PAMEKASAN, Newsline.id — Eskalasi kasus dugaan pesta minuman keras dan obat-obatan terlarang di gudang rokok ilegal yang menyeret oknum Ketua Komisi II DPRD Pamekasan berinisial SAF kian memasuki fase krusial. Sejumlah aktivis dan berbagai organisasi taktis menyatakan siap membawa bukti-bukti tambahan ke BK DPRD Pamekasan dan aparat penegak hukum demi memastikan adanya kejelasan hukum sekaligus penegakan sanksi etik terhadap pejabat publik.
Pernyataan ini muncul menyusul pengakuan dua perempuan berinisial EV dan IN yang membenarkan rangkaian dugaan pesta miras dan konsumsi obat-obatan terlarang di gudang produksi rokok tanpa pita cukai. Aktivis menilai, keterangan saksi kini telah melampaui isu moral dan masuk ke ranah dugaan tindak pidana berlapis.
“Ini bukan lagi gosip. Ada saksi, ada pola, dan ada dugaan penyalahgunaan kekuasaan. Kami akan serahkan bukti dan meminta proses hukum berjalan transparan,” tegas salah satu koordinator aktivis dalam keterangannya.
Menurut aktivis, bukti yang akan dibawa mencakup, bukti chatan ajakan, rekaman percakapan, keterangan saksi, serta indikasi lokasi dan waktu kejadian yang dinilai cukup untuk membuka penyelidikan resmi. Mereka mendesak Polres Pamekasan agar segera menindaklanjuti laporan dengan langkah penyidikan yang terukur dan akuntabel.
Aktivis juga menyoroti posisi SAF sebagai pejabat publik dari Partai PBB, yang dinilai seharusnya menjunjung tinggi etika dan integritas.
“Jika dugaan ini dibiarkan tanpa kejelasan, kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif akan runtuh,” tambahnya.
Selain proses pidana, organisasi taktis mendorong mekanisme sanksi etik melalui alat kelengkapan dewan dan partai politik terkait. Mereka menuntut klarifikasi terbuka dari SAF, DPRD, dan partai pengusung agar publik memperoleh jawaban yang terang.
“Pejabat publik wajib akuntabel. Diam adalah bentuk pengingkaran tanggung jawab,” ujar perwakilan organisasi taktis lainnya.
Hingga berita ini diterbitkan, SAF belum memberikan pernyataan resmi. Upaya konfirmasi kepada pimpinan DPRD setempat juga belum menghasilkan respons terbuka. Sementara itu, publik Pamekasan menanti langkah konkret aparat dan lembaga terkait.
Kasus ini dipastikan akan terus dipantau. Aktivis menegaskan, pelaporan resmi akan dilakukan dalam waktu dekat demi memastikan kepastian hukum dan penegakan etika bagi pejabat publik yang diduga terlibat.(*)
Baca Juga: Hak Jawab Salman Al Farisi Atas Empat Berita yang Ditayangkan jatimnewsline.id
Catatan: Artikel ini telah dinilai oleh Dewan Pers melanggar Kode Etik Jurnalistik (KEJ dan Pedoman Pemberitaan Media Siber (PPMS)
Penulis : Red
Editor : R IE Q
