Aliansi BEMSU Soroti Kelangkaan Pertalite di Sumenep, Desak Transparansi Distribusi BBM

Thursday, 18 June 2026

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

SUMENEP, Newsline.id — Kelangkaan BBM jenis Pertalite yang terjadi di sejumlah wilayah Kabupaten Sumenep mendapat sorotan dari Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Sumenep (BEMSU). Kondisi tersebut dinilai telah memberikan dampak langsung terhadap masyarakat, terutama kelompok ekonomi kecil yang bergantung pada ketersediaan BBM bersubsidi.

Salah satu anggota Aliansi BEMSU, Ainur Rahman, menilai antrean panjang yang terjadi di sejumlah SPBU menjadi indikator adanya persoalan yang perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah dan pihak terkait.

Menurutnya, masyarakat terpaksa menghabiskan waktu berjam-jam untuk mendapatkan Pertalite, bahkan tidak sedikit yang pulang tanpa berhasil memperoleh BBM yang dibutuhkan.

“Kondisi ini tidak bisa dianggap sebagai persoalan biasa. Masyarakat harus mengantre berjam-jam untuk mendapatkan Pertalite, sementara di beberapa titik stok sulit ditemukan. Situasi ini perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah dan Pertamina,” ujar Ainur Rahman dalam keterangan tertulis yang diterima media.

Baca Juga  RSUD Sumenep Jemput Bola Layani Difabel, SLB Saronggi Jadi Lokasi Perdana Penyuluhan Kesehatan 2026

Selain kelangkaan Pertalite, Aliansi BEMSU juga menyoroti kenaikan harga Pertamax yang dinilai semakin menambah beban masyarakat. Menurut mereka, kenaikan harga BBM nonsubsidi berpotensi meningkatkan permintaan terhadap Pertalite yang ketersediaannya sedang terbatas.

Ainur menilai pemerintah dan Pertamina perlu memberikan penjelasan secara terbuka mengenai kondisi pasokan BBM di Sumenep agar masyarakat memperoleh informasi yang jelas mengenai situasi yang terjadi.

Ia juga mendorong adanya transparansi terkait alokasi dan distribusi Pertalite di Kabupaten Sumenep, termasuk langkah-langkah yang akan dilakukan untuk mengatasi antrean panjang yang terjadi di sejumlah SPBU.

Selain itu, Aliansi BEMSU meminta pemerintah daerah, Pertamina, dan Kementerian ESDM segera mengambil langkah konkret guna memastikan distribusi BBM subsidi berjalan lancar serta mudah diakses oleh masyarakat, khususnya di wilayah kepulauan.

Baca Juga  Inspektorat dan DPMD Turun Tangan, Audit Dana Bumdes Kebunan; Dugaan Korupsi Selama 5 Tahun

“Kami berharap ada solusi nyata yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Ketersediaan BBM merupakan kebutuhan penting yang harus dijamin agar aktivitas ekonomi warga tidak terganggu,” pungkas Ainur.

 

Penulis : Moh. Fairuz Zamzami

Editor : MTAB

Sumber Berita: Newsline.id

Berita Terkait

DPRD Sumenep Dorong Modernisasi Pengelolaan Keuangan Daerah untuk Cegah Kebocoran PAD
Merchandise Eksklusif DRT Diluncurkan, Hanya Bisa Didapat Melalui Pembelian Produk Rokok
Pengurus RKK Dalpenang Sampang Kompak Dukung Rehab Tempat Inventaris di Pemakaman Bujuk Jimat Panyepen
Tekan Angka Kecelakaan, Satlantas Polres Sumenep Intensifkan Patroli di Titik Rawan Laka
Tujuh Fraksi DPRD Sumenep Soroti Pertanggungjawaban APBD 2025, Pembahasan Raperda Masuki Tahap Krusial
APBD 2025 Sumenep Surplus Pendapatan, Pemkab Catat Realisasi Kinerja Sangat Berhasil
Sambut 1 Muharram 1448 H, Dandim Sumenep Ajak Prajurit Jadikan Semangat Hijrah sebagai Energi Pengabdian
Pembinaan DKPP dan Industri Rokok Lokal Dorong Kebangkitan Petani Tembakau
Berita ini 19 kali dibaca

Berita Terkait

Friday, 19 June 2026 - 12:15

DPRD Sumenep Dorong Modernisasi Pengelolaan Keuangan Daerah untuk Cegah Kebocoran PAD

Friday, 19 June 2026 - 10:32

Merchandise Eksklusif DRT Diluncurkan, Hanya Bisa Didapat Melalui Pembelian Produk Rokok

Friday, 19 June 2026 - 08:08

Pengurus RKK Dalpenang Sampang Kompak Dukung Rehab Tempat Inventaris di Pemakaman Bujuk Jimat Panyepen

Friday, 19 June 2026 - 08:04

Tekan Angka Kecelakaan, Satlantas Polres Sumenep Intensifkan Patroli di Titik Rawan Laka

Friday, 19 June 2026 - 00:33

Tujuh Fraksi DPRD Sumenep Soroti Pertanggungjawaban APBD 2025, Pembahasan Raperda Masuki Tahap Krusial

Berita Terbaru