SAMPANG, Newsline.id – Di tengah sorotan nasional terhadap ketimpangan daerah penghasil energi, Majelis Daerah Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (MD KAHMI) Sampang menggelar sarasehan bertema “Daerah Tertinggal di Tengah Pusaran Minyak dan Gas (Migas)” pada Jumat (25/7/2025). Kegiatan ini menyuguhkan diskusi terbuka mengenai potensi besar migas Sampang yang belum berdampak signifikan terhadap pembangunan daerah.
Presidium MD KAHMI Sampang, Samsul Muarif, dalam pemaparannya menilai, selama ini masyarakat dibuat “asing” terhadap isu-isu energi, padahal sektor ini menyimpan peluang strategis bagi kesejahteraan warga.
“Isu Migas ini terlalu lama dimonopoli oleh elit. Masyarakat Sampang sebagai pemilik tanah dan lautnya justru tidak tahu apa-apa soal bagaimana migas itu dikelola. Ini yang harus kita ubah,” ujar Samsul.
Menurutnya, inisiatif sarasehan ini lahir dari keprihatinan mendalam atas ironi yang selama ini terjadi. Di satu sisi, Sampang adalah daerah kaya minyak dan gas; di sisi lain, tetap menyandang status sebagai daerah tertinggal di Jawa Timur.
“Kita bicara realitas: data menunjukkan Sampang adalah penyumbang migas terbesar di Jawa Timur. Tapi lihatlah indeks pembangunan manusia (IPM) dan angka kemiskinan kita. Kita masih di urutan bawah,” tambahnya.
Sarasehan ini dihadiri oleh berbagai elemen masyarakat, mulai dari akademisi, aktivis, hingga pemerintah daerah. Dalam kesempatan itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Sampang, Yuliadi Setiyawan, turut memberikan pandangan.
Ia menyambut baik forum semacam ini, yang menurutnya menjadi media refleksi sekaligus edukasi publik.
“Kita tidak bisa menutup mata bahwa tata kelola migas sangat kompleks, apalagi sebagian besar wilayah produksinya berada di offshore, lebih dari 4 mil laut dari garis pantai. Secara aturan, pendapatan dari situ memang masuk ke provinsi dan pusat,” jelas Yuliadi.
Namun demikian, Yuliadi menggarisbawahi bahwa keterlibatan masyarakat sipil sangat penting untuk mendorong formulasi kebijakan yang lebih adil bagi daerah penghasil.
“Kalau masyarakatnya paham, punya suara, maka kita bisa menekan pusat agar memberikan perlakuan khusus. Misalnya melalui Dana Bagi Hasil (DBH) yang lebih proporsional, atau skema CSR yang transparan,” ungkapnya.
Dalam forum tersebut juga mengemuka dorongan agar pemerintah daerah Sampang lebih agresif dalam menegosiasikan hak-hak daerah, termasuk mendesak evaluasi regulasi yang tidak berpihak pada keadilan fiskal.
KAHMI menilai bahwa saat ini dibutuhkan narasi baru dalam pengelolaan sumber daya alam. Narasi yang melibatkan warga, membumi, dan berorientasi pada kesejahteraan. Bukan lagi narasi elitis yang penuh angka dan istilah teknokratis.
“Migas ini bukan cuma soal lifting dan rig. Ini soal dapur masyarakat, soal jalan rusak, soal anak yang tak bisa sekolah. Kita ingin bicarakan itu semua di ruang publik,” tegas Samsul Muarif.
Sarasehan ditutup dengan rencana tindak lanjut berupa pembentukan forum advokasi migas berbasis masyarakat sipil di Sampang. Forum ini nantinya akan menjadi simpul gerakan untuk mendorong akuntabilitas pengelolaan migas serta memantau realisasi kontribusinya terhadap pembangunan.
