SUMENEP, Newsline.id – Polemik dugaan penahanan ijazah di lingkungan Universitas Bahaudin Mudhary terus menjadi perhatian publik. Di tengah ramainya pengakuan mahasiswa dan alumni terkait dugaan perlakuan berbeda dalam pengambilan ijazah, sikap pihak rektorat justru dinilai semakin memunculkan tanda tanya.
Hingga berita ini diturunkan, pihak rektorat disebut belum memberikan klarifikasi langsung kepada redaksi meskipun upaya konfirmasi telah dilakukan berulang kali. Namun di sisi lain, beredar informasi bahwa pihak kampus justru memberikan penjelasan kepada media lain terkait polemik tersebut.
Sikap tersebut memicu reaksi dari sejumlah kalangan yang mempertanyakan komitmen keterbukaan pihak kampus terhadap publik. Sebab, dalam isu yang menyangkut pelayanan akademik dan hak mahasiswa, transparansi dinilai menjadi hal mendasar yang tidak boleh dihindari.
“Kalau memang tidak ada persoalan, seharusnya pihak kampus berani menjelaskan secara terbuka kepada semua media, bukan memilih-milih ruang klarifikasi,” ujar salah satu aktivis muda di Sumenep.
Publik menilai, perbedaan respons terhadap media justru dapat memperkuat dugaan adanya upaya mengendalikan narasi di tengah polemik yang berkembang. Terlebih sebelumnya telah muncul berbagai pengakuan mahasiswa yang mengaku mengalami perlakuan berbeda dalam proses pengambilan ijazah.
Ada mahasiswa yang mengaku ijazahnya tetap bisa diambil meski masih memiliki tanggungan administrasi, sementara mahasiswa lain mengaku ditahan walaupun merasa telah menyelesaikan kewajiban pembayaran. Kondisi ini memunculkan dugaan adanya standar kebijakan yang tidak diterapkan secara konsisten.
Pengamat pendidikan menilai, kampus sebagai institusi akademik seharusnya menjunjung tinggi prinsip keadilan dan akuntabilitas. Ketika muncul keluhan publik secara luas, pimpinan kampus dinilai wajib hadir memberikan penjelasan secara terbuka agar tidak menimbulkan spekulasi berkepanjangan.
“Diam bukan solusi. Justru semakin lama tidak dijelaskan, publik akan semakin curiga ada sesuatu yang ditutupi,” kata salah satu sumber kepada redaksi.
Ramainya perbincangan di media sosial juga memperlihatkan bahwa persoalan ini telah berkembang menjadi isu kepercayaan publik terhadap lembaga pendidikan tinggi. Sejumlah netizen meminta pihak kampus membuka data administrasi secara transparan agar tidak ada lagi dugaan diskriminasi dalam pelayanan akademik.
Publik kini menunggu keberanian pihak rektorat untuk memberikan klarifikasi terbuka, menyampaikan data yang objektif, serta menjelaskan mekanisme pengambilan ijazah secara utuh kepada masyarakat. Sebab dalam dunia pendidikan, integritas lembaga tidak hanya diukur dari akademik, tetapi juga dari keberanian menghadapi kritik secara terbuka dan profesional.
Penulis : T2
Editor : MTAB
Sumber Berita: Newsline.id
