SUMENEP – Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Sumenep menyoroti rendahnya realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025 yang hingga awal Agustus baru mencapai 44 persen. Kondisi ini dinilai sebagai indikasi lambatnya kinerja organisasi perangkat daerah (OPD) dalam merealisasikan program kerja yang sudah direncanakan.
Anggota Banggar DPRD Sumenep, Akhmadi Yasid dari Fraksi PKB, mengungkapkan bahwa kekuatan APBD Sumenep tahun 2025 sebesar Rp 2,6 triliun. Angka ini lebih rendah dibanding APBD 2024 yang mencapai Rp 2,8 triliun. Namun, yang lebih memprihatinkan adalah serapan anggaran yang minim hingga memasuki semester kedua.
“Data per 6 Agustus 2025 menunjukkan realisasi anggaran baru Rp 1,1 triliun atau sekitar 44 persen. Padahal ini sudah memasuki bulan Agustus, artinya tinggal empat bulan lagi menuju akhir tahun,” ungkap Akhmadi, Rabu (6/8/2025).
Menurutnya, pada periode ini seharusnya serapan anggaran sudah berada di atas 50 persen agar perputaran dana berjalan sesuai harapan dan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat.
“Ironisnya lagi, belanja modal yang justru menjadi motor penggerak ekonomi hanya terealisasi 17 persen dari total Rp 139 miliar. Hingga saat ini baru terealisasi Rp 24 miliar,” imbuhnya.
Belanja modal, kata Akhmadi, memiliki peran vital karena mendorong konsumsi dan berdampak langsung kepada masyarakat, khususnya melalui pembangunan infrastruktur dan fasilitas publik.
“Kalau belanja modal saja rendah, jelas ini menunjukkan ada perlambatan kinerja OPD. Padahal kita berharap program pembangunan bisa segera dirasakan masyarakat,” tegasnya.
Banggar meminta Bupati Sumenep agar menekan jajarannya bekerja lebih keras untuk memaksimalkan serapan APBD.
“Semakin tinggi realisasi anggaran, semakin cepat perputaran ekonomi di masyarakat. Ini akan berdampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan,” pungkas Akhmadi.
