SUMENEP, Newsline.id — Kunjungan anggota DPRD Kabupaten Sumenep dari Fraksi NasDem, Ahmad Juhairi, ke wilayah kepulauan kembali menegaskan sejumlah persoalan klasik yang hingga kini belum sepenuhnya teratasi. Dalam agenda serap aspirasi di Pulau Masalembu, Selasa (17/3), berbagai keluhan masyarakat mengemuka, mulai dari keterbatasan listrik hingga maraknya peredaran narkoba.
Kehadiran legislator tersebut disambut antusias warga yang selama ini merasa akses terhadap pembangunan masih tertinggal dibanding wilayah daratan. Forum dialog yang digelar menjadi ruang terbuka bagi masyarakat untuk menyampaikan langsung kebutuhan dan harapan mereka.
Ahmad Juhairi menegaskan bahwa kegiatan turun ke daerah pemilihan bukan sekadar agenda formal, melainkan bagian penting dari tanggung jawab politik untuk memastikan suara masyarakat benar-benar terakomodasi dalam kebijakan pemerintah daerah.
“Reses ini bukan hanya seremonial. Ini ruang bagi kami untuk mendengar langsung apa yang menjadi kebutuhan mendesak masyarakat,” kata Juhairi di hadapan warga.
Dalam pertemuan tersebut, isu ketersediaan listrik menjadi salah satu yang paling dominan disampaikan warga. Mereka berharap rencana pembangunan jaringan listrik oleh PLN dapat segera direalisasikan agar aktivitas ekonomi dan pendidikan tidak terus terhambat.
Selain itu, masyarakat juga mengusulkan pembangunan pos keamanan laut guna mengantisipasi berbagai potensi gangguan keamanan di wilayah perairan. Infrastruktur jalan yang belum memadai turut menjadi sorotan, mengingat kondisi tersebut sangat mempengaruhi mobilitas warga di pulau.
Tak hanya persoalan fisik, warga juga menyinggung maraknya peredaran narkoba yang dinilai mulai merambah wilayah kepulauan. Mereka meminta adanya langkah konkret dari pemerintah dan aparat penegak hukum untuk melakukan penindakan serius.
Menanggapi hal tersebut, Juhairi menyatakan komitmennya untuk membawa seluruh aspirasi masyarakat ke tingkat pembahasan legislatif agar dapat ditindaklanjuti menjadi program prioritas.
“Semua masukan ini akan kami kawal dan perjuangkan dalam forum resmi DPRD, termasuk dalam rapat paripurna, agar menjadi perhatian pemerintah daerah,” tegasnya.
Ia juga menyoroti masih lebarnya kesenjangan pembangunan antara wilayah daratan dan kepulauan di Kabupaten Sumenep. Menurutnya, kondisi tersebut tidak boleh terus dibiarkan karena berpotensi memperdalam ketimpangan sosial dan ekonomi.
“Pemerataan pembangunan harus menjadi komitmen bersama. Wilayah kepulauan tidak boleh terus berada di posisi tertinggal,” ujarnya.
Juhairi berharap, melalui hasil reses ini, pemerintah daerah dapat segera mengambil langkah konkret dalam mempercepat pembangunan di wilayah kepulauan, khususnya dalam hal penyediaan listrik dan infrastruktur dasar.
Menurutnya, tanpa perhatian serius, masyarakat kepulauan akan terus menghadapi keterbatasan yang sama dari tahun ke tahun. Oleh karena itu, ia menegaskan akan terus mengawal setiap aspirasi hingga benar-benar terealisasi di lapangan.
“Kami tidak ingin aspirasi ini berhenti di atas kertas. Harus ada realisasi nyata agar masyarakat bisa merasakan langsung manfaatnya,” pungkasnya.
Penulis : T2
Editor : MTAB
