SUMENEP, Newsline.id – Ketegangan internal mulai terasa di tubuh Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Sumenep. Hingga memasuki Juli 2025, Musyawarah Daerah (MUSDA) belum juga dilaksanakan, padahal sebelumnya telah disepakati bersama dalam forum tertinggi organisasi, yaitu Rapat Pimpinan Paripurna Daerah (RAPIMPURDA) yang berlangsung di Kota Batu pada 24-25 Juli 2024.
Kesepakatan tersebut menetapkan bahwa MUSDA KNPI Sumenep harus digelar pada Mei 2025. Namun, realitas di lapangan menunjukkan ketidaksesuaian. Ketua KNPI Sumenep justru dinilai abai terhadap amanat tersebut dan belum membentuk panitia pelaksana MUSDA hingga saat ini.
“Asal tahu saja, RAPIMPURDA itu bukan sekadar rapat biasa. Itu forum tertinggi dalam struktur organisasi KNPI di tingkat kabupaten. Kalau hasilnya tidak dijalankan, untuk apa jauh-jauh ke Batu dan menghabiskan biaya organisasi?” ujar Asmuni, salah satu tokoh muda Sumenep yang ikut mengawal dinamika kepemudaan di daerah.
Asmuni mengkritik tajam sikap Ketua KNPI Sumenep yang terkesan mengabaikan amanat organisasi. Ia menegaskan, mayoritas Ketua Organisasi Kepemudaan (OKP) yang hadir kala itu sudah bulat menyepakati pelaksanaan MUSDA pada Mei 2025.
“Kesepakatan itu bukan sekadar formalitas. Itu konsensus bersama seluruh OKP. Kalau kemudian tidak dilaksanakan hanya karena ada kepentingan Ketua KNPI, ini sudah mencederai etika organisasi,” tandasnya.
Sinyal ketidakberesan dalam tubuh KNPI Sumenep juga muncul dari internal. Salah satu pengurus KNPI yang enggan disebutkan namanya mengaku kebingungan dengan arah organisasi saat ini.
“Sampai sekarang belum ada pembentukan panitia MUSDA. Kami juga tidak tahu kenapa mandek. Yang jelas, tidak ada kejelasan dari Ketua,” ungkapnya saat dikonfirmasi.
Belum adanya kepastian waktu pelaksanaan MUSDA memunculkan dugaan bahwa ada upaya untuk memperpanjang masa jabatan Ketua saat ini secara sepihak, meskipun tidak diakomodasi dalam hasil RAPIMPURDA.
Sejumlah OKP yang merasa dirugikan mulai membangun komunikasi intensif dan mempertimbangkan langkah lanjutan, termasuk mendesak DPD KNPI Jawa Timur untuk turun tangan dan mengambil alih proses MUSDA Sumenep.
“Saya berharap DPD KNPI Jatim segera melakukan evaluasi. Jangan sampai KNPI Sumenep jadi contoh buruk bagaimana organisasi pemuda dikelola dengan semangat kepentingan, bukan semangat regenerasi,” tambah Asmuni.
Sampai berita ini diturunkan, Ketua KNPI Sumenep belum memberikan keterangan resmi terkait alasan molornya pelaksanaan MUSDA dan tidak ditindaklanjutinya hasil RAPIMPURDA tahun 2024.
