Ribuan Warga Geruduk DPRD Sampang, Desak Pilkades Digelar 2026, Ricuh Pecah Setelah Polisi Tembakkan Gas Air Mata

Tuesday, 28 October 2025

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

SAMPANG, Newsline.id – Ribuan warga dari berbagai desa di Kabupaten Sampang, Madura, turun ke jalan, Selasa (28/10/2025). Mereka menggelar aksi besar-besaran di depan Kantor DPRD Sampang, menuntut agar Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) segera digelar pada tahun 2026 mendatang.

Aksi yang awalnya berlangsung damai berubah ricuh ketika massa memaksa masuk ke halaman kantor dewan. Bentrokan pun pecah antara pengunjuk rasa dan aparat kepolisian yang berjaga ketat di lokasi.

Saling dorong-mendorong tak terelakkan. Massa yang mencoba menembus pagar DPRD akhirnya berhadapan langsung dengan barikade petugas. Suasana memanas ketika polisi menembakkan gas air mata untuk membubarkan kerumunan.

Tak tinggal diam, massa membalas dengan melempari aparat menggunakan batu dan botol air mineral. Beberapa peserta aksi terlihat terjatuh akibat sesak napas terkena gas air mata, sementara sebagian lainnya berlari menyelamatkan diri ke arah jalan raya depan kantor DPRD.

Koordinator aksi, Mahrus, dalam orasinya menegaskan bahwa tuntutan utama massa adalah agar DPRD dan Pemkab Sampang segera menyiapkan anggaran untuk pelaksanaan Pilkades serentak tahun 2026.

“Dari 143 desa di Sampang, banyak yang kini dipimpin oleh penjabat kepala desa sejak 2021. Sudah empat tahun lamanya tanpa pemimpin definitif. Desa-desa itu tidak menunjukkan kemajuan, malah stagnan,” teriak Mahrus dari atas mobil komando.

Baca Juga  Karya Bakti TNI AD 2026 Siap Digelar di Madura, Fokus Bangun Infrastruktur dan Layanan Sosial

Ia menuding bahwa kebijakan pemerintah daerah yang menunda Pilkades sejak tahun 2021 telah merugikan masyarakat desa.

“Penundaan ini sudah menabrak nilai-nilai demokrasi dan menciptakan ketidakpastian di tingkat desa. Kami mendesak DPRD untuk memastikan Pilkades dilaksanakan tahun 2026 dan anggarannya masuk dalam APBD,” ujarnya.

Dalam aksinya, massa juga menyoroti Surat Keputusan (SK) Bupati Sampang Nomor 188.45/272/KEP/434.013/2021 tentang Penundaan Pelaksanaan Pilkades Serentak Tahun 2021. Dalam SK tersebut disebutkan bahwa pelaksanaan Pilkades akan digelar pada tahun 2025.

Namun, menurut Mahrus, hingga memasuki akhir 2025, tidak ada tanda-tanda pemerintah menyiapkan agenda Pilkades. “Janji 2025 tidak ditepati. Sekarang sudah akhir tahun, kami minta kejelasan. Jangan permainkan rakyat dengan alasan klasik soal anggaran,” katanya lantang.

Mahrus bahkan menyebut bahwa penundaan Pilkades bisa jadi sarat dengan kepentingan politik tertentu.

“Kalau kepala desa dipilih langsung oleh rakyat, pemerintah mungkin kehilangan kontrol terhadap kekuasaan di desa. Ini yang kami lawan. Demokrasi desa harus dikembalikan,” tambahnya disambut sorak sorai peserta aksi.

Menurutnya, penjabat kepala desa (Pj Kades) yang sudah bertugas sejak 2021 tidak memberikan dampak signifikan terhadap jalannya pemerintahan desa. Banyak program yang macet, pelayanan publik tersendat, dan pembangunan desa berjalan tanpa arah yang jelas.

Baca Juga  PR Bahagia Gelar Doa Syukur dan Beri Hadiah Umrah untuk Petani dan Bandul Tembakau

“Masyarakat desa butuh pemimpin definitif agar roda pemerintahan berjalan normal. Kalau alasannya anggaran, masyarakat siap gotong royong membantu pemerintah demi terselenggaranya Pilkades,” kata Mahrus menegaskan.

Pantauan di lapangan, sekitar pukul 15.00 WIB, suasana di depan Kantor DPRD Sampang masih tegang. Ratusan aparat kepolisian dari Polres Sampang berjaga dengan peralatan lengkap. Sementara itu, massa aksi tetap bertahan sambil meneriakkan yel-yel menuntut keadilan.

Beberapa perwakilan massa sempat mencoba bernegosiasi agar Ketua DPRD Sampang Rudi Kurniawan turun menemui mereka. Namun hingga menjelang sore, belum ada tanda-tanda pihak legislatif mau keluar dari gedung dewan.

“Kalau Ketua DPRD tidak mau menemui rakyat, berarti DPRD sudah tuli terhadap suara masyarakat,” teriak salah satu orator dari atas truk komando.

Menjelang sore, massa mulai berangsur mundur ke arah alun-alun sambil mengancam akan kembali dengan jumlah lebih besar jika tuntutan mereka tidak direspons.

“Kami beri waktu satu minggu. Kalau tidak ada keputusan jelas, kami akan datang lagi dengan seluruh warga dari 143 desa,” ujar Mahrus kepada wartawan.

Aparat kepolisian hingga malam masih bersiaga di sekitar kantor DPRD untuk mengantisipasi adanya gelombang massa susulan.

Penulis : AFK

Editor : R IE Q

Berita Terkait

Polemik MR Ball Memanas, Aliansi Pemuda Muslim Madura Serukan Doa Bersama dan Rukyah
Polresta Sumenep Salurkan 12 Ribu Liter Air Bersih untuk Warga Batuputih
Danramil Minta Pemborong dan Kepala Tukang Dipertemukan, Pemborong KDMP: Upah Pekerja Sudah Lunas
Menantu Diduga Bacok Mertua hingga Tewas di Sampang, Polisi Amankan Pelaku di Mushala
DPO Kasus Penganiayaan di Batuputih Ditangkap di Rumah, Langsung Dilimpahkan ke Polresta Sumenep
Kades Legung Barat Benarkan Upah Pekerja KDMP Belum Dibayar, Akui Tak Kenal Pemborong
Eric Hermawan Kunjungi BPK RI, Dorong Pengawasan Keuangan Negara Lebih Akuntabel
Dr. Erliyati Ditunjuk Jadi Plt Direktur RSUD dr. H. Moh. Anwar Sumenep, Mulai Bertugas 21 September
Berita ini 22 kali dibaca

Berita Terkait

Monday, 21 September 2026 - 21:23

Polemik MR Ball Memanas, Aliansi Pemuda Muslim Madura Serukan Doa Bersama dan Rukyah

Monday, 21 September 2026 - 20:03

Polresta Sumenep Salurkan 12 Ribu Liter Air Bersih untuk Warga Batuputih

Monday, 21 September 2026 - 19:18

Danramil Minta Pemborong dan Kepala Tukang Dipertemukan, Pemborong KDMP: Upah Pekerja Sudah Lunas

Monday, 21 September 2026 - 18:12

Menantu Diduga Bacok Mertua hingga Tewas di Sampang, Polisi Amankan Pelaku di Mushala

Monday, 21 September 2026 - 17:26

DPO Kasus Penganiayaan di Batuputih Ditangkap di Rumah, Langsung Dilimpahkan ke Polresta Sumenep

Berita Terbaru