercayaan publik terhadap BUMD akan terus menurun. Mereka meminta agar PT WUS membuka data kerja sama migas, laporan dividen daerah, serta kontribusi nyata perusahaan terhadap pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Sumenep.
Hingga berita ini diturunkan, pihak PT WUS belum memberikan keterangan resmi terkait tuntutan transparansi dan sorotan atas latar belakang pendidikan direkturnya.
Penulis : T2
Editor : R IE Q
