SUMENEP, Newsline.id — Skandal dugaan perbuatan mesum yang menyeret Kepala Desa Lapa Taman, Kecamatan Dungkek, Kabupaten Sumenep, kian memantik amarah publik. Bukan hanya karena dugaan tindakan tidak bermoral sang kepala desa, tetapi karena muncul dugaan kuat bahwa kasus tersebut ditutupi oleh kekuasaan politik orang tuanya yang duduk sebagai anggota DPRD Kabupaten Sumenep dari PDI Perjuangan.
Alih-alih menunjukkan sikap tegas dan berjarak, publik justru menilai sang orang tua memilih bungkam seribu bahasa, sikap yang oleh banyak pihak dianggap sebagai bentuk perlindungan politik terhadap perbuatan anaknya yang dinilai menjijikkan dan mencederai nilai moral masyarakat desa.
“Ini bukan lagi soal salah atau benar secara hukum semata. Ini soal keberanian moral. Ketika seorang legislator memilih diam atas perbuatan anaknya yang mencoreng martabat publik, di situlah kekuasaan berubah menjadi tameng,” kata seorang aktivis Dedy.
Menurutnya, diamnya orang tua yang berstatus pejabat publik justru memperparah luka sosial yang dirasakan masyarakat. Apalagi, sang anak bukan warga biasa, melainkan kepala desa jabatan yang seharusnya menjadi simbol keteladanan moral dan sosial.
“Kalau rakyat kecil berbuat asusila, cepat sekali dihakimi. Tapi ketika pelakunya anak pejabat, semua tiba-tiba senyap. Ini yang membuat publik muak,” tegasnya.
Ia menilai, sikap orang tua yang seharusnya menjadi pengingat moral justru berubah menjadi pelindung kebusukan, dengan memanfaatkan pengaruh politik untuk meredam tekanan publik.
Kondisi ini dinilai sebagai bentuk conflict of interest paling vulgar, karena kepentingan keluarga ditempatkan di atas kepentingan etika publik.
Sejumlah tokoh masyarakat Dungkek juga menyuarakan kekecewaan serupa. Mereka menilai, jika orang tua benar-benar memiliki integritas sebagai wakil rakyat, setidaknya ia harus berani mengecam perbuatan anaknya sendiri secara terbuka, bukan malah bersembunyi di balik jabatan dan kekuasaan partai.
“Jangan jual moral di panggung politik, tapi runtuh di rumah sendiri. Kalau anaknya menjijikkan secara moral, ya akui dan dorong proses etik. Jangan ditutupi,” ujar seorang tokoh masyarakat dengan nada geram.
Lebih jauh, sikap diam tersebut dinilai berpotensi mencederai nama baik lembaga legislatif dan partai politik yang menaunginya. PDI Perjuangan yang selama ini mengusung narasi keberpihakan pada wong cilik dan etika kader, kini didesak untuk tidak ikut terseret dalam praktik pembiaran yang memalukan.
Publik mempertanyakan, apakah partai akan tetap membiarkan kadernya menggunakan jabatan sebagai perisai keluarga, atau justru berani mengambil sikap tegas demi menjaga marwah politik dan kepercayaan rakyat.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada klarifikasi resmi dari pihak orang tua kepala desa maupun dari fraksi partai di DPRD Kabupaten Sumenep. Keheningan itu justru semakin menguatkan dugaan bahwa kekuasaan tengah digunakan untuk membungkam kebenaran.
Kasus ini kini bukan hanya soal dugaan skandal mesum seorang kepala desa, tetapi telah menjelma menjadi potret busuk relasi kuasa, ketika jabatan orang tua diduga dipakai untuk menutup aib anak—sementara rasa keadilan masyarakat dibiarkan terluka.
Penulis : T2
Editor : R IE Q
