PAMEKASAN, Newsline.id — Redaksi kami menelusuri dugaan keterlibatan Moh. Sa’id, mantan Kepala Desa Palengaan Laok yang kini menjabat sebagai anggota DPRD Pamekasan (Dapil 3), dalam bisnis rokok ilegal merek Nexus. Hasilnya mengarah pada sebuah potret kelam: peredaran besar-besaran produk ilegal yang diduga kuat memiliki perlindungan politik.
Investigasi dimulai dari warung-warung kecil di Palengaan, Larangan, dan sebagian wilayah Pamekasan kota. Di beberapa titik, rokok Nexus ditemukan berjejer rapi di etalase. Harganya jauh di bawah rokok legal karena tanpa beban cukai.
Pemilik warung mengaku, mereka mendapat pasokan dari “orang dekat dewan” yang rutin mengantar dengan mobil boks. Tidak ada faktur resmi, hanya catatan tangan.
“Katanya ini barang aman, yang punya orang besar,” ujar salah satu pemilik kios.
Penelusuran membawa tim ke sebuah bangunan di pinggiran Palengaan. Gudang ini tampak biasa dari luar, namun aktivitas keluar-masuk barang terpantau hampir setiap malam. Menurut warga sekitar, gudang itu dikaitkan dengan jaringan distribusi Nexus.
“Kalau mobil boks masuk, biasanya jam malam. Mereka muat karton-karton yang sudah disegel plastik. Isinya ya rokok itu,
” kata seorang warga yang enggan disebutkan namanya.
Nama Moh. Sa’id mulai disebut ketika beberapa sumber menyebut gudang dan jalur distribusi Nexus dikelola oleh kerabatnya. Meski tidak ada dokumen resmi yang menghubungkan langsung, pola distribusi, lokasi, dan orang-orang di lapangan memperkuat dugaan adanya keterlibatan politik.
“Ini model bisnis yang sulit disentuh karena pelakunya punya kekuatan politik. Mau lapor pun percuma kalau aparatnya diam,” ujar Hasyim, Ketua LHGN, saat dimintai tanggapan.
Baik Bea Cukai Madura maupun kepolisian hingga kini belum mengambil langkah tegas. Bahkan, beberapa sumber internal menyebut ada arahan untuk “jangan gegabah” menyentuh kasus ini. Diamnya aparat memunculkan dugaan adanya persekongkolan diam-diam.
Seorang aktivis lokal menegaskan, “Kalau ini dibiarkan, Madura akan jadi surga rokok ilegal. Hukum hanya berlaku bagi pedagang kecil, sementara bos-bos besar aman di kursi kekuasaan.”
Redaksi sudah berupaya menghubungi Moh. Sa’id melalui telepon dan pesan singkat untuk mendapatkan klarifikasi, namun hingga berita ini diterbitkan, tidak ada jawaban. Diamnya beliau justru memperkuat spekulasi publik.
Kasus Nexus adalah potret nyata bagaimana bisnis ilegal bisa bersembunyi di balik panggung politik. Selama aparat membisu dan pelaku memiliki status pejabat, hukum akan terus tumpul ke atas.
Publik Pamekasan kini menunggu, apakah aparat berani membuktikan bahwa hukum masih ada wibawanya, atau kita semua harus menerima kenyataan bahwa kursi DPRD bisa menjadi tameng bisnis haram.
