SUMENEP, Newsline.id – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumenep menegaskan bahwa penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027 harus lebih berorientasi pada hasil yang dirasakan masyarakat, bukan sekadar mengejar tingginya angka penyerapan anggaran.
Penegasan tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna penandatanganan Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2027 yang dipimpin Ketua DPRD Sumenep, H. Zainal Arifin, SH.
Dalam laporan Badan Anggaran (Banggar) DPRD, Zainal Arifin menyampaikan bahwa pembahasan KUA-PPAS bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) berlangsung sejak 15 hingga 28 Juli 2026 dengan mengedepankan prinsip keterbukaan dan dialog konstruktif.
Banggar DPRD memberikan sejumlah rekomendasi strategis kepada Pemerintah Kabupaten Sumenep. Salah satunya adalah optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pengelolaan potensi yang dinilai belum dimanfaatkan secara maksimal, seperti sektor parkir di RSUD dr. H. Moh. Anwar, pariwisata, kebudayaan, hingga olahraga.
Menurut DPRD, peningkatan PAD harus dibarengi dengan langkah konkret berupa digitalisasi pelayanan publik serta penguatan sistem pengawasan agar target pendapatan dapat tercapai secara realistis.
Selain aspek pendapatan, DPRD juga menyoroti perlunya peningkatan kualitas pelayanan publik, terutama di bidang kesehatan. Banggar mengusulkan penguatan pembinaan Posyandu serta penyediaan rumah singgah bagi masyarakat kepulauan yang menjalani pengobatan di wilayah daratan Kabupaten Sumenep.
Di sektor pendidikan, DPRD meminta pemerintah daerah mempertimbangkan penambahan alokasi bantuan pendidikan atau beasiswa sesuai kemampuan keuangan daerah guna memperluas akses pendidikan bagi masyarakat.
Permasalahan lingkungan turut menjadi perhatian dalam pembahasan tersebut. DPRD menilai pelayanan pengelolaan sampah, khususnya di kawasan dengan volume sampah tinggi, perlu ditingkatkan agar kualitas lingkungan tetap terjaga.
Banggar juga mengingatkan pentingnya konsistensi dalam perencanaan pembangunan. Pemerintah daerah diminta meminimalkan perubahan program saat proses pembahasan APBD maupun APBD Perubahan sehingga pelaksanaan pembangunan berjalan lebih terarah.
“Tantangan terbesar Kabupaten Sumenep bukan semata-mata keterbatasan anggaran, melainkan efektivitas dalam mengelola anggaran,” tegas Ketua DPRD H. Zainal Arifin.
Sementara itu, Wakil Bupati Sumenep KH. Imam Hasyim yang mewakili Bupati Achmad Fauzi menyampaikan bahwa dokumen KUA-PPAS merupakan pijakan utama dalam penyusunan Rancangan APBD Tahun 2027.
Ia menjelaskan, penyusunan KUA-PPAS mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sumenep Tahun 2027 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2026 dan diselaraskan dengan arah pembangunan Pemerintah Provinsi Jawa Timur serta pemerintah pusat.
Pemerintah Kabupaten Sumenep juga meminta seluruh organisasi perangkat daerah segera menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) secara cermat, efektif, dan efisien berdasarkan dokumen KUA-PPAS yang telah disepakati.
Adapun pembangunan Kabupaten Sumenep Tahun 2027 mengusung tema “Mendorong Sumber Daya Manusia yang Produktif dan Berdaya Saing untuk Pembangunan Ekonomi yang Berkualitas”, dengan harapan mampu mempercepat pemerataan pembangunan di wilayah daratan maupun kepulauan.
Penulis : Fairuz
Editor : MTAB
