SUMENEP, Newsline.id – Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kabupaten Sumenep, Chainur Rasyid, menghadiri Rapat Koordinasi Percepatan Pelaksanaan Program Pembangunan Pertanian Tahun Anggaran 2026 yang digelar di Kementerian Pertanian Republik Indonesia, Selasa (24/2/2026).
Kehadiran Chainur dalam forum nasional tersebut menjadi bagian dari upaya Pemerintah Kabupaten Sumenep memastikan arah kebijakan pertanian daerah tetap sejalan dengan program strategis pemerintah pusat.
Dalam keterangannya, Chainur menyebutkan bahwa rapat koordinasi itu membahas penguatan ketahanan pangan nasional melalui sinergi lintas sektor dan lintas pemerintahan. Menurutnya, keberhasilan pembangunan pertanian tidak bisa dilakukan secara terpisah antara pusat dan daerah.
“Program ketahanan pangan harus berjalan terpadu. Tidak cukup hanya mengandalkan anggaran, tetapi juga kesiapan sistem, data, dan sumber daya manusia,” ujarnya.
Ia menjelaskan, salah satu fokus pembahasan adalah optimalisasi penggunaan dana desa untuk mendukung sektor pangan, termasuk pengembangan Pekarangan Pangan Lestari (P2L), budidaya pertanian dan perikanan, serta penguatan lumbung pangan desa.
Bagi Kabupaten Sumenep yang memiliki karakter wilayah daratan dan kepulauan, tantangan pembangunan pertanian dinilai cukup kompleks. Karena itu, kata Chainur, diperlukan pendekatan berbasis potensi lokal agar program benar-benar tepat sasaran.
“Setiap daerah memiliki kondisi berbeda. Di Sumenep, ada wilayah yang kuat di komoditas perkebunan, ada juga yang potensial di sektor hortikultura dan perikanan. Itu harus dipetakan dengan akurat,” jelasnya.
DKPP Sumenep, lanjut dia, akan melakukan pembenahan data pertanian sebagai langkah awal menyongsong program 2026. Validasi data luas tanam, produksi, hingga kebutuhan sarana produksi menjadi prioritas agar intervensi kebijakan lebih presisi.
Selain itu, penguatan kapasitas penyuluh pertanian juga menjadi perhatian serius. Menurutnya, penyuluh memegang peran strategis dalam memastikan informasi program pemerintah dapat dipahami dan diterapkan oleh petani.
“Penyuluh adalah garda terdepan. Mereka yang bersentuhan langsung dengan petani. Jadi kompetensinya harus terus ditingkatkan,” katanya.
Dalam rakor tersebut juga dibahas pentingnya hilirisasi komoditas unggulan daerah. Sejumlah komoditas seperti kelapa, tebu, kopi, kakao, dan mente didorong tidak hanya berhenti pada produksi bahan mentah, melainkan diolah menjadi produk bernilai tambah.
Chainur menilai hilirisasi menjadi peluang besar untuk meningkatkan pendapatan petani sekaligus memperkuat daya saing produk lokal.
“Kalau hanya menjual bahan mentah, nilai ekonominya terbatas. Tapi kalau sudah diolah, peluang pasarnya lebih luas dan harga jualnya lebih baik,” tuturnya.
Tak hanya itu, pemanfaatan teknologi pertanian modern juga menjadi bagian dari strategi percepatan. Adaptasi terhadap perubahan iklim, efisiensi penggunaan pupuk, hingga digitalisasi sistem pertanian menjadi tantangan yang harus dijawab.
“Pertanian ke depan harus berbasis teknologi dan data. Kita tidak bisa lagi menggunakan pola lama jika ingin hasilnya maksimal,” tegasnya.
Sebagai tindak lanjut hasil rakor, DKPP Sumenep akan menyusun rencana aksi daerah yang menitikberatkan pada peningkatan produktivitas, penguatan kelembagaan petani, serta optimalisasi sarana dan prasarana pertanian.
Chainur berharap, dengan sinergi yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah, target swasembada pangan nasional dapat terwujud dan berdampak langsung pada kesejahteraan petani di Kabupaten Sumenep.
“Tujuan akhirnya sederhana, petani sejahtera dan pangan kita kuat. Itu yang terus kami upayakan,” pungkasnya.
Penulis : T2
Editor : MTAB
