SUMENEP, Newsline.id – Keinginan Direktur RSUD dr. H. Moh. Anwar Sumenep, dr. Erliyati, untuk mengundurkan diri dari jabatannya, menuai respons tegas dari Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum (YLBH) Madura, Kurniadi, SH. Ia menyayangkan langkah tersebut dan menyebut bahwa dr. Erliyati justru layak dipertahankan karena telah terbukti membawa kemajuan signifikan bagi rumah sakit plat merah itu.
Dalam sebuah pernyataan yang dibagikan melalui grup WhatsApp “Jejak Aktivis Sumenep”, Minggu (27/7/2025), Kurniadi menyampaikan bahwa tekanan yang dialami oleh dr. Erliyati bukan berasal dari kinerja buruk, melainkan dari serangan opini yang tidak berimbang.
“Apa yang membuatnya lelah? Lelah karena kinerjanya selalu dinilai secara sumir. Bukan oleh publik luas, tapi oleh sebagian kecil kelompok LSM dan media yang seolah tak pernah puas, bahkan kerap membully,” tulis Kurniadi.
Menurutnya, selama ini tidak sedikit prestasi yang dicapai RSUD Sumenep di bawah kepemimpinan dr. Erliyati, namun prestasi itu justru tenggelam oleh gelombang kritik. Ia menyebut kritik yang datang lebih banyak mengandung unsur fitnah dan tidak berdasar, bahkan seperti disengaja untuk menjatuhkan.
“Prestasinya jangankan diapresiasi, yang ada malah dibully habis-habisan. Tapi dia tetap diam, tetap bekerja, dan hasilnya jelas: RSUD naik kelas, layanan meningkat, masyarakat terbantu,” tegasnya.
Lebih lanjut, Kurniadi menekankan bahwa pengunduran diri seorang direktur rumah sakit milik daerah bukan murni soal niat pribadi. Ada mekanisme yang harus dilalui dan keputusan akhir tetap berada di tangan kepala daerah.
“Mundur? Belum tentu. Karena mundur tidaknya direktur bukan ditentukan oleh direktur sendiri, tapi oleh pihak yang mengangkatnya. Jika disetujui, ya bisa jadi mundur. Tapi jika tidak, ya beliau tetap akan menjabat,” ujar Kurniadi.
Bahkan, ia menyatakan keyakinannya bahwa Bupati Sumenep, Achmad Fauzi Wongsojudo, tidak akan begitu saja melepas figur sekelas dr. Erliyati yang dinilainya langka dan berintegritas.
“Saya yakin, Bupati tidak akan membiarkan dr. Erliyati mundur. Karena figur seperti beliau ini bukan sekadar ingin, tapi memang diperlukan. RSUD butuh figur pemimpin yang tahan banting, visioner, dan tetap tenang di tengah badai,” tambahnya.
Kurniadi menggambarkan dr. Erliyati sebagai pemimpin yang teruji. Selama bertahun-tahun memimpin RSUD Sumenep, ia dinilai terus menunjukkan dedikasi dan hasil nyata meski terus dihantam kritik dari berbagai arah.
“Ingat, tidak mudah mencari figur seperti dr. Erliyati. Bertahun-tahun dibully, tapi beliau tetap bertahan, tetap membangun rumah sakit ini dalam senyap. Ini bukan hanya soal jabatan, ini soal pengabdian,” ucap Ketua YLBH Madura itu.
Pernyataan Kurniadi tersebut mengarah pada kritik publik, khususnya dari beberapa LSM dan media lokal, yang dalam beberapa bulan terakhir intens menyoroti RSUD Sumenep, mulai dari isu pelayanan BPJS, transparansi anggaran, hingga fasilitas rumah sakit. Namun, menurut YLBH Madura, kritik tersebut sebaiknya dibarengi dengan fakta dan objektivitas.
Kurniadi menekankan bahwa perubahan institusi kesehatan seperti rumah sakit membutuhkan waktu dan konsistensi. Ia memuji dr. Erliyati karena mampu membuktikan kemajuan meskipun tidak banyak bicara di ruang publik.
“Boleh saja orang menilai dari luar, tapi banyak yang tidak tahu bagaimana sulitnya membangun layanan kesehatan yang adil dan merata. Terutama di daerah seperti Sumenep yang tantangannya besar,” katanya.
Sebagai penutup, Kurniadi menyerukan agar pemerintah daerah, khususnya Bupati Sumenep, mengambil sikap tegas untuk mempertahankan dr. Erliyati. Ia menyebut bahwa Sumenep tidak sedang butuh sosok direktur rumah sakit yang sempurna, melainkan yang sungguh-sungguh mengabdi.
“YLBH Madura berharap agar pemerintah, khususnya Bupati Sumenep, dapat mengambil sikap bijak dan mempertahankan dr. Erliyati di posisinya. Karena hari ini, Sumenep tidak butuh direktur yang sempurna, tapi direktur yang sungguh-sungguh,” tutupnya.
Hingga berita ini diturunkan, pihak RSUD Sumenep dan Pemkab Sumenep belum memberikan pernyataan resmi terkait kabar pengunduran diri dr. Erliyati. Namun suara dari lembaga advokasi seperti YLBH Madura mengindikasikan bahwa publik juga menginginkan adanya keadilan dalam menilai kerja birokrasi, bukan sekadar mengikuti arus opini negatif.
