SUMENEP, Newsline.id – Rencana pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak 2027 di Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, mulai mendapat perhatian, terutama terkait wacana penggunaan sistem pemungutan suara elektronik atau e-voting.
Wacana tersebut dinilai perlu dibahas secara terbuka sebelum diterapkan. Pasalnya, kondisi desa di Kabupaten Sumenep memiliki karakteristik yang berbeda, termasuk wilayah kepulauan yang menghadapi tantangan infrastruktur dan akses teknologi.
Syafiq, meminta Pemerintah Kabupaten Sumenep melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) tidak hanya mempertimbangkan aspek teknologi, tetapi juga kesiapan masyarakat sebagai pengguna langsung sistem pemilihan tersebut.
Kepala DPMD Sumenep Achmad Dzulkarnain sebelumnya menyampaikan bahwa mekanisme Pilkades 2027 masih dalam tahap pembahasan. Pilihan sistem manual maupun e-voting masih dimungkinkan, dengan mempertimbangkan regulasi serta kesiapan desa.
Artinya, belum seluruh desa dipastikan menggunakan sistem elektronik. Pemerintah daerah masih melakukan pemetaan dan pendalaman terhadap kemungkinan penerapannya.
Hal tersebut kemudian menjadi perhatian aktivis Aliansi Pemuda Peduli Rakyat, Syafiq.
Menurutnya, perubahan sistem pemungutan suara dalam Pilkades bukan sekadar persoalan mengganti kertas suara dengan perangkat elektronik. Ada sejumlah aspek yang harus dipastikan, mulai dari kemampuan masyarakat memahami mekanisme, kesiapan perangkat, jaringan lokal, keamanan data, hingga mekanisme pengawasan.
“Jangan sampai teknologi justru membuat masyarakat semakin sulit mengikuti proses Pilkades. Yang paling penting adalah masyarakat memahami dan percaya terhadap sistem yang digunakan,” ujarnya.
Syafiq juga menilai pemerintah perlu menjelaskan secara terbuka alasan pemilihan e-voting, termasuk kelebihan, risiko, serta mekanisme antisipasi apabila terjadi gangguan teknis.
Terlebih, informasi yang berkembang menyebut sistem e-voting yang sedang dikaji akan menggunakan jaringan lokal dan tidak bergantung langsung pada jaringan internet.
Menurutnya, konsep tersebut tetap membutuhkan penjelasan kepada publik mengenai bagaimana sistem bekerja dan bagaimana hasil pemungutan suara dapat diverifikasi.
“Kalau memang akan diterapkan, masyarakat harus diberikan ruang untuk mengetahui mekanismenya. Jangan sampai masyarakat baru mengetahui setelah kebijakan ditetapkan,” katanya.
Selain persoalan teknis, Syafiq juga menyinggung rekam jejak Achmad Dzulkarnain yang kini memimpin DPMD Sumenep.
Sebelum menjabat sebagai Kepala DPMD, Dzulkarnain pernah menduduki sejumlah posisi kepala organisasi perangkat daerah, di antaranya Kepala Dinas Sosial P3A serta Kepala Bakesbangpol Sumenep.
Dalam pemberitaan sebelumnya, pernah muncul laporan terkait dugaan persoalan jasa quick count Pilkada Sumenep 2024 dengan nilai pekerjaan yang disebut mencapai Rp130,5 juta. Perkara tersebut diberitakan telah dilaporkan dan ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum.
Namun demikian, keberadaan laporan atau dugaan tersebut tidak dapat dijadikan dasar untuk menyimpulkan seseorang bersalah. Status hukum suatu perkara tetap harus mengacu pada proses pemeriksaan dan keputusan lembaga yang berwenang.
Sementara informasi mengenai dugaan persoalan dana donasi kemanusiaan sebesar Rp102.961.000 juga masih membutuhkan verifikasi lebih lanjut, sehingga tidak semestinya diposisikan sebagai fakta hukum tanpa adanya sumber dan penjelasan resmi.
Bagi Syafiq, persoalan utama saat ini adalah bagaimana DPMD memastikan kebijakan Pilkades 2027 tidak menimbulkan persoalan baru di tengah masyarakat.
Apalagi, rencana Pilkades Serentak 2027 disebut mencakup 246 desa di Kabupaten Sumenep. Jumlah tersebut membuat kesiapan setiap wilayah menjadi aspek yang tidak bisa diabaikan.
Kondisi geografis Sumenep yang terdiri atas wilayah daratan dan kepulauan juga membutuhkan pendekatan yang berbeda. Sistem yang dinilai siap diterapkan di satu desa belum tentu memiliki kondisi yang sama ketika diterapkan di desa lainnya.
Karena itu, pemerintah daerah didorong melakukan uji coba, simulasi, sosialisasi, serta evaluasi sebelum menentukan sistem yang akan digunakan.
Forum diskusi dengan kepala desa, perangkat desa, tokoh masyarakat, kelompok pemilih, serta unsur pengawasan juga dinilai penting agar kebijakan tidak hanya dibangun dari perspektif pemerintah.
“Kalau masyarakat dilibatkan sejak awal, pemerintah bisa mengetahui persoalan yang mungkin muncul sebelum sistem diterapkan,” tambahnya.
Dengan demikian, perdebatan mengenai e-voting Pilkades 2027 seharusnya tidak berhenti pada persoalan setuju atau tidak setuju terhadap teknologi.
Yang lebih penting adalah memastikan metode pemungutan suara yang dipilih memiliki dasar hukum yang jelas, dapat diawasi, transparan, aman, dan mudah dipahami masyarakat.
DPMD Sumenep sendiri masih memiliki ruang untuk melakukan pendalaman sebelum kebijakan final ditetapkan. Masukan dari masyarakat dapat menjadi bagian dari proses evaluasi agar pelaksanaan Pilkades Serentak 2027 berjalan sesuai prinsip demokrasi dan kepentingan masyarakat desa.
Penulis : Red
Editor : Moch Thoriqil Akmal
