SUMENEP, Newsline.id – Pengawasan terhadap pembangunan kawasan perumahan di Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, mulai menjadi perhatian. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) setempat didesak tidak sekadar menerbitkan rekomendasi teknis, tetapi juga memastikan setiap pembangunan berjalan sesuai ketentuan tata ruang dan tidak mengorbankan kelestarian lingkungan.
Desakan tersebut muncul menyusul pentingnya pengendalian pembangunan perumahan agar tidak menyimpang dari Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) maupun Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). Kepatuhan pengembang dinilai menjadi faktor penting untuk mencegah persoalan lingkungan yang berpotensi merugikan masyarakat dalam jangka panjang.
Salah satu sektor yang menjadi perhatian adalah pembangunan perumahan PT Bukit Pandian Asri. Dinas PUTR Sumenep didorong melakukan pengawasan secara menyeluruh terhadap aktivitas pembangunan di kawasan tersebut, termasuk memastikan kesesuaian pemanfaatan lahan dengan ketentuan tata ruang yang berlaku.
Pengawasan tidak boleh berhenti pada dokumen administrasi. Pemeriksaan langsung di lapangan diperlukan untuk memastikan pembangunan sesuai site plan yang telah disetujui, termasuk penyediaan fasilitas umum (fasum) dan fasilitas sosial (fasos).
Sejumlah infrastruktur dasar seperti akses jalan, saluran drainase, serta fasilitas pendukung lainnya harus menjadi perhatian serius. Sebab, ketidaksesuaian pembangunan dengan perencanaan awal dapat memunculkan persoalan baru bagi penghuni perumahan maupun masyarakat di sekitarnya.
Persoalan drainase juga menjadi aspek krusial. Sistem pembuangan air yang tidak dirancang secara memadai berpotensi menyebabkan genangan hingga banjir, terutama ketika kawasan perumahan dibangun di sekitar lahan produktif atau daerah resapan air.
Karena itu, Dinas PUTR diminta memastikan tidak ada pembangunan yang melanggar peruntukan ruang, khususnya di kawasan zona hijau, lahan pertanian produktif, maupun wilayah yang memiliki fungsi penting sebagai daerah resapan air.
Selain itu, pengawasan terhadap kualitas fisik bangunan dan infrastruktur harus dilakukan secara objektif. Spesifikasi teknis yang dijanjikan pengembang perlu dicocokkan dengan kondisi riil di lapangan agar masyarakat tidak dirugikan akibat pembangunan yang tidak sesuai standar.
Ketegasan pemerintah daerah juga diperlukan dalam menindak setiap temuan pelanggaran. Apabila terdapat perubahan site plan tanpa prosedur yang sah atau kewajiban penyediaan fasum dan fasos tidak dipenuhi, instansi berwenang diminta mengambil langkah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Transparansi dalam penerbitan rekomendasi teknis dan persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang juga menjadi tuntutan. Proses pengawasan dan perizinan harus terbebas dari praktik kompromi maupun kepentingan yang berpotensi menguntungkan pihak tertentu.
Sementara itu, upaya konfirmasi tim media kepada Kepala Dinas PUTR Kabupaten Sumenep selaku representasi pemerintah daerah telah dilakukan pada 27 Oktober 2026. Namun, hingga berita ini diterbitkan, belum ada tanggapan yang diterima.
Sikap diam tersebut membuat sejumlah persoalan terkait mekanisme pengawasan pembangunan perumahan, khususnya terhadap PT Bukit Pandian Asri, masih membutuhkan penjelasan resmi dari pihak terkait.
Publik kini menunggu langkah konkret Dinas PUTR Sumenep. Sebab, pembangunan perumahan semestinya tidak hanya berorientasi pada keuntungan bisnis, tetapi juga wajib memperhatikan keselamatan lingkungan, kepentingan masyarakat, dan kepatuhan terhadap aturan tata ruang.
Penulis : Redaksi/Newsline.id
Editor : Moch Thoriqil Akmal
