SUMENEP, Newsline.id – Upaya Pemerintah Kabupaten Sumenep dalam menekan angka kemiskinan menunjukkan hasil yang menggembirakan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2025, persentase penduduk miskin di Kabupaten Sumenep turun menjadi 17,02 persen atau sekitar 188,48 ribu jiwa, dibanding tahun sebelumnya yang mencapai 17,78 persen atau sekitar 196,42 ribu jiwa.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Sumenep, Dr. Ir. Arif Firmanto, menegaskan bahwa capaian tersebut bukan hasil kebetulan, melainkan buah dari kerja kolaboratif lintas sektor dan implementasi strategi nasional yang diadaptasi sesuai karakter daerah.
“Penurunan angka kemiskinan ini merupakan hasil dari konsistensi pelaksanaan Strategi Nasional Pengentasan Kemiskinan, yang kami jalankan secara terintegrasi di seluruh OPD dan wilayah,” ujar Arif.
Menurut Arif, ada tiga pilar utama yang menopang keberhasilan penurunan angka kemiskinan tersebut, yakni mengurangi beban pengeluaran masyarakat, meningkatkan pendapatan masyarakat, serta mengurangi kantong-kantong kemiskinan di wilayah tertinggal.
Dari sisi pengeluaran, pemerintah daerah memperkuat bantuan sosial seperti Program Sembako, Program Keluarga Harapan (PKH), dan beasiswa bagi siswa miskin. Selain itu, jaminan kesehatan melalui Universal Health Coverage (UHC) dan BPJS Ketenagakerjaan turut memperluas perlindungan sosial masyarakat berpenghasilan rendah.
“Kami juga melakukan intervensi spesifik seperti program makanan tambahan untuk balita stunting dan pemberdayaan keluarga melalui Sekolah Orang Tua Hebat. Semua ini diarahkan agar kemiskinan tidak diwariskan dari generasi ke generasi,” jelas Arif.
Dalam aspek peningkatan pendapatan, Pemkab Sumenep fokus pada pemberdayaan sektor ekonomi produktif berbasis lokal. Program padat karya infrastruktur menjadi salah satu unggulan karena mampu menyerap tenaga kerja secara langsung di desa-desa.
Selain itu, pelatihan keterampilan kerja, fasilitasi wirausaha muda, dan penyelenggaraan job fair turut dilakukan agar masyarakat memiliki kesempatan ekonomi yang lebih luas.
“Melalui KUR dan dukungan BUMDes, kami ingin masyarakat tidak hanya menjadi penerima bantuan, tapi juga pelaku ekonomi yang mandiri,” imbuhnya.
Upaya penurunan kemiskinan juga diarahkan ke wilayah-wilayah yang selama ini tertinggal, terutama di kepulauan. Pemerintah memaksimalkan dana desa untuk pengembangan usaha produktif, pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan, serta peningkatan akses air bersih dan sanitasi.
“Pendekatan spasial kami lakukan untuk memastikan tidak ada wilayah yang tertinggal. Pembangunan harus menjangkau daratan dan kepulauan,” tegas Arif.
Lebih lanjut, Pemkab Sumenep kini tengah menyusun Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) 2025–2029 sebagai panduan jangka menengah. Rencana tersebut disusun dengan dukungan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), sistem data terpadu yang digunakan untuk memastikan setiap program tepat sasaran.
“Kami tidak ingin ada tumpang tindih data dan program. DTSEN akan menjadi dasar pengambilan kebijakan agar intervensi bisa lebih efektif dan berkelanjutan,” pungkas Arif.
Penurunan angka kemiskinan ini memberi sinyal positif terhadap arah pembangunan Kabupaten Sumenep. Meski begitu, pemerintah mengakui masih ada pekerjaan rumah besar, terutama dalam mempersempit kesenjangan antarwilayah dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat kepulauan yang masih rentan secara ekonomi dan sosial.
Penulis : T2
Editor : R IE Q
