SUMENEP, Newsline.id — Polemik yang melibatkan Kepala Desa Kebunan kembali memanas. Setelah sebelumnya mencuat berbagai dugaan pelanggaran dalam tata kelola pemerintahan desa, kini sikap bungkam sang kepala desa justru memperkuat kesan di tengah masyarakat bahwa dirinya seolah kebal hukum.
Sejumlah warga mengaku kecewa dengan minimnya transparansi yang ditunjukkan oleh pemerintah desa. Bahkan, upaya konfirmasi dari berbagai pihak, termasuk awak media, tidak pernah mendapatkan jawaban yang jelas.
“Sudah berkali-kali mau dikonfirmasi, tapi selalu menghindar. Seolah-olah tidak tersentuh hukum,” ungkap salah satu warga yang enggan disebutkan namanya.
Kondisi ini memicu kecurigaan publik bahwa ada sesuatu yang sengaja ditutup-tutupi. Apalagi, isu yang berkembang bukan persoalan sepele, melainkan menyangkut dugaan penyalahgunaan kewenangan dalam pengelolaan program desa.
Tak hanya itu, beberapa elemen masyarakat sipil mulai angkat bicara. Mereka menilai, jika dibiarkan berlarut-larut, kondisi ini bisa mencederai prinsip akuntabilitas dan transparansi yang seharusnya menjadi dasar dalam pemerintahan desa.
“Jangan sampai muncul kesan bahwa hukum hanya tajam ke bawah tapi tumpul ke atas. Semua harus diproses sesuai aturan, siapapun itu,” tegas salah satu aktivis di Sumenep.
Sementara itu, hingga berita ini diturunkan, Kepala Desa Kebunan belum memberikan klarifikasi resmi. Upaya konfirmasi melalui berbagai jalur komunikasi juga belum membuahkan hasil.
Situasi ini pun mendorong desakan agar aparat penegak hukum turun tangan. Masyarakat berharap ada langkah konkret untuk mengusut tuntas dugaan yang berkembang, sehingga tidak ada lagi kesan bahwa pejabat publik bisa bertindak tanpa konsekuensi hukum.
Di sisi lain, pengamat pemerintahan desa menilai bahwa diamnya seorang kepala desa dalam situasi seperti ini justru memperkeruh keadaan. Menurutnya, keterbukaan adalah kunci untuk menjaga kepercayaan publik.
“Kalau memang tidak ada masalah, seharusnya berani memberikan penjelasan. Diam justru memperkuat asumsi negatif,” ujarnya.
Kasus ini kini menjadi perhatian luas, tidak hanya di tingkat lokal, tetapi juga berpotensi menarik perhatian lembaga pengawas yang lebih tinggi jika tidak segera ditangani.
Masyarakat pun menunggu, apakah hukum benar-benar akan ditegakkan secara adil, atau justru kembali kalah oleh kekuasaan di tingkat desa.
Penulis : T2
Editor : MTAB
