SUMENEP, Newsline.id – Pemandangan luar biasa namun menyayat hati terjadi di Dusun Julung, Desa Galis, Kecamatan Gili Genting, Kabupaten Sumenep. Ratusan warga, mulai dari pria dewasa, pemuda, hingga ibu rumah tangga, bergotong royong memperbaiki jalan rusak sepanjang 700 meter dengan dana dan tenaga sendiri. Pembangunan infrastruktur yang semestinya menjadi tanggung jawab pemerintah desa ini justru dibebankan sepenuhnya kepada masyarakat.
Peristiwa ini menjadi tamparan keras bagi Pemerintah Desa Galis. Sebab, hingga saat ini tidak tampak sedikit pun upaya dari kepala desa maupun perangkatnya untuk turun tangan memperbaiki akses jalan utama di dusun tersebut. Padahal, setiap tahun pemerintah pusat mengucurkan dana desa dengan jumlah miliaran rupiah yang salah satu prioritas penggunaannya adalah perbaikan infrastruktur dasar seperti jalan.
“Yang kami pertanyakan, kemana dana desa selama ini? Jalan ini sudah rusak bertahun-tahun, baru sekarang kami swadaya karena tak kunjung diperbaiki,” ujar seorang tokoh masyarakat setempat yang enggan disebut namanya.
Ia menegaskan bahwa perbaikan jalan ini bukan sekadar inisiatif, melainkan bentuk kekecewaan yang mendalam terhadap ketidakpedulian pemerintah desa.
“Kalau warga tidak bergerak, jalan ini tetap jadi kubangan. Pemerintah desa seperti buta terhadap penderitaan kami,” imbuhnya.
Lebih dari 700 meter jalan yang rusak parah kini mulai diaspal secara manual menggunakan bahan yang dibeli dari hasil sumbangan warga dan donatur lokal. Suasana gotong royong pun menyelimuti Dusun Julung. Di tengah terik matahari, para pria mengangkut batu dan aspal dengan peralatan seadanya, sementara ibu-ibu menyiapkan konsumsi. Anak-anak pun tampak ikut menyemangati para pekerja.
“Semua ini dilakukan murni dari swadaya masyarakat. Tidak ada sepeser pun bantuan dari pemerintah desa. Sementara mereka tiap tahun menerima dana desa, itu uang negara, dari pajak rakyat juga,” ucap warga lain dengan nada kesal.
Menurut data dari Kementerian Keuangan, alokasi Dana Desa untuk setiap desa di Indonesia minimal berkisar antara Rp 800 juta hingga Rp 1,5 miliar per tahun. Anggaran itu seharusnya digunakan untuk pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan peningkatan kualitas hidup warga desa. Namun di Desa Galis, alokasi itu seolah lenyap tanpa bekas yang bisa dirasakan oleh masyarakat.
Aktivis Sumenep Dayat, menyebut kondisi ini sebagai bentuk kegagalan manajemen pemerintah desa.
“Kalau warga sampai gotong royong mengaspal jalan sendiri, berarti pemerintah desanya gagal. Ini bukan bentuk partisipasi warga, tapi tanda ketidakpercayaan terhadap kepemimpinan desa,” tegasnya.
Ia mendesak inspektorat dan dinas terkait untuk segera melakukan audit penggunaan Dana Desa Galis selama tiga tahun terakhir.
“Jangan sampai rakyat kerja bakti di jalan, sementara uang desa ‘kerja bakti’ di kantong-kantong pejabatnya,” sindir Dayat.
Hingga berita ini diturunkan, Kepala Desa Galis belum memberikan tanggapan resmi meski sudah beberapa kali dihubungi.
Ketiadaan transparansi penggunaan dana desa di Desa Galis seakan memperkuat dugaan publik bahwa ada yang tidak beres dalam tata kelola pemerintahan di pulau itu. Selain jalan, sejumlah warga juga mengeluhkan minimnya penerangan jalan, rusaknya saluran air, dan buruknya fasilitas umum lainnya.
Sementara itu, seorang mantan perangkat desa yang tak mau disebut namanya mengungkapkan bahwa sejak awal tahun 2024, tidak ada program padat karya atau perbaikan jalan yang diusulkan dalam Musyawarah Desa (Musdes). “Jadi sejak perencanaan sudah tidak dianggarkan. Artinya kepala desa tahu jalan ini rusak, tapi tidak diprioritaskan,” katanya.
Ia menambahkan, warga kini mulai membuka mata bahwa anggaran desa bisa dikawal bersama, tidak hanya diserahkan begitu saja ke tangan elit desa. “Kami berharap ini menjadi awal kebangkitan warga. Sudah cukup kami diam.”
Fenomena ini sejatinya bukan hanya soal jalan rusak. Ini adalah simbol rusaknya kepercayaan publik terhadap pemimpin desa yang abai terhadap kebutuhan dasar warganya.
Gotong royong warga Dusun Julung patut diapresiasi, tapi juga menyedihkan. Apresiasi karena semangatnya luar biasa. Menyedihkan karena apa yang mereka kerjakan seharusnya adalah tugas pemerintah desa.
Ketika rakyat harus membangun sendiri jalan menuju rumahnya, maka yang perlu ditanya: untuk apa ada kepala desa?
