SUMENEP, Newsline.id – Desakan agar Kantor Bea Cukai Madura segera menindaklanjuti dugaan penebusan pita cukai tanpa aktivitas produksi rokok oleh enam perusahaan rokok (PR) di Kabupaten Sumenep terus menguat.
Kali ini, Samhari selaku Direktur IDEA turut mendesak Bea Cukai Madura agar tidak berhenti pada penerimaan pengaduan yang telah dilayangkan. Ia meminta instansi yang berwenang tersebut segera melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap keenam perusahaan yang dilaporkan.
Menurut Samhari, dugaan ketidaksesuaian antara penebusan pita cukai dan aktivitas produksi rokok merupakan persoalan serius yang harus dijawab melalui pemeriksaan secara transparan dan profesional.
Enam perusahaan yang menjadi objek pengaduan tersebut yakni PR Harapan Abdi Jaya, PR Maduwangi Sumenep, PR Basoka Sumenep, PR Bromo Mas Sumenep, PR Arista 9 Sumenep, dan PR Bayezid Sumenep.
Samhari menilai, Bea Cukai Madura memiliki kewenangan dan perangkat pengawasan untuk menelusuri kebenaran informasi tersebut. Karena itu, pemeriksaan tidak cukup hanya dilakukan melalui dokumen administrasi, tetapi juga perlu mencocokkan data penebusan pita cukai dengan realisasi produksi di lapangan.
“Jangan sampai pengaduan masyarakat hanya diterima, kemudian tidak ada kejelasan tindak lanjut. Bea Cukai Madura harus menunjukkan keseriusannya dalam mengawasi perusahaan rokok yang diduga melakukan pelanggaran,” tegasnya.
Ia juga meminta Bea Cukai membuka ruang keterbukaan informasi sesuai ketentuan yang berlaku, khususnya terkait mekanisme pengawasan dan tindak lanjut atas pengaduan masyarakat.
Menurutnya, transparansi menjadi penting agar publik mengetahui bahwa pengawasan terhadap industri hasil tembakau benar-benar berjalan dan tidak tebang pilih.
Samhari menegaskan, apabila hasil pemeriksaan menemukan adanya pelanggaran, Bea Cukai harus mengambil tindakan sesuai ketentuan perundang-undangan. Sebaliknya, apabila tidak ditemukan pelanggaran, hasil pemeriksaan juga perlu disampaikan secara jelas agar tidak muncul prasangka di tengah masyarakat.
“Yang kami dorong adalah kepastian hukum. Jika memang ada pelanggaran, tindak sesuai aturan. Jangan sampai ada kesan bahwa perusahaan tertentu kebal dari pengawasan,” tambahnya.
Sebelumnya, Forkot telah melayangkan pengaduan kepada Kantor Bea Cukai Madura pada Rabu (28/10/2026). Dalam pengaduan tersebut, Forkot menduga enam PR di Sumenep melakukan penebusan pita cukai meskipun tidak disertai kegiatan produksi rokok.
Forkot bahkan meminta Bea Cukai mempertimbangkan tindakan tegas, termasuk pembekuan perusahaan apabila dugaan tersebut terbukti melalui pemeriksaan.
Menanggapi pengaduan itu, perwakilan Bea Cukai Madura, Aswat, sebelumnya menyampaikan bahwa laporan Forkot akan diteruskan kepada pimpinan untuk mendapatkan tindak lanjut.
Namun, pernyataan tersebut dinilai belum menjawab substansi pengaduan, terutama mengenai kepastian pemeriksaan terhadap keenam perusahaan yang dilaporkan.
Kini, publik menunggu langkah konkret Bea Cukai Madura. Sebab, pengawasan terhadap industri hasil tembakau bukan hanya menyangkut kepatuhan pelaku usaha, tetapi juga berkaitan dengan penerimaan negara dan penegakan aturan di bidang cukai.
Hingga berita ini ditulis, dugaan terhadap keenam perusahaan tersebut masih memerlukan pembuktian melalui pemeriksaan instansi berwenang. Belum ada kesimpulan resmi yang menyatakan perusahaan-perusahaan tersebut terbukti melakukan pelanggaran.
Penulis : Redaksi/Newsline.id
Editor : Moch Thoriqil Akmal
