SUMENEP, Newsline.id – Polemik dugaan ketidakadilan dalam proses pengambilan ijazah di lingkungan Universitas Bahaudin Mudhary kembali memanas. Kali ini, dua mahasiswa berinisial F dan W mengaku dapat mengambil ijazah mereka meskipun masih memiliki tanggungan administrasi kepada kampus.
Pengakuan tersebut disampaikan secara detail kepada redaksi dan semakin memperkuat dugaan publik bahwa terdapat perlakuan berbeda terhadap mahasiswa tertentu dalam pelayanan akademik di kampus tersebut.
Menurut keterangan keduanya, proses pengambilan ijazah tetap dapat dilakukan karena adanya komunikasi yang baik dengan pihak internal kampus, termasuk disebut-sebut memiliki kedekatan dengan rektor.
“Saya masih ada tanggungan waktu itu, tapi tetap bisa ambil ijazah karena komunikasi baik,” ujar salah satu mahasiswa kepada redaksi.
Mahasiswa lainnya juga menyampaikan pengakuan serupa. Ia mengaku tidak mengalami kendala berarti saat proses pengambilan ijazah meskipun administrasinya belum sepenuhnya tuntas.
Pengakuan dua mahasiswa tersebut kini menjadi sorotan publik lantaran bertolak belakang dengan keterangan sejumlah mahasiswa lain yang mengaku ijazahnya ditahan karena alasan administrasi.
Kondisi itu memunculkan dugaan adanya standar pelayanan yang tidak diterapkan secara sama kepada seluruh mahasiswa. Publik mulai mempertanyakan apakah kebijakan kampus benar-benar berbasis aturan, atau justru dipengaruhi kedekatan komunikasi dengan pimpinan kampus.
Ironisnya, hingga kini pihak rektorat belum memberikan klarifikasi langsung kepada redaksi terkait berbagai pengakuan mahasiswa tersebut. Sikap bungkam itu justru memunculkan spekulasi baru di tengah masyarakat.
Beberapa kalangan menilai, apabila memang seluruh kebijakan telah berjalan sesuai aturan, pihak kampus seharusnya tidak perlu menghindari ruang klarifikasi terbuka kepada publik.
“Kalau ada mahasiswa yang masih punya tanggungan tapi bisa ambil ijazah, sementara yang lain tidak bisa, tentu publik bertanya-tanya. Kampus harus menjelaskan dasar kebijakannya,” ujar salah satu aktivis pendidikan di Sumenep.
Polemik ini kini berkembang bukan hanya soal administrasi kampus, tetapi juga menyangkut kepercayaan publik terhadap integritas lembaga pendidikan tinggi. Banyak pihak meminta agar kampus membuka mekanisme pengambilan ijazah secara transparan agar tidak muncul dugaan diskriminasi pelayanan.
Di media sosial, perbincangan terkait dugaan pilih kasih dalam pelayanan akademik juga terus ramai diperbincangkan. Sejumlah netizen meminta pihak kampus menghentikan praktik yang dianggap dapat mencederai rasa keadilan mahasiswa.
Sementara itu, publik masih menunggu keberanian pihak rektorat untuk memberikan penjelasan terbuka terkait pengakuan dua mahasiswa tersebut. Sebab dalam dunia pendidikan, transparansi dan kesetaraan pelayanan dinilai menjadi prinsip utama yang tidak boleh dibedakan berdasarkan kedekatan ataupun relasi personal.
Penulis : T2
Editor : MTAB
Sumber Berita: Newsline.id
