Oleh: Moch Thoriqil Akmal
OPINI, Newsline.id – Di Kabupaten Sumenep, nama BPRS Bhakti Sumekar sering disebut sebagai salah satu BUMD yang paling “sehat”. Setiap kali ada pembahasan soal perusahaan daerah yang bermasalah, nama bank ini hampir selalu dijadikan contoh keberhasilan. Laba ada, aset tumbuh, penghargaan datang silih berganti. Semuanya terdengar indah.
Namun pertanyaannya sederhana: sehat menurut siapa?
Kalau sehat hanya di atas kertas, mungkin banyak yang bisa mendapat predikat serupa. Yang lebih penting adalah apakah kesehatan itu benar-benar dirasakan masyarakat luas atau hanya berputar di lingkaran yang itu-itu saja.
BUMD sejatinya bukan perusahaan swasta murni yang hanya mengejar keuntungan. Ia lahir dari uang rakyat. Modalnya berasal dari APBD yang juga bersumber dari pajak dan berbagai penerimaan daerah. Karena itu, keberadaannya harus memberi manfaat nyata bagi masyarakat.
Sayangnya, di tengah berbagai pujian terhadap kinerja BPRS Bhakti Sumekar, masih terdengar keluhan dari masyarakat kecil yang merasa akses pembiayaan belum sepenuhnya berpihak kepada mereka.
Di warung kopi, di pasar, hingga di pelosok desa, sering muncul cerita yang sama. Ketika masyarakat kecil mengajukan pembiayaan, prosesnya terasa panjang, berbelit, dan penuh persyaratan. Namun ketika yang datang adalah orang-orang yang memiliki kedekatan dengan penguasa, tokoh berpengaruh, atau mereka yang punya akses ke lingkaran elite, urusan bisa terasa jauh lebih mudah.
Benar atau tidak persepsi itu, manajemen bank wajib menjawabnya dengan transparansi. Sebab dalam dunia perbankan, kepercayaan adalah segalanya.
Yang lebih mengkhawatirkan lagi adalah isu mengenai kredit atau pembiayaan bermasalah yang selama ini kerap menjadi bisik-bisik publik. Banyak masyarakat mempertanyakan mengapa ada sejumlah nasabah tertentu yang seolah mendapat perlakuan istimewa ketika mengalami tunggakan.
Jangan sampai muncul kesan bahwa rakyat kecil ditagih sampai ke ujung gang, sementara mereka yang memiliki kedekatan dengan kekuasaan justru mendapat karpet merah dan toleransi tanpa batas.
Kalau kondisi seperti itu terjadi, maka yang sakit bukan laporan keuangannya, melainkan rasa keadilan masyarakat.
Predikat bank sehat seharusnya tidak hanya diukur dari angka laba, rasio keuangan, atau penghargaan yang dipajang di ruang rapat. Predikat sehat juga harus tercermin dari tata kelola yang bersih, transparan, dan bebas dari praktik-praktik yang menguntungkan kelompok tertentu.
Publik tentu tidak berharap BPRS Bhakti Sumekar bernasib seperti sejumlah BUMD lain yang akhirnya menjadi beban daerah. Justru karena dianggap sebagai BUMD terbaik, standar yang diberikan masyarakat juga jauh lebih tinggi.
Masyarakat ingin melihat bank daerah yang benar-benar berpihak kepada pelaku UMKM, nelayan, petani, pedagang kecil, dan kelompok ekonomi produktif lainnya. Bukan bank yang hanya ramah kepada mereka yang memiliki jabatan, kekuasaan, atau hubungan kedekatan tertentu.
Karena sesungguhnya yang paling berbahaya bagi sebuah lembaga bukanlah kerugian finansial. Yang paling berbahaya adalah ketika kepercayaan publik mulai terkikis sedikit demi sedikit.
Jika suatu hari masyarakat merasa bahwa akses permodalan hanya milik kelompok tertentu, sementara rakyat biasa harus berjuang lebih keras untuk mendapatkan pelayanan yang sama, maka predikat “bank sehat” hanya akan menjadi slogan yang dipasang di baliho dan laporan tahunan.
Sudah saatnya BPRS Bhakti Sumekar tidak hanya bangga dengan angka-angka keberhasilan. Yang jauh lebih penting adalah membuktikan bahwa setiap rupiah penyertaan modal daerah benar-benar kembali kepada masyarakat dalam bentuk pelayanan yang adil, akses pembiayaan yang merata, dan tata kelola yang transparan.
Sebab pada akhirnya, rakyat tidak bisa makan penghargaan. Rakyat tidak bisa membangun usaha dengan sertifikat prestasi. Yang dibutuhkan masyarakat adalah keadilan, kesempatan, dan keberpihakan yang nyata.
Kalau itu bisa diwujudkan, maka BPRS Bhakti Sumekar pantas disebut sehat.
Tetapi kalau yang sehat hanya laporan keuangannya sementara keadilan akses pembiayaan masih dipertanyakan, mungkin yang perlu diperiksa bukan hanya neraca banknya, melainkan juga nurani para pengelolanya.
Penulis : MTAB
Editor : Red
