PAMEKASAN, Newsline.id — Tekanan publik terhadap dugaan pesta minuman keras dan konsumsi obat-obatan terlarang di gudang rokok ilegal yang menyeret oknum Ketua Komisi II DPRD Pamekasan berinisial SAF kian memanas. Sejumlah aktivis dan organisasi taktis kini secara terbuka mendesak Partai Bulan Bintang (PBB) tingkat pusat agar tidak berdiam diri dan segera mengambil langkah tegas terhadap kadernya yang diduga terlibat tindakan amoral dan pelanggaran hukum berlapis.
Desakan ini muncul setelah dua perempuan berinisial EV dan IN kembali menegaskan keterangan mereka terkait dugaan pesta miras dan konsumsi obat terlarang di gudang produksi rokok tanpa pita cukai. Aktivis menilai, rangkaian pengakuan saksi, pola ajakan, serta dugaan pemanfaatan fasilitas ilegal telah melampaui isu etik dan masuk ke wilayah pidana serius.
“Ini bukan sekadar pelanggaran moral. Ada dugaan tindak pidana, ada saksi, ada bukti. PBB pusat harus menunjukkan komitmen moral-politik dengan menindak kadernya. Jangan lindungi perilaku amoral,” tegas salah aktivis.
Aktivis memastikan dalam waktu dekat akan menyerahkan paket bukti ke Badan Kehormatan DPRD dan aparat penegak hukum, mulai dari tangkapan layar percakapan ajakan, rekaman komunikasi, keterangan saksi, hingga indikasi waktu dan lokasi kejadian. Mereka mendesak Polres Pamekasan untuk segera menaikkan status penanganan perkara secara transparan dan akuntabel.
Sorotan tajam juga diarahkan ke PBB pusat. Menurut aktivis, sebagai partai pengusung, PBB tidak cukup hanya menunggu proses hukum berjalan, tetapi wajib melakukan langkah etik internal, termasuk pemeriksaan kader dan sanksi organisasi bila diperlukan.
“Partai harus jadi teladan. Jika pusat diam, publik akan menilai partai turut membiarkan degradasi moral pejabatnya,” ujar aktivis Dedy.
Posisi SAF sebagai pejabat publik dinilai memperberat konsekuensi etik. Aktivis mengingatkan, pembiaran berlarut akan berdampak langsung pada kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif dan partai politik.
Selain mendorong proses pidana, mereka menuntut klarifikasi terbuka dari DPRD, Badan Kehormatan, dan PBB pusat agar tidak ada ruang abu-abu di hadapan publik.
“Diam adalah bentuk pengingkaran tanggung jawab,” tegas Dedy.
Hingga berita ini diterbitkan, SAF belum memberikan pernyataan resmi. Upaya konfirmasi kepada pimpinan DPRD setempat dan struktur PBB daerah masih belum membuahkan jawaban terbuka. Publik Pamekasan kini menanti langkah konkret: penegakan hukum oleh aparat dan tindakan tegas PBB pusat terhadap kader yang diduga mencoreng etika dan hukum.
Kasus ini akan terus dipantau. Aktivis memastikan pelaporan resmi segera dilakukan demi memastikan kepastian hukum dan penegakan etika tanpa pandang bulu terhadap pejabat publik.
Penulis : Red
Editor : R IE Q
