SUMENEP, Newsline.id — Aliansi BEM Sumenep bersama Koalisi Masyarakat Sipil menggelar aksi mimbar rakyat di Taman Bunga Sumenep, Minggu (21/6/2026). Kegiatan tersebut menjadi wadah penyampaian aspirasi masyarakat terhadap sejumlah kebijakan pemerintah yang dinilai berdampak langsung terhadap kehidupan rakyat.
Aksi berlangsung dengan berbagai penampilan, mulai dari stand up comedy, pembacaan puisi, hingga orasi politik dari perwakilan mahasiswa dan masyarakat sipil. Sejumlah isu nasional maupun daerah turut menjadi sorotan, di antaranya program Makan Bergizi Gratis (MBG), kenaikan harga BBM, pelemahan nilai tukar rupiah, kerusakan lingkungan, hingga isu supremasi sipil.
Koordinator Aliansi BEM Sumenep, M. Salman Farid, dalam orasinya menyoroti persoalan kelangkaan dan antrean BBM yang belakangan terjadi di Kabupaten Sumenep. Menurutnya, pemerintah pusat maupun daerah harus segera mengambil langkah konkret agar masyarakat tidak terus mengalami kesulitan memperoleh bahan bakar.
“Pak Prabowo, Bu Khofifah dan Pak Fauzi harus segera mengatasi permasalahan BBM yang sekarang terjadi antrean dimana-mana khususnya di Kab. Sumenep,” tegas Salman di hadapan peserta aksi.
Ia juga menilai kondisi tersebut tidak sebanding dengan kontribusi sumber daya alam yang selama ini diberikan Kabupaten Sumenep kepada negara, khususnya sektor migas.
“Kab. Sumenep sangat kaya akan gas alamnya, tetapi itu tidak sebanding dengan apa yang diterima oleh masyarakat Sumenep karena kenaikan BBM ini,” lanjutnya.
Sementara itu, perwakilan Koalisi Masyarakat Sipil Sumenep, Zamrud Khan, yang juga berprofesi sebagai praktisi hukum, menyoroti persoalan penegakan hukum dan posisi aparat keamanan dalam jabatan sipil.
Menurutnya, prinsip supremasi sipil harus tetap dijaga agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan antara institusi sipil dan aparat keamanan.
“Seharusnya Polri dan TNI bukan ranahnya duduk di beberapa jabatan sipil,” ujarnya dalam orasi.
Di akhir kegiatan, massa aksi membacakan sejumlah tuntutan kepada pemerintah pusat. Di antaranya mendesak penurunan harga BBM, perbaikan tata kelola ekonomi nasional, penghentian kebijakan yang dinilai tidak efektif, reformasi hukum, penghentian deforestasi, hingga penguatan transparansi dalam pengelolaan sumber daya alam.
Aliansi BEM Sumenep dan Koalisi Masyarakat Sipil juga menuntut keterbukaan data terkait distribusi dan stok BBM jenis Pertalite di Kabupaten Sumenep. Selain itu, mereka meminta evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang ada di daerah.
Tak hanya itu, massa aksi juga mendesak pemerintah daerah, pemerintah pusat, dan perusahaan yang melakukan eksploitasi sumber daya alam di Kabupaten Sumenep agar memastikan manfaat ekonomi benar-benar dirasakan oleh masyarakat setempat.
Dalam tuntutan lainnya, mereka meminta adanya akuntabilitas dan transparansi terkait pengadaan lahan Markas Batalyon di wilayah Parsanga, Kabupaten Sumenep.
Melalui aksi mimbar rakyat tersebut, Aliansi BEM Sumenep dan Koalisi Masyarakat Sipil berharap berbagai aspirasi yang disampaikan dapat menjadi perhatian pemerintah demi terwujudnya kebijakan yang lebih berpihak kepada kepentingan masyarakat luas.
Penulis : Moh. Fairuz Zamzami
Editor : MTAB
Sumber Berita: Newsline.id
