SUMENEP, Newsline.id — Menyusul meningkatnya perhatian publik atas rencana survei seismik 3D di wilayah Kepulauan Kangean, Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Jabanusa menegaskan komitmennya menjaga kelestarian lingkungan laut dan memastikan pelibatan masyarakat dalam setiap tahapan kegiatan.
Kepala Perwakilan SKK Migas Jabanusa, Anggono Mahendrawan, menyebut kegiatan survei ini merupakan bagian dari proses eksplorasi minyak dan gas bumi (migas) yang bersifat ilmiah, bukan kegiatan eksploitasi yang berisiko tinggi terhadap ekosistem.
“Survei seismik adalah upaya negara untuk memperoleh data geologi bawah permukaan. Data ini menjadi dasar untuk mengetahui potensi energi yang bisa dikelola secara bertanggung jawab,” ujar Anggono dalam keterangannya di Surabaya, Senin (27/10/2025).
Menurutnya, Kangean Energy Indonesia (KEI) selaku kontraktor kerja sama (KKKS) yang akan melakukan kegiatan survei seismik di perairan Kangean telah melalui proses perizinan berlapis, termasuk kajian lingkungan yang disupervisi langsung oleh SKK Migas.
“Tidak ada satu pun tahapan yang boleh dimulai tanpa izin lingkungan. Semua sudah diverifikasi dan dinilai dampaknya, termasuk aspek sosial,” tegasnya.
Anggono juga memastikan bahwa teknologi yang digunakan dalam survei seismik kali ini adalah teknologi nirkabel modern yang jauh lebih aman dibanding metode lama yang menggunakan kabel panjang atau streamer.
“Metode lama memang rentan menimbulkan gangguan ekosistem laut. Tapi sekarang teknologinya sudah berbeda, lebih efisien dan ramah lingkungan. Tidak merusak terumbu karang, tidak mengganggu nelayan,” jelasnya.
Selain soal teknologi, SKK Migas Jabanusa menekankan pentingnya partisipasi masyarakat lokal dalam kegiatan ini. Warga setempat akan dilibatkan secara langsung, baik dalam pekerjaan lapangan maupun dalam proses pengawasan sosial.
“Kami ingin kegiatan ini memberikan dampak nyata bagi masyarakat, bukan hanya dalam bentuk data migas. Warga lokal kami dorong ikut berperan,” tambah Anggono.
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa hasil survei seismik nantinya tidak hanya berdampak pada sektor energi nasional, tetapi juga bagi pemerintah daerah melalui Dana Bagi Hasil (DBH) migas dan program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM).
“Selama ini, PPM kami fokuskan di Pulau Pagerungan karena di sana pusat operasi KEI. Namun dengan adanya survei di wilayah Kangean, program sosial juga akan diarahkan ke masyarakat kepulauan tersebut,” ujarnya.
SKK Migas juga memastikan bahwa sebelum kegiatan dimulai, akan dilakukan sosialisasi terbuka dengan pemerintah daerah, tokoh masyarakat, akademisi, dan kelompok nelayan agar tidak muncul kesalahpahaman terkait pelaksanaan survei.
“Kami akan berkoordinasi dengan Pemkab Sumenep, camat, dan Forkopimda. Semua pihak harus tahu bagaimana survei dilakukan, tujuannya apa, dan sejauh mana dampaknya,” tutur Anggono.
Sementara itu, sejumlah aktivis lingkungan di Sumenep sebelumnya menyuarakan agar kegiatan eksplorasi migas di perairan Kangean dilakukan secara transparan dan akuntabel, mengingat wilayah tersebut merupakan salah satu kawasan dengan biodiversitas laut tertinggi di Madura.
Menanggapi hal itu, Anggono menyatakan SKK Migas terbuka terhadap audiensi dengan pihak mana pun, termasuk organisasi masyarakat sipil dan mahasiswa.
“Kami sangat terbuka. Jika ada yang ingin mengetahui lebih jauh tentang survei ini, kami siap berdialog dan menjelaskan secara teknis maupun sosial,” pungkasnya.
Dengan adanya komitmen tersebut, masyarakat Kangean diharapkan dapat melihat survei seismik ini bukan sebagai ancaman terhadap lingkungan, melainkan langkah awal menuju pengelolaan sumber daya alam yang lebih berkelanjutan dan berpihak pada kepentingan daerah.
Penulis : T2
Editor : R IE Q
